Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemberdayaan Kopersi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berperan sebagai pengerak ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan pengembangan usaha yang didukung dengan fasilitasi penguatan bermodal berupa pinjaman Dana bergulir bagi pengusaha kecil dan menegah atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 9 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Persyaratab Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir; Seleksi Bagi Calon Penerima Pinjam Dana Bergulir; Besaran Dana Bergulir dan Peruntukannya; Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bergulir; Tata Cara Pembayaran, Waktu Pengembalian dan Tanggung Jawab Penerima Pinjaman; Ketentuan Lain-Lainl; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2020
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.18 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; Perda Kab Bone Bolango No.67; Perda Kab Bone Bolango No.6 Tahun 2016; Perda Kab Bone Bolango No.12 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2019; Perda Kab Bone Bolango No.1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka
mempercepat dan meningkatkan kwalitas pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di
kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan
partisipasif, maka dipandang perlu menetapkan
pembangunan kawasan perdesaan;
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2008;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP;
BAB IV
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN;
BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN;
BAB VI
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP;
BAB VII
KESERASIAN ANTAR KAWASAN DAN
KEPENTINGAN UMUM;
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar perimbangan dalam peraturan ini adalah : a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34
ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 48 Ayat
(5) dan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan
Desa, perlu menetapkan Alokasi Dana Desa dalam
Kabupaten Banyuasin melalui Pos Bantuan Keuangan
kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
huruf a, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015;UU No 20 Tahun 2019;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 84 Tahun 2015;Permendagri No 1 Tahun 2016;Permendagri No 44 Tahun 2016;Permendagri No 47 Tahun 2016;Permendagri No 110 Tahun 2016;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018;Perda no 7 Tahun 2019;Perbup No 186 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adlah : ketentuan umum ,Asas dan prinsup,maksud dan tujuan,Sumber anggaran ,pengalokasian dan penghitungan,penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD,Perncanaan ,penyaluaran dan pencairan ADD,Pembinaan dan pengawasan,Pelaporan dan pertangung jawaban ,Sanksi dan Pemeriksaan ,Ketentuan lain-lain,Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
a. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Alokasi
Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa dalam
kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
b. Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada
Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan bupati Tentang Dana Bagi Hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintahan desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, Perda no.2 Tahun 2013, Perda no.9 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2011, Perda no.11 Tahun 2011, Perbup No.3 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Jenis dan tata Cara Pengalokasian; Penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan; ketentuan Lain-Lain; ; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
Pencabutan Perbup No.14 Tahun 2015 dan Perbup No.1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 41 Tahun 2018
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan belanja Berupa Uang Atau barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima oleh badan layanan umum daerah satuan kerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamantkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2017, PP No.23 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.61 Tahun 2007, Perda No.25 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja; Penerbitan Pencatatan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja; Ralat Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah; Penyampaian dan Penerbitan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; Penerapan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup Dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik Untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendag No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 41, BN.2020/NO.362, jdih.kemendag.go.id : 8 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
