STANDAR OERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAAN DI INGKUNGAN PEMERINTAH KABUATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/ No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan kinera pemerintah daerah yang optimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, diperlukan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintah Daerah; oleh karena itu perlu menetapkan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur;
UU Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan M^nteri Dal am Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan D^erah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Eupat i Bombana Nomor 31 Tahun 2017;
PERATURAN INI BERISIKAN STANDAR OERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAAN DI INGKUNGAN PEMERINTAH KABUATEN BOMBANA YANG TERDIRI DARI KETENTUAN UMUM DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
97
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2012
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2012 No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 17, diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, perubahan Pasal 31, diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri
Sipil yang lowong serta dalam rangka mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan
bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
berkompeten melalui sistem pengadaan yang baik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk mewujudkan objektifitas, transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme dan pedoman
pengadaan Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perencanaan
Bab III Pengumuman Lowongan
Bab IV Pelamaran
Bab V Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi
Bab VI Pengangkatan dan Masa Percobaan menjadi Calon PNS
Bab VII Pengangkatan Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tegal No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Tegal No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tsihun 2016 tentang
Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2017; bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 terdapat item, jenis,
nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam
lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016
tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor
37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 37 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan sub nomor 1.5.358 pada Lampiran I Halaman 20 Nomor 1.5 Honorarium Pegawai dalam bentuk Tim, penambahan sub nomor 1.6.207 pada Lampiran I Halaman 28 Nomor 1.6 Honorarium Pegawai Lainnya, penambahan sub nomor 1.7.203 dan sub nomor 1.7.204 pada Lampiran I Halaman 33 Nomor 1.7 Honorarium Non Pegawai Lainnya, penambahan sub nomor 2.8.801 pada Lampiran I Halaman 50 Nomor 1.8 Bahan Baku Bangunan, penambahan sub nomor 3.9.629 sampai dengan sub nomor 3.9.633 pada Lampiran I Halaman 135 Nomor 3.9 Komputer dan Perlengkapannya, penambahan sub nomor 1.16.265 pada Lampiran I Halaman 81 Nomor 2.16 Jasa Kantor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu adanya pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian atas
program dan kegiatan yang direncanakan, maka Peraturan
Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten perlu dicabut
dan diganti dengan Peraturan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri 14 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, Organisasi Pengendali Program dan Kegiatan, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan Pengadaan, Jadwal dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksanaan Kegiatan, Penyelesaian Kontrak; Penghapusan Barang Milik Daerah; Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa, Pelaporan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan di Luar APBD, Ketentuan Peralihan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2017
46
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD TAHUN 2020 NOMOR 43/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2020/2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; bahwa penerimaan peserta didik baru sistem dalam jaringan harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya
manusia yang kompeten dalam persaingan global; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2020/2021;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentangSistem Penyelenggaraan Pendidikan;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PPDB; PELAPORAN DAN PENGAWASAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
16 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas dan
kualitas pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam
jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur
sipil negara, maka diperlukan pengaturan manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk
menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik
dan tugas pemerintahan bidang kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara Di Dinas Kesehatan Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Tujuan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Bab IV Standar Kompetensi Jabatan
Bab V Kegunaan Standar Kompetensi Jabatan ASN
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kejelasan pelayanan pencairan dana bahan bakar minyak operasional mobil dinas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pencairan dana bahan bakar minyak operasional mobil dinas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturasn Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. SOP Pelayanan Permintaan BBM dan Pelumas, 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 42, jdih.dephub. go.id : 23 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta dengan Penggerak Sendiri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
