Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

Menemukan 19.933 peraturan dalam 0,113 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2019pg0032032.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2019

JADWAL RETENSI ARSIP DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Kebijakan Pemerintah

Download :
No 32 Tahun 2019 ttg Retensi Arsip.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019.

APBD Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019

Download :
Perbub Pijay No 32 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-APBD

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/ No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019.

ABSTRAK:

Bahwa sesuai Surat Bupati Pidie Jaya kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, Nomor: 900/4637/2019, tanggal 4 Desember 2019, Perihal: Pemeberitahuan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pejabaran Perubahan APBK TA 2019 dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 906/5426/Keuda, tanggal 9 Oktober 2019, Hal: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan Perubahan Ats Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 55 Tahun 2005; PP No. 56 tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERPRES No. 32 Tahun 2014; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERPRES No 129 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 38 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No, 3 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 3 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Mengubah Ketentuan Pasal I; Mengubah Kerentuan Lampiran I; Mengubah Ketentuan Lampiran II.
11 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PENDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Pontianak No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/ Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak

Mengubah :

PERWALI Kota Pontianak No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak

Download :
Perwa No 32 Tahun 2019 ttg Perubahan Sistem Prosedur Penyetoran.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2019/NO.32,LL KOTA PONTIANAK : 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PENDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK

ABSTRAK:

Bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.81 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Pasal 8 Perwako No.81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran Dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pati No. 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019

Abstrak

perubahan-perbup-standar-harga-biaya

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102); 21. Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 92).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 92) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap; kode rekening 52102.2.1, 52102.2.6, 52102.2.7 dan 52102.2.10 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap; setelah kode rekening 52102.2.28; Honorer Daerah – selain Dokter – Tingkat Sekolah Menengah Umum ditambah 2(dua) kode rekening lagi yaitu 52102.2.29 dan 52102.2.30, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor setelah Uraian kegiatan 52201.1.445; Pita Mesin Tik Elektronik – colour ribbon printer, ditambah 6(enam) kode Uraian Kegiatan lagi menjadi 52201.1.446 sampai dengan 52201.1.451, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.5; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, setelah uraian kegiatan 52201.5. 244; wipol karbol ditambah 3(tiga) kode Uraian Kode Kegiatan lagi menjadi 52201.5. 245 sampai 52201.5. 247, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.8; Belanja Pengisian Tabung Gas, Uraian Kegiatan 52201.8.1; Isi Ulang Gas LPG 12 Kg, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.8; Belanja Pengisian Tabung Gas, setelah Uraian Kegiatan 52201.8.2 ditambah 1(satu) Uraian Kegiatan lagi 52201.8.3 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.9; Belanja Habis Pakai Medis Uraian Kegiatan 52201.9.16, 52201.9,112, 52201.9.113, 52201.9.116, 52201.9.124, 52201.9.201, 52201.9.270, 52201.9.272, 52201.9.276, 52201.9.278, 52201.9.279, 52201.9.312, 52201.9.313, 52201.9.322, 52201.9.486, 52201.9.487, 52201.9.626 dan 52201.9.627, diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.9; Belanja Habis Pakai Medis Uraian Kegiatan, setelah Uraian Kegiatan 52201.9.810; ZN Liquid+ Powder, ditambah 5 (lima) Uraian Kegiatan lagi 52201.9.811 sampai dengan 52201.9.815, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, setelah kegiatan 52201.9 ditambah 1(satu) krgiatan lagi yaitu 52201.10; Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis non medis dengan uraian kegiatan 52201.10.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 10. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan, Uraian Kegiatan 52201.12.156 dan 52201.12.157 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 11. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan, setelah Uraian Kegiatan 52201.12.171; franco infaboard ditambah 2(dua) uraian Kegiatan lagi 52201.12.172 dan 52201.12.173, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 12. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku Bangunan, Uraian Kegiatan 52202.1.302 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 13. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.2; Belanja Bahan / Bibit Tanaman setelah Uraian Kegiatan 52202.2.298; Wuni Uk. 60 – 80 Cm, ditambah 9 (sembilan) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.2.299 sampai dengan 52202.2.307, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.14. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.4. Belanja Bahan Obat-obatan, Uraian Kegiatan 52202.4.15, 52202.4.16, 52202.4.27, 52202.4.56, 52202.4.57, 52202.4.66, 52202.4.90, 52202.4.132, 52202.4.139, 52202.4.143, 52202.4.145, 52202.4.191, 52202.4.207, 52202.4.214, 52202.4.216, 52202.4.293, 52202.4.357, 52202.4.360, 52202.4.361, 52202.4.362, 52202.4.364, 52202.4.442, 52202.4.485, 52202.4.488, 52202.4.512, 52202.4.588, 52202.4.600, 52202.4.645, 52202.4.655, 52202.4.681, 52202.4.717, 52202.4.882, 52202.4.893, 52202.4.940, 52202.4.941, 52202.4.1082, 52202.4.1341, 52202.4.2303, 52202.4.2335, 52202.4.2344 dan 52202.4.2487 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 15. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.4. Belanja Bahan Obat-obatan, setelah Uraian Kegiatan 52202.4.2637; Zypras 0,5 mg, ditambah 9(Sembilan) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.4.2638 sampai dengan 52202.4.2646, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 16. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.6; Belanja Belanja Persediaan Makanan Pokok, setelah Uraian Kegiatan 52202.6.162; wortel, ditambah 2(dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.6.163 dan dengan 52202.6.164, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 17. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.10; Belanja Bahan Non Medis, setelah uraian kegiatan 52202.10.41; Sawi Putih, ditambah 14 (empat belas) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.10.42 sampai dengan 52202.10.55, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.18. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.11; Belanja Bahan Praktek/Percontohan, Uraian Kegiatan 52202.11.823, 52202.11.1257, 52202.11.1261, 52202.11.1262, 52202.11.1263, 52202.11.1265, 52202.11.1268, 52202.11.1269, 52202.11.1270, 52202.11.1273, 52202.11.1280, 52202.11.1292, 52202.11.1293, 52202.11.1357, 52202.11.1359, 52202.11.1367 dan 52202.11.1425 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 19. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.11; Belanja Bahan Praktek/Percontohan, Uraian Kegiatan setelah 52202.11.2353; Elastik lebar 6 cm, ditambah 52 (lima puluh dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.11.2354 sampai dengan 52202.11.2405, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 20. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.17; Belanja Bahan Medis, setelah Uraian Kegiatan 52202.17.216; Mineral Mix (Program gizi), ditambah 9 (Sembilan) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.17.217 sampai dengan 52202.17.225, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 21. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.17; Belanja Bahan Medis, ditambah 1 (satu) kode kegiatan lagi yaitu 52202.18; belanja Pakaian Dinas dengan uraian kegiatan 52202.18.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 22. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.4; kegiatan Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/ Jasa Publikasi, Uraian Kegiatan Setelah 52203.4.7; Kanal Berita Online Paket per Artikel ditambah 3 (tiga) uraian kegiatan lagi Yaitu 52203.4.8 sampai dengan 52203.4.10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.23. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja jasa Kantor, kegiatan 52203.26; Belanja Tenaga Borongan/ Tenaga Lepas/ Tenaga Harian, Uraian Kegiatan 52203.26.164, 52203.26.360, 52203.26.386 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 24. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja jasa Kantor, kegiatan 52203.28; Belanja Jasa Hiburan, setelah uraian kegiatan 52203.28.16; Rebana Kelompok Kecil dengan jumlah anggota 15 orang ditambah 13 (tiga belas) uraian kegiatan lagi yaitu 52203.28.17 sampai dengan 52203.28.29, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 25. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52204; Belanja Premi Asuransi, Kegiatan 52204.1; Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Uraian Kegiatan 52204.1.1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 26. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52204; Belanja Premi Asuransi, Kegiatan 52204.3; Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan, Uraian Kegiatan 52204.3.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 27. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52205; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, kegiatan 52205.5; Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, setelah uraian kegiatan 52205.5.21; Perpanjangan Kendaraan bermotor Roda 6 (enam) dan Sejenisnya ditambah 4 (empat) uraian kegiatan lagi yaitu 52205.5.22 sampai dengan 52205.5.25, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 28. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, uraian kegiatan 52210.1.1 sampai dengan 52210.1.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.29. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, setelah uraian kegiatan 52210.1.15; Sewa Gubug+Pondokan ditambah 1 (satu) kode kegiatan lagi yaitu 52210.1.16, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 30. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan 52210.9; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Uraian Kegiatan 52210.9.14 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 31. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52211; Belanja Makanan dan Minumam, Kegiatan 52211.5; Belanja Air Minum / Minuman Dalam Kemasan, Uraian Kegiatan 52211.5.1 dan 52211.5.5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 32. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52214; Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu, Kegiatan 52214.6; Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas/ Harian, Uraian Kegiatan 52214.6.7, 52214.6.8, 52214.6.9, 52214.6.10, 52214.6.11, 52214.6.77 dan 52214.6.78 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 33. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas; Kegiatan 52215.1 sampai dengan 52215.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 34. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52217; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Kegiatan 52217.4; Belanja Kontribusi, Uraian Kegiatan 52217.4.18 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.35. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52221; Belanja Jasa Konsultansi, kegiatan 52221.2; Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, setelah uraian kegiatan 52221.2.89; Biaya Perencanaan dan Monitoring Pekerjaan Gedung lebih dari 1,5 M – 2 M, ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52221.2.90, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 36. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52223; Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga, Kegiatan 52223.1; Belanja Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat Uraian Kegiatan 52223.1.20 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 37. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52223; Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga, Kegiatan 52223.1; Belanja Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat, setelah Uraian Kegiatan 52223.1.20; Uang Saku Transmigrasi ditambah 2 (dua) uraian Kegiatan lagi yaitu 52223.1.21 dan 52223.1.22, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 38. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Uraian Kegiatan 52226.1.61, 52226.1.80 dan 52226.1.84 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 39. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, setelah Uraian Kegiatan 52226.1.102; Honorarium Juri Lomba Kebudayaan, ditambah 2 (dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52226.1.103 dan 52226.1.104, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.40. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52314; Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan 52314.11; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mesin Proses, Uraian Kegiatan 52314.11.180 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 41. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52317; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, setelah Kegiatan 52317.3; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang ditambah 1 (satu) kegiatan lagi dengan Kegiatan dan uraian kegiatan 52317.4.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 42. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52317; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, ditambah 1 (satu) kode Rekening lagi yaitu 52318; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan Kegiatan 52318.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang, dengan Uraian Kegiatan 52318.2.1 sampai dengan 52318.2.3, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 43. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52327; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor, Kegiatan 52327.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat kantor lainnya, setelah Uraian Kegiatan 52327.5.23; Stapler besar, ditambah 15 (lima belas) Uraian kegiatan lagi yaitu 52327.5.24 sampai dengan 52327.5.38, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.44. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair, Uraian Kegiatan 52328.1.25, dan 5238.1.52 berubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 45. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair, setelah Uraian Kegiatan 52328.1.52 ditambah 4 (empat) uraian kegiatan lagi, yaitu 52328.1.53 sampai 52328.1.56, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 46. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.4; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Alat Pendingin, setelah Uraian Kegiatan 52328.4.25; Ventilating Fan, ditambah 4 (empat) Uraian kegiatan lagi yaitu 52328.4.26 sampai dengan 52328.4.29, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 47. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Dapur uraian Kegiatan 52328.5.8 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 48. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, setelah Uraian Kegiatan 52328.6.154 ditambah 2 (dua) uraian kegiatan lagi yaitu 52328.6.155 dan 52328.6.256, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.49. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Unit Jaringan, setelah Uraian Kegiatan 52329.1.30; Tiang besi, ditambah 5 (lima) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.1.31 sampai dengan 52329.1.35, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 50. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer, setelah Uraian Kegiatan 52329.2.27; Net book 14 core 13 Ram 4 Gb – HDD 500 Gb, ditambah 1 (satu) uraian Kegiatan lagi yaitu 52329.2.28, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 51. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer, uraian Kegiatan 52329.5.29 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 52. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer, setelah uraian Kegiatan 52329.6.106; CPU core I7, ditambah 5 (lima) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.6.107 sampai dengan 52329.6.111, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 53. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Jaringan, Uraian Kegiatan 52329.6.23 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.54. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Jaringan, setelah Uraian Kegiatan 52329.6.96; ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.6.97, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 55. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio Visual, setelah Uraian Kegiatan 52331.1.80; Sub Woofer 18” ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52331.1.81, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 56. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film, setelah uraian kegiatan 52331.2.33; Pembuatan Videowall untuk Pendopo, ditambah 24 (dua puluh empat) uraian kegiatan lagi yaitu 52331.2.34 sampai dengan 52331.2.57, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 57. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52332; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi, Kegiatan 52332.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi Telephone, setelah Uraian Kegiatan 52332.1.9; Smartphone android RAM 4 GB internal 32 GB, ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52331.1.10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.58. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum, uraian kegiatan 52334.1.36 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 59. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52324.8; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah, Uraian Kegiatan 52324.8.34 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 60. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52337; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52337.13; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah, setelah uraian kegiatan 52337.13.246; Matras Karet 200x100x16 cm ditambah 1 (satu) uraian kode rekening lagi yaitu 52337.13.247, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 61. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52382; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku, Kegiatan 52382.1; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum, setelah uraian kegiatan 52382.1.135; Buku Guru IX Matematika semester I & II, ditambah 65 (enam puluh lima) uraian kegiatan lagi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
17 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Tual No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

Download :
PERWALI NO. 32 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TA 2019 - perubahan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2019/NO. 32, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 12 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyesuaikan beberapa ayat dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019, maka perlu dirubah sebagai solusi terhadap permasalahan hokum dan kebutuhan hokum masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Walikota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Lampiran 4 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2019

Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Lahat No. 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lahat

Mencabut :

PERBUP Kab. Lahat No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah

Download :
Perbup Lahat Nomor 32 Tahun 2019.pdf

Abstrak

tugas-fungsi-struktur-organisasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/No. 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditetapkan nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1659/VII/2019 tanggal 26 Desember 2019 hal Penataan Organisasi Unit Kerja Sekretariat Daerah pada prinsipnya menyetujui penataan organisasi unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 188 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2018; PERDA No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No. 4 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas, jabatan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah
25 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan atas Pewako No. 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mengubah :

Perubahan atas Pewako No. 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Download :
PERWAKO SOLOK THN 2019 NO. 32.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2019

Pencabutan Perbup Sidoarjo No 37 Tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah khusus Perdesaan Industri padat karya tertentu di Kab. Sidoarjo

Desa

Download :
32. PERBUP 32 TH 2019.pdf

Abstrak

DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kab. Sidoarjo Tahun 2019 No 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Perbup Sidoarjo No 37 Tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah khusus Perdesaan Industri padat karya tertentu di Kab. Sidoarjo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta stabilitas industrial di kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah Khusus Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah Khusus Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 37), beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah Khusus Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
3 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2019

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

kepegawaian

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

ABSTRAK:

a. bahwa kebijaksanaan Kepala Daerah terhadap Pegawai Tidak tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 146 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap, dalam kenyataannya harus menyesuaikan dengan keadaan serta menampung kondisi sebagai akibat adanya suatu perubahan arah kebijaksanaan dalam melakukan penataan Pegawai Tidak Tetap, yang dilatarbelakangi pemikiran terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang memadai guna mendukung program Pemerintah 100 Hari Walikota dengan memberikan tambahan honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap yang bertugas sebagai Pengemudi/Sopir Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20); Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84); Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 85);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 57), yang telah beberapa kali diubah dengan : a. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 23); b. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 65); c. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 87); d. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 103); e. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 146 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 146); diubah yaitu Ketentuan Pasal 15B ayat (3) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7)

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.