Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dan Jasa Pengabdian Direktur Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
ABSTRAK:
bahwa dalamn rangka untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Pp4M) guna membenkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengaturan tentang penghasilan dan jasa pengabdian Direktur dan Dewan Pengawas; bahwa untuk mnasud tersebut dalan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang enghasilan dan Jasa Pengabdian Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomor 3 Tahun 1993;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti
Bab III Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2008.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KARANGANYAR
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan PDAM; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13, maka perlu mencapkan petunjuk pelaksanaannya; Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 13 tahun 2007 tentang perusahaan daerah air minum (pdam) kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2008.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 5.A Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5.A, BD.2007/No.1 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo serta dalam rangka mendukung pendapatan asll daerah, maka perlu adanya perubahan terhadap tarif air minum dan jasa pelayanan yang diberikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo, ketentuan air minum diusuikan oleh Direksl dan
ditetapkan oleh Bupati; bahwa ketentuan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tarip Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonoml Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat liIPurworejo Nomor 85 Tahun 1974; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif air minum dan kelompok pelanggan, tata cara dan tempat pembayaran rekening, pelanggaran dan denda,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2007.
Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2007
PERBUP - KETENTUAN TEKNIS PEMBUATAN PERESAPAN AIR HUJAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2007/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Teknis Pembuatan Peresapan Air Hujan
ABSTRAK:
bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang memberikan mantaat untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam segala
bidang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. perlindungan dan pelestarian
sumber air dilakukan melalui pemeliharaem
kelangsungan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan air; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1)
huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan,
setiap persil yang diatasnya akan didirikan bangunan
harus dilengkapi dengan saluran pembuangan atau
peresapan air hujan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan
Teknis Pembuatan Peresapan Air Hujan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerinlah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22
Tahun 2003; Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Azas, Tujuan Dan Fungsi; Pembuatan Peresapan Air Hujan; Persyaratan Lokasi Sumur Resapan; Pembinaan Teknis; Peran Serta Masyarakat; Pelaksanaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2007.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 33 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN BANTAENG
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2007/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng
Nomor 01/ BA / BP – PDAM / BT / XII / 2007 Tarif
/PDAM/BT/XI/2007 tentang Persetujuan Tarif Air
Minum, maka Tarif Air Minum yang berlaku
berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II
Bantaeng Nomor 480 Tahun 2003 Tanggal 15
Desember 2000 dan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 1 Tahun 2004 tidak sesuai lagi
dengan kondisi serta beban biaya yang semakin
meningkat, maka dipandang perlu ditinjau kembali.
b. bahwa untuk pengelolaan yang baik maupun
kesempurnaan diperlukan adanya biaya yang sangat
besar, baik biaya pemeliharaan maupun biaya
penggantian peralatan yang memadai dengan
dibebankan kepada masyarakat pemakai jasa air
minum sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi
perusahaan yang sehat tanpa mengabaikan fungsi
sosial dengan memperhatikan kemampuan
masyarakat.
2
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas pada
huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II Di Sulawesi (
Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822 );
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Jo.
Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2387);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum PDAM ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 / 28
Kpts/1994 Tentang Pedoman Struktur dan
Perhitungan Untuk Menentukan Tarif Air Minum
Bagi Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) ;
3
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
772/KPTS/1992 Tanggal 1 Desember 1992 Tentang
Penyerahan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Air
Bersih Di Kabupaten Bantaeng Atau Dialih Statuskan
Dari BPAM Menjadi PDAM;
9. Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1
Tahun 1988 Tanggal 23 Maret 1988 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Bantaeng.
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2007.
NOMOR 33 TAHUN 2007
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2007
PERBUP - TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2007/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih te11ib dan lancarnya penerbitan surat izin
pembuangan air limbah ke air a1au sumber air, maka dipandang
perlu menetapkan tata cara dan persyara1an permohonan izin
pembuangan air limbah ke air atau sumber air dengan Pera1uran
Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraluran Pemerinlah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Menter! Negara Llngkungan Hidup Nomor 110
Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142
Tahun 2003; Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi .mwa Tengah Nomor 20
Tahun 2003; Peraturan Daerah Proplnsl Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27
Tahun 2004
Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2007.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007
TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UNTUK PEMERINTAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 472, BD.2006/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengatur Tata Cara
Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum untuk
Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten KaranganyarNomor 23 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang tata cara penyetoran laba bersih perusahaan daerah air minum untuk pemerintah kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2006.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 41 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak maupun tingkat inflasi sehingga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minwn Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Tarif Air Minun Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan bahwa tarif jasa pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui
Dewan Pengawas; bahwa berdasarkan Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Pemalang tanggal 24 Pebruari 2006 Nomor: 690/ 062/11/2006 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan usulan tersebut telah disetujui oleh Badan Pengawas dengan surat persetujuan tanggal 2 Mei 2006 Nomor : 690/1099/EK, perihal Penyesuaian Tarif PDAM Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b dan huruf c di atas maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelompok Pelanggan
Bab III Tarif Air Minum
Bab IV Biaya
Bab V Hak dan Kewajiban
Bab VI Larangan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Pemalang dicabut.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2006
PEMBENTUKAN DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (DPMI) PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN Air MINUM DAN SANITASI
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2006/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan District Project Management Unit (DPMI) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyediakan air minum dan sanitasi
sesuai dengan program nasional Indonesia untuk mencapai
Millenium Development Goal (MDG) yaitu mengurangi
separuh jumlah masyarakat yang belum memiliki akses
terhadap air minum dan sanitasi maka diselenggarakan
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS); bahwa pejabat yang nama-namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan
untuk melaksanakan tugas sebagai District Project
Management Unit (DPMU); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk District Project
Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
Undang-Undang Nomor 13 / 1950; Undang-undang Nomor 23 / 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun
2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan District Project Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2006.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
