pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke desa
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2014/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta untuk meningkatkan efisien, efektivitas,transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dan pertangungjawaban anggaran transfer ke desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.6 Tahun 2007; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Jenis Anggaran Transfer Ke Desa, Penetapan Besaran Anggaran Dana Transfer Ke Desa, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal
11 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4
Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
Dan Perangkat Desa, perlu mengatur Pemberian
Penghargaan, dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi
Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun
2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran penghargaan bagi Kepla Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan serta besaran uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 38 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permenkeu No 49/PMK 07/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tata cara penggunaan dana desa di lingkungan pemerintah kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, prinsip dan prioritas penggunaan Dana Desa, mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana desa, serta partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 44 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 53 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karawang No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Karawang No. 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk peningkatan kineIja pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus untuk bantuan keu ngan kepada desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016,Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Bantuan Keuangan, Sumber Anggaran dan Peruntukan, Persyaratan dan Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan, Pembinaan dan Pengawasan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 53 Tahun 2020
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a.bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012
Berisi tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 53 Tahun 2017
BATAS WILAYAH KELURAHAN SULAMADAHA DAN KELURAHAN TAKOME-PENETAPAN DAN PENEGASAN
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 321
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Wilayah Kelurahan; dalam rangka upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa Batas Wilayah antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome di wilayah Kota Ternate dan sebagai tindaklanjut atas Peraturan Perundang-Undangan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome di Kota Ternate; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No, 45 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 27 Tahun 2000; Perda Kota Ternate No. 19 Tahun 2008; Perda Kota Ternate No. 1 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan sulamdaha dan kelurahan Takome dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Diatur tentang tujuan; tahapan dan tata cara penetapan dan penegasan tapal batas wilayah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
5 Halaman; Lampiran: 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 359
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Perda Kabupaten Halmahera Tengah No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemilihan pencalonan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala desa; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati Halmahera Tengah tentang tata cara pemilihan pencalonan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Halteng No. 21 Tahun 2008, dan Perda Kab. Halteng No. 8 Ttahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang tata cara pemilihan pencalonan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; tata cara pemilihan; pemilihan kepala desa serentak; kepala desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa; biaya pemilihan kepala desa; pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa; masa jabatan kepala desa; pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala desa; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari IX bab dan 87 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
24 halaman. Penjelasan: 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
UUD 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul; Kewenangan Lokal berskala Desa; Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; Evaluasi da Pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa; Pungutan Desa; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
