PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019-2023
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan melalui Peraturan Walikota;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 6 Drt. Tahun 1956
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 25 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 17 Tahun 2007
7. UU No. 26 Tahun 2007
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 20 Tahun 1968
10. PP No. 20 Tahun 2004
11. PP No. 18 Tahun 2016
12. Permendagri No. 86 Tahun 2017
13. Perda Provinsi Bengkulu No.04 Tahun 2008
14. Perda Provinsi Bengkulu No. 01 Tahun 2010
15. Perda Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 2016
16. Perda Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2018
17. Perda Provinsi Bengkulu No. 41 Tahun 2016
18. Perwali Bengkulu No. 42 tahun 2016
19. Perwali Bengkulu No. 43 Tahun 2016
20. Perwali Bengkulu No. 44 Tahun 2016
21. Perwali Bengkulu No. 45 Tahun 2016
22. Perwali Bengkulu No. 50 Tahun 2018
Rencana Srategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023 sebagai dimaksud Pasal 1 Peraturan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, guna pedoman pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Daerah dan pemungutan Retribusi pelayanan Tempat Pelelangan Ikan agar dapat terselenggara dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; kedudukan dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan; pengelolaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan; tata cara pemungutan retribusi pelayanan Tempat Pelelangan Ikan; kerja sama pelayanan lelang di Tempat Pelelangan Ikan; pembinaan, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
22 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenkeu No 08/PMK.02/2006; Permendagri No 79 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 4. Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa; 5. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa; 6. Standar Dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 260
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 32 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/No. 773
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan PAUD, Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Persyaratan Penyelenggaraan, Standar Pelayanan, Pembiayan, Penamaan dan Penomoran, Perizinan, Perubahan Penyelenggaraan Paud, Evaluasi dan Sistem Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Maar Dan Negeri Administratif Persiapan Namalomin Di Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
ABSTRAK:
"Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur guna mendorong perkembangan dan kemajuan Negeri perlu dibentuk Negeri Administratif Persiapan. Didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pembentukan Negeri Administratif Persiapan Maar dan Negeri Administratif Persiapan Namalomin Di Negeri Kilwaru, Dinyatakan memenuhi syarat dan layak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan.
"Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Maar Dan Negeri Administratif Persiapan Namalomin Di Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Lampiran 3 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2019
LOA KULU-JEMBAYAN DALAM-DESA-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Kukar Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu
ABSTRAK:
Melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Tengah dengan Desa Jembayan Dalam, Berita Acara tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Dalam dengan Desa Sungai Payang, Berita Acara tanggal 31 Oktober 2013 ten tang Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Jembayan Dalam, Berita Acara tanggal 1 Februari 2014 tentang Pelacakan Batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong Segmen Desa Loh Sumber, Desa Jembayan Tengah, Desa Jembayan Dalam dengan Kelurahan Jahab, Berita Acara Rapat tanggal 21 Agustus 2015 tentang Rapat Koordinasi Penegasan dan Penetapan Batas antara Desa Jembayan dengan Desa Jembayan tengah dan Desa Jembayan Dalam, maka perlu menetapkan
dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman No. 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja ASN di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan apel di lingkungan Pemkab. Pasaman perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No. 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja ASN
UU No. 12 Tahun 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perbup Pasaman No. 55 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Perbup. pasaman No. 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja ASN di lingkungan Pemkab. Pasaman diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4)
3. Ketentuan Pasal 10 ayat 92) dan ayat (3) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1(satu) ayat yaitu ayat (3a)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
Perbup No. 55 Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2019
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan dan Pem berdayaan masyarakat di Kelurahan
Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP
PAUD Tahun 2019, Surat Menteri Pendidikan clan
Kebudayaan Nomor 208/ C.CI/ PM/2019 tentang
Penjelasan program dan satuan Pendidikan
penyelenggara PAUD serta pemberian BOP OAK PAUD,
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
K.husus Non Fisisk Kepariwisataan dan Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
01/ SE/ Dr/ 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan
Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya serta adanya
kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan
rincian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banjamegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2019 perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 94 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
