Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor
17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
pertu. menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor
17 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 30 (tiga puluh) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Akuisisi Arsip Statis; Pengolahan Arsip Statis; Preservasi Arsip Statis; Akses Arsip Statis; Penyerahan Arsip Statis; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam
penyelenggaraan kegfatan sebagai bahan akuntabilitas dan
alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang
memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh,
dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
perlu disusun pedoman pengelolaan arsip inaktif.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2020- tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Bondowoso.
Menetapkan pedoman pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bondowoso.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan kearsipan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin Keselamatan dan kelestarian arsip statis sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan Preservasi arsip statis oleh lembaga kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman preservasi Arsip Statis. PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Preservasi Preventif dan Kuratif Termasuk di dalamnya mengatur tentang prosedur pelaksanaan, metode pelaksanaan, perawatan arsip, pengendalian hama, prosedur pengendalian hama, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN, KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA, DAN JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan
bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun Jadwal Retensi
Arsip sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan
arsip.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 6 Tahun
2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.
JRA Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara, dan JRA subtantif Pemetintah secara terinci dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, tertib arsip, keselamatan aset dan perlindungan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 43 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 28 Tahun 2012;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015;
Perda Prov Jawa Timur No 4 Tahun 2015;
Pergub Jawa Timur No 80 Tahun 2019;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PD dalam melakukan pengelolaan Arsip Inaktif.
bertujuan:
a. menjamin terciptanya Arsip Inaktif dari kegiatan yang dilakukan PD;
b. menjamin terlaksananya pengolahan dan penyelamatan Arsip Inaktif secara prosedural; dan
c. menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan, dan ketersediaan informasi Arsip Inaktif.
Ruang lingkup Pengelolaan Arsip Inaktif ini meliputi:
a. penataan Arsip Inaktif;
b. pemeliharaan Arsip Inaktif; dan
c. pengamanan Arsip Inaktif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pimpinan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD wajib memelihara, Melindungi, Menyelamatkan Arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 1011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; PERDA No.1 Tahun 2019; PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum pengelolaan Arsip terjaga, pendanaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Urusan hukum Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Surat Kepala Arsip Nasional Nomor B–PK.02. 09/10/2021 tanggal 4 Maret 2021 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Urusan Hukum Pemerintah Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 07 Tahun 2001.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Urusan Hukum Pemerintah Kabupaten Brebes
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/00339 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan aksesibilitas arsip bagi publik dan
perlindungan terhadap keamanannya, diperlukan
pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2018
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso.
Mengatur tentang pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip
dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan;
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945 ;UU No 1 Tahun 2007;UU No 431 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 28 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 20 Tahun 2012;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No 4 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,asas maksud dan tujuan,ruang lingkup,ketentuan penyidikan,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat Peraturan Bupati tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pemberian Bantuan Hukum;
Bantuan Hukum Litigasi;
Bantuan Hukum Non Litigasi;
Pencairan Pendanaan Bantuan Hukum;
Pelaporan;
Larangan;
Sanksi Administratif;dan
Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
41 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
