Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2018
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Karawang
Nomor
90
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Karawang
Tanggal Penetapan
27 Desember 2018
Tanggal Pengundangan
27 Desember 2018
Tanggal Berlaku
27 Desember 2018
Sumber
BD 2018/90
Subjek
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Karawang
Bidang
Halaman ini telah diakses 495 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
PERBUP Kab. Karawang No. 57 Tahun 2012
tentang Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata CaraPelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang Lampiran I Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan