Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati OganKomering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2020 Tetang Petunjuk Teknis Penggunaan,Pelaksanaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana desa (ADD) Tahun 2020 kabupaten Ogan Komering Ulu Timr
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perbup No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No. 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup No. 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Kabupaten OKUT. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERMENDESPDTT No. 2 Tahun 2015; PERMENKEU No. 8/PMK.07/2020; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; PERKALKPP No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERKALKPP No. 22 Tahun 2015; PERDA No. 5 Tahun 2019; PERBUP No. 70 Tahun 2018; PERBUP No. 71 Tahun 2018; PERBUP No. 85 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 31 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan antara lain mengenai penggunaan ADD, daftar parameter rekening APBDes.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Mengubah Perbup No. 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Kabupaten OKUT.
5 hlm, Lampiran : 7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2020
PERGUB Prov. Bali No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Sabah Corona Virus Disease 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya antisipasi secara terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya keharmonisan alam, krama dan budaya Bali sesuai visi dan misi pembangunan daerah Bali ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan wabah corona virus disease 2019, perlu diberikan insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang terlibat langsung
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020
ABSTRAK:
A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun
2020 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019
3. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 17 Tahun
2019
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2018
Berisi perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 34)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019
5
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD Tahun 2020 No. 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun atau Tunjangan, Pasal 17 ayat (2) bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; PP No 24 Th 2020; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 211; Perda Kota tangerang No 9 Th 2007 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 2 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya; 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 30 Tahun 2020
PERBUP Kab. Paser No. 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
Mencabut :
PERBUP Kab. Paser No. 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH-KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan
Daerah; 2. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan
Daerah; 3. Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan
Badan Daerah; 4. Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser; 5. Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 77 Tahun 2015; Permenkes No 755MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No 10 tahun 2014; Permenkes No 27 Tahun 2017; Permenkes No 42 Tahun 2018; Permenkes No 3 tahun 2020; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 7 tahun 2019; Perda Kab Magelang No 19 tahun 2016; Perbup Magelang No 46 tahun 2016; Perbup Magelang No 28 Tahun 2019,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : (1) Pola Tata Kelola merupakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) yang mengatur mengenai Pola Tata Kelola Korporasi Rumah Sakit (Corporate ByLaws).
(2) Pola Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) telah terdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa di kabupaten Kuantan Singing dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Bupati/Walikota perlu menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 83 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (Dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (6), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dan bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi, daya beli dan tingkat kemahalan penggunaan rumah di Kabupaten Kepulauan Yapen maka dipendang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 63 Tahun 2017;
Pada Peraturan Bupati ini di atur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Beberapa ketentuan didalam Peraturan diubah sebagai berikut: Pertama Ketentuan Pasal 23, Kedua Ketentuan Pasal 30.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 30 Tahun 2020
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TUAL TAHUN 2015-2035
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD. No. 2020/366, LL Kota Tual : 5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tual Tahun 2015-2035
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas, maka diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
