Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Indeks Harga Khusus Biaya Transportasi dan Akomodasi Peserta Mudik Gratis Pemerintah Kabupaten Wonogiri dari Jabodetabek Ke Wonogiri Tahun 2019
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan angkutan
lebaran tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
terdapat anggaran belanja biaya transportasi dan akomodasi
yang akan dipergunakan untuk Biaya Transportasi dan
Akomodasi Peserta Mudik Gratis Pemerintah Kabupaten
Wonogiri dari Jabodetabek ke Wonogiri,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Besaran Indeks Harga Khusus Biaya Transportasi dan
Akomodasi Peserta Mudik Gratis Pemerintah Kabupaten
Wonogiri Dari Jabodetabek ke Wonogiri Tahun 2019:
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dae-sh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019,
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13):
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102),
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 104),
Materi Pokok Perbup ini adalah: Standarisasi Indeks Belanja Khusus biaya transportasi dan
akomodasi peserta mudik gratis Pemerintah Kabupaten Wonogiri
dari Jabodetabek ke Wonogiri Tahun 2019 sebesar Rp. 415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah) per orang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LOKASI TERMINAL PENUMPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf
c dan Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan
Jalan perlu menetapkan lokasi terminal penumpang
UU No.6 Tahun 1991, UU No.22 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2012, Permenhub No.PM 132 Tahun 2015, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Lokasi Terminal
Penumpang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Halaman 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2019
TRANSPORTASI SUNGAI - PENUMPANG - BIAYA ANGKUT - PENYEDIAAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2019 (11)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Biaya Angkut bagi Penumpang Transportasi Sungai
ABSTRAK:
Dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa di bidang angkutan sungai, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap usaha di bidang angkutan sungai. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan perlu mengatur mengenai penyediaan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penumpang transportasi sungai. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Trasportasi Sungai.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rute dan Biaya (rute meliputi rute hulu riam dan rute hilir riam dengan biaya 100% SOA bagi Masyarakat Tidak Mampu dan 50% SOA bagi Masyarakat Umum); Kriteria Penumpang; Kriteria Speed Boat; Mekanisme Pelayanan; Mekanisme Pembayaran; Kewenangan; Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2018 tentang Penyediaan Biaya Angkut bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM DAN JEMBATAN BATU DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa jembatan batu dan jembatan asam merupakan prasarana vital bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 2007, PP No.32 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2012, PP No.79 Tahun 2013, PP No.74 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Keputusan Menhub No.KM.69 Tahun 1993;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Larangan Roda Enam Atau Lebih Melintasi Jembatan Asam dan Jembatan Batu; Kewajiban; Pengecualian; Pengalihan Arus Lalu Lintas; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau yang harus dikelola secar tertib, taat terhadap peraturan perundangundangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 65 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelayanan Jasa Kepelabuhan; Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retrjbusi; Penyetoran Retribusi; Innovasi Dalam Pemungutan Retribusi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2019.
15 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pendataan, Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu disiapkan biaya transportasi dan akomodasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak pada, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pendataan, Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2013; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 89 Tahun 2016; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018.
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Azas Umum Pemberian Biaya Transport dan Akomodasi; III Penetapan Sasaran; IV Anggaran Biaya; V Persyaratan Pembayaran; VI Sistem Pembayaran dan Pertanggungjawaban; VII Lain-Lain; VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019.
Terdiri dari 6 Halaman Isi; 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Perbup. Agam No. 34 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, Perbup. Agam No. 34 Tahun 2018
Kepala Sekolah, Guru, dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada dana BOS. Biaya transportasi dibayarkan secara lumpsum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR KURANG MAMPU
ABSTRAK:
bahwa pelajar merupakan calon kader pemimpin masa depan, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitasi dalam menempuh proses belajar menuntut ilmu khususnya perhatian pemerintah terhadap sarana moda transportasi baik pada waktu berangkat sekolah maupun waktu pulang sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Kurang Mampu, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 75).
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; WILAYAH PENYEDIAAN; WAKTU PENYEDIAAN; TATA CARA PENYEDIAAN; TATA CARA PEMBAYARAN; FASILITAS PENDUKUNG; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 38.15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan
pengujian kendaraan bermotor perlu dibentuk unit
pelaksana teknis daerah; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Bupati
setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur; bahwa berdasarkan hasil konsultasi Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/22135 tanggal 11 Desember 2017
perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD ), perlu menetapkan UPTD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat
(3) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai
pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata
kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sleman Nomor 84 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Mancabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan perparkiran perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur; bahwa berdasarkan hasil konsultasi Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/22135 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD ), perlu menetapkan UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3)Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai
pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sleman Nomor 84 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Perparkiran.
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
