Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.600 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1951

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Download file:

PP No. 3 Tahun 1951.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Download file:

Perpres Nomor 57 Tahun 2023.pdf

Wajib Lapor - Lowongan Pekerjaan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 57, LN 2023 (120) : 12 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja, perlu informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan PP Nomor 37 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lowongan pekerjaan merupakan bagian dari pelayanan informasi pasar kerja. Pelayanan informasi pasar kerja tersebut merupakan bagian dari pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang dilakukan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja tersebut dilakukan oleh Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 12 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Lembaga Produktivitas Nasional

Abstrak

Ketenagakerjaan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional

Download file:

Perpres Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Lembaga Produktivitas Nasional

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 1, LN.2023/No.7, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Lembaga Produktivitas Nasional

ABSTRAK:

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik skala nasional, regional, maupun global sebagai upaya peningkatan produktivitas nasional lintas sektor maupun daerah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2003.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, bentuk, tugas dan fungsi; 2) organisasi; 3) jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas; dan 4) pendanaan dari Lembaga Produktivitas Nasional. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan di bidang peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional, serta percepatan program peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file 9 hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Abstrak

Ketenagakerjaan Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja

Download file:

Perpres Nomor 68 Tahun 2022.pdf

Revitalisasi - Pendidikan Vokasi - Pelatihan Vokasi

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 68, LN.2022/No.108, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang dilakukan dengan tujuan antara lain untuk: meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Ruang lingkup Perpres ini meliputi: 1) kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten; 2) penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 3) penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 5) koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 6) peran Pemerintah Daerah; 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 8) pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Perpres ini mencabut Keppres Nomor 68 Tahun 1998.
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Kartu Prakerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
PERPRES No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Download file:

Perpres Nomor 36 Tahun 2020.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 90 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Download file:

Perpres Nomor 90 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyakit Akibat Kerja

Abstrak

Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Download file:

Perpres Nomor 7 Tahun 2019.pdf

PENYAKIT - KERJA - jaminan kecelakaan kerja

2019

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 7, LN.2019/NO.18, LL SETKAB : 5 HLM.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyakit Akibat Kerja

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Perpres tentang Penyakit Akibat Kerja.
Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan rogram Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang hak Pekerja atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meskipun hubungan kerja telah berakhir jika didiagnosis menderita penyakit akibat kerja. Hak atas manfaat JKK diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mencabut

PERPRES No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Download file:

Perpres Nomor 20 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan

Abstrak

Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024

Download file:

Perpres Nomor 74 Tahun 2014.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2014 - Lampiran 1.pdf

Perpres Nomor 74 Tahun 2014 - Lampiran 2.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Abstrak

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mencabut

KEPPRES No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Download file:

Perpres Nomor 72 Tahun 2014.pdf

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1947.