Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka akselerasi harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Desa perlu adanya petunjuk pelaksanaan tentang tata cara evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pembentukan Tim Evaluasi dan Klarifikasi; evaluasi; nomor Register Peraturan Desa; klarifikasi; pembatalan Peraturan Desa; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
8 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 60 Tahun 2008;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019;
PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2021;
Permendagri No 111 Tahun 2014;
Permendagri No 114 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 1 Tahun 2016;
Permendagri No 44 Tahun 2016;
Permendagri No 46 Tahun 2016;
permendagri No 110 Tahun 2016;
Permendagri No 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2021;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021;
Perda Kab. Banyuwangi No 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Perda Kab. banyuwangi No 5 Tahun 2014;
Perbup Banyuwngi No 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Banyuwangi No 10 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka baru;
2. Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) ayat;
3. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf;
4. Ketentuan Pasal 64 diubah;
5. Ketentuan Pasal 74 diubah disisipi huruf c pada ayat (1) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4);
6. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yaitu BAB VIII A dan Pasal 85A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 51 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Paser No. 3 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DESA PERBUP NO.3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa serta untuk mendukung pelaksanaan
penyaluran Dana Desa secara tertib, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah
Desa;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.58 Tahun 2005; PP NO.38 Tahun 2007; PP NO.43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP NO.47 Tahun 2015; PMK NO.50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK NO.225/PMK.07/2017
MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN
DANA :
a. Mekanisme Penyaluran Anggaran Dana Desa (DD)
sebagai berikut:
-Tahapan penyaluran dana desa dibagi 3 tahap sebagai
berikut:
Dana Desa Tahap I 20%
Tahap II 40%
Tahap III 40%
-Penyaluran Dana Desa (DD) diatur sebagai berikut:
1. Penyaluran Dana Desa Tahap I
DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang
sudah menetapkan APBDesa sebagai dasar DPKAD
menyalurkan Dana Desa tahap I Ke Rekening Kas
Desa (RKD).
2. Penyaluran Dana Desa Tahap II
DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang
sudah menyampaikan laporan realisasi penyerapan
dan capaian output tahun Anggaran sebelumnya
sebagai dasar DPKAD menyalurkan Dana Desa
tahap 2 Ke Rekening Kas Desa (RKD).
3. Penyaluran Dana Desa Tahap III
DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang
sudah menyampaikan laporan realisasi tahap I dan
tahap 2 minimal 75 % realisasi tahun berjalan
sebagai dasar DPKAD menyalurkan Dana Desa
tahap 3 Ke Rekening Kas Desa (RKD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Mengubah PERBUP Nomor 3 Tahun 2018
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna pedoman pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Pekalongan No 4 Tahun 2016; Perbup Pekalongan No 5 Tahun 2015; Perbup Pekalongan No 47 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang panduan bagi APIP pada Inspektorat dalam melaksanakan tugas PDTT Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari Gambaran Umum Pemeriksaan, Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan Secara Umum, Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Larangan dan Sanksi. Diatur juga mengenai Tahapan Pemeriksaan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mustika Desa Model Perencanaan Pembangunan Kolaboratif Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya
sangat luas dan terjadi pada semua aspek kehidupan
mengakibatkan sebagian ekonomi masyarakat terpuruk, hal
ini membutuhkan kepedulian berbagai pihak dalam
pemulihannya;
b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat
Kabupaten Temanggung dilakukan program masyarakat
unggul sejahtera dengan tani pekarangan konservasi lahan
dan desa bebas sampah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Mustika Desa Model Perencanaan Pembangunan
Kolaboratif Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini idatur tentang Mustika Desa Model Perencanaan Pembangunan
Kolaboratif Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Temanggung yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Prinsip dan Aspek; Sasaran; Penerima Manfaat; Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; Peran Perangkat Daerah dan Lembaga/Aktor Non Pemerintah; Partisipasi Masyarakat; Bentuk Kolaborasi; Pengertian dan Konsep Mustika Desa;Logo dan Filosofi Mustika Desa; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah
Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan
Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17
Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan
Permusyawaratan Desa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pengisian Anggota BPD; Keanggotaan BPD; Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang; Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; Pengangkatan Staf Administrasi BPD; Pengisian Anggota BPD Antar Waktu; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
65 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBEKALAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembekalan Pelaksanaan Kegiatan di Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014;PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk dan Peserta Pembekalan; Kegiatan Pembekalan; Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
9 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Sialanguan Dengan Desa Parbaba Dolok, Desa Situngkir Kecamatan Pangururan dan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 51 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Mojokerto No 18 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa TA 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
