Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.222 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf

Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak PenyaDang Disabilitas

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2023 (12)

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka: 1. Bahwa Penyandang Disabilitas merupakan Warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hak-hak tersebut wajib dilindungi; 2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma sehingga hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Penyandang Disabilitas, Kewajiban Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Swasta, Peran Serta Masyarakat Dan Badan Usaha, Pemerintah Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Koordinasi, Bina Prestasi, Penghargaan, Perencanaan, Penyelenggaraan Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Terdiri Atas 42 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

2023pd3332008.pdf

pengarusutamaan gender

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, diperlukan upaya yang ditempuh melalui kebijakan percepatan Pengarusutamaan Gender di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender utuk mendukung program dan kegiatan pembangunan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Kelembagaan, Sinergitas, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA No 6 Tahun 2023 , Kota Banjar.pdf

penyelenggaraan - bantuan - hukum

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2023/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Bnatuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Dasar Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 42 Tahun 2013.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan Hukum, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Pengawasan, Larangan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Siak

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2023 ...I KABUPATEN SIAK.pdf

Gender

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2023/No.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Siak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum, diperlukan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 24 (dua puluh empat) Pasal diantaranya: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Penghargaan; Kerjasama; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA NO 6 TAHUN 2023 .pdf

gender

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/No. 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusatamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 21 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPPA No. 3 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Data Terpilah 3. Perencanaan 4. Pelaksanaan 5. Pemantauan dan Evaluasi 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan 7. Kerja Sama 8. Partisipasi Masyarakat 9. Penghargaan 10. Pendanaan 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Sleman No. 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Download file:

Perda Sleman Nomor 5 Tahun 2023.pdf

kemiskinan-penanggulangan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2023/NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang perlu segera diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematik, cepat, terpadu, dan menyeluruh, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, diperlukan peran Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan; Upaya Penanggulangan Kemiskinan; Penerima Manfaat, Indikator Kemiskinan, dan Data Kemiskinan; Peran Serta Masyarakat; Kelembagaan; Sistem Informasi; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Jumlah Halaman: 10 hlm. Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perlindungan Dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

perda-no-5-tahun-2023-oke.pdf

PERLINDUNGAN - DAN - PENGAWASAN - ORANG – DENGAN - GANGGUAN – JIWA

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para orang dengan gangguan jiwa mempunyai kedudukan hukum dan memilil hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat. (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan, upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pencrintah, pemerintah daerah. dan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017, Peraturan menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016.
Adapun isi Peraturan ini tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa, Kewajiban Pemerintah Daerah, Kewajiban Keluarga/Wali/Pengampu ODGJ, KRITERIA DAN FASE (Kriteria, Fase), PELAYANANTERPADU, PENJANGKAUAN DAN/ ATAU PENERTIBAN, PENATALAKSANAAN KONDISI KEJIWAAN PADA ODGJ, UPYA REHABILITASI SOSIAL, PERAN SERTA MASYARAKAT,KOORDINASI DAN KERJA SAMA, PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PENDANAAN, LARANGAN DAN SANKSI, KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
21 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

perda sibolga 5 tahun 2023.pdf

Pengarusutamaan - Gender

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 64

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pernantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah; b. bahwa pengarustamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarustamaan gender di Kota Sibolga, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tent-ang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM (Pengertian, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup), TUGAS DAN WEWENANG (Tugas, Wewenang), PERENCANAAN PUG (Umum, Analisis Gender), PELAKSANAAN PUG (Umum, Pengorganisasian (Pokja PUG, Tim Penggerak atau Driver PUG, Tim Teknis, Focal Point PUG)), PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENGHARGAAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.
21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

2023pd3203004.pdf

penyelenggaraan - Pelindungan - dan - pemenuhan - hak - penyandang - disabilitas

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 Dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara Dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 75 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2013.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial, Perempuan Dan Anak Dengan Disabilitas, Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Peran Serta Masyarakat, Pemerintah Desa, Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Penghargaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
34 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA NO. 4 .pdf

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2023 (4)

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, rnarrdir'i, dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terarah dan terencana.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 22 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 8 Tahun 2016, PP No 2 Tahun 2018, PP No 52 Tahun 2019, PP No 70 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2020, PP No 39 Tahun 2020, PP No 42 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, pendanaan, partisipasi masyarakat, penghargaan, evaluasi, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Terdiri dari 55 halaman dengan lampiran

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT