Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-28 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten
Klaten ke-218 dan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke-77, Pemerintah Kabupaten Klaten
memberikan penghapusan sanksi Administrasi terhadap
denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan kepada Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011
tentangPajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan
Perkotaan, tata cara penghapusan sanksi administrasi
diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf adanhuruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Terhadap Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Masyarakat
Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten
Klaten Ke-218 dan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia Ke-77;
Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi maka perlu disusun Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi; bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Petinggi di era pandemi covid-19 perlu dilakukan dengan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan covid-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat; bahwa terdapat dinamika persoalan proses pencalonan Petinggi yang harus disesuaikan sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantkan Petinggi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemilihan Petinggi
Bab III Pemilihan Petinggi Antar Waktu
Bab IV Pemilihan Petinggi Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
111 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang mempunyai peranan untuk menggerakan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang;
a. Pelaksanaan RAD KSB Seruyan;
b. Partisipasi Masyarakat;
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
e. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, pengawasan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan serta untuk melaksanakan pelayanan perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 52 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 33 Tahun 2012; Perpres Nomor 60 Tahun 2013; Permenkes Nomor 66 Tahun 2014; Permensos Nomor 2 Tahun 2012
Tujuan diadakannya PAUD HI adalah untuk terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
-
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah rncrupakan penjabaran dari Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonorni daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonorni daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana .kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 [satu] tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemcrintah Pusat, dipandang perlu menyusun Rencana Kcrja Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasaRencana Kerjaan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu rrienctapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori.
Rencana Kerja Pcmerintah TA 2023 yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Supiori Tahun 2021-2025. RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
Kepala Bappeda meJakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pe aksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pend apatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bagian hasil phjak daerah dan retribusi daerah
kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahun Anggaran 2022
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab Natuna Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan ini meliputi penetapan rincian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Masa Transisi Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa guna kepastian hukum dan memberikan layanan
kepada masyarakat yang membutuhkan Persetujuan
Bangunan Gedung maka perlu diatur pedoman
penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung pada
Masa Transisi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri
Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor
973/1030/SJ, Nomor SE-l/MK.07/2022, Nomor
06/SE/M/2022, Nomor 399/A .1/2022 tentang
Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan
pungutan retribusi persetujuan bangunan gedung
dengan menggunakan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang memberikan
pelayanan persetujuan bangunan gedung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Masa Transisi
Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Masa Transisi IMB ke PBG
Bab III Pemungutan Retribusi
Bab IV Pengelolaan data, Pembinaan dan Pelaporan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2021 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terarah
dan berkesinambungan, perlu adanya perencanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa sasaran dalam rangka pembinaan dan
pengawasan pada Tahun 2022 adalah pembinaan dan
pengawasan terhadap perangkat daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Per BKPM No. 3 Tahun 2021; Per BKPM No. 5 Tahun 2021; Perbup Kab. Kuningan No. 52 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Ruang Lingkup, Pelaku Usaha, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penyediaan Jasa Boga atau Catering
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan realiasasi capaian penerimaan pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan Tata Cara Pemungutan Pajak Penyediaan Jasa Boga atau Katering.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2011; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penyediaan Jasa Boga atau Katering yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Pemungutan Pajak, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Masa Pajak, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
