Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELABUHAN RAKYAT DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Morowali Utara dengan geografis yang memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat beberapa alur sungai merupakan faktor strategis bagi pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sektor kegiatan ekonomi potensial dan prospektif sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepelabuhanan yang lebih tertata dan terkelola baik serta terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara; bahwa Pelabuhan Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di Daerah termasuk tambatan perahu dan jetty (dermaga mini) pengelolaannya merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Pembagian Urusan dan Kewenangan yang terkait Bidang Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan terarah guna peningkatan pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang dan barang serta Pendapatan Asli Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: peran dan fungsi; kewenangan; pengelolaan kegiatan di pelabuhan; sistem informasi pelabuhan; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
13 halaman; Penelasan 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL KABUPATEN TOLITOLI
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan indeks dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tolitoli, perlu adanya perubahan Tarif Retribusi Terminal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal, Tarif Retribusi Terminal dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
4 halaman; Lampiran 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Menunjang perkembangan pembangunan dan pertumnbuhan perekonomian, diperlukan sistem jaringan trayek angkutan umum yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, keteryiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan jasa angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur perlu ditetapkan jalur jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 2011; PP No.37 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2012; PP No.80 Tahun 2012; PP No.79 Tahun 2013; PP No.74 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.6 Tahun 2016; Perda Kab.Muna No.31 Tahun 2016.
Jarungan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan, Jenis Jumlah dan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan, Pengawasan dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Indeks Harga Khusus Biaya Akomodasi dan Transportasi Peserta Mudik Gratis Bantuan Angkutan Lebaran Dari Wilayah Jabodetabek ke Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan angkutan lebaran tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri terdapat anggaran belanja biaya akomodasi dan trasnportasi yang akan digunakan untuk Biaya Akomodasi dan Transportasi Peserta Mudik Gratis Kegiatan Bantuan Angkutan Lebaran dari wilayah Jabodetabek ke Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapkan Besaran Indeks Harga Khusus Biaya Akomodasi dan Transportasi Peserta Mudik Gratis Bantuan Angkutan Lebaran Dari Wilayah Jabodetabek ke Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017, Perbup Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Perbup Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017, Perbup Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi Indeks Belanja Khusus biaya akomodasi dan transportasi peserta mudik gratis bantuan angkutan lebaran dari wilayah Jabodetabek ke Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 sebesar Rp420.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:
Bahwa sebagian urusan perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya dibidang transportasi belum terlaksana, dan tertata dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem tranportasi belum berjalan dengan optimal. Dan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Nunukan, perlu dilakukan Penataan Sistem Transportasi yang terkoneksi antar moda di Kabupaten Nunukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penataan Sistem Transportasi di Kabupaten Nunukan.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Ketertiban Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin penunjang angkutan laut, Izin Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Peraturan ini megatur mengenai penataan sistem transportasi yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perairan dan angkutan darat. Penetapan Sistem Transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jenis moda angkutan yang digunakan untuk melayani masing masing trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jumlah armada pada masing – masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan Oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 112 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Pemendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kendal No. 6 Tahun 2016; Perda Kendal No. 8 Tahun 2016; Pebup Kendal No. 52 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas Perhubungan Kabupaten Kendal yang meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kendal Tirta; UPTD Pengelola Terminal Tipe B; kepegawaian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan Angkutan Pelayaran Rakyat, ditugaskan Unit Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2008;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 7 Tahun 2000;
- PP No. 51 Tahun 2002;
- PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015;
- PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011;
- Permenhub No. 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 74 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.66/1/2-02;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK.103/2/8/DJPL-17;
- Perda No. 4 Tahun 2012;
- Perda No. 5 Tahun 2012;
- Perda No. 6 Tahun 2016;
- Perbup No. 56 Tahun 2016.
Untuk menyelenggarakan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk/ditunjuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat di bawah Dinas Perhubungan sebagai Pembina dan Pengawas.
Diatur juga mengenai hal-hal pokok mengenai Kedudukan dan Pusat Kegiatan, Trayek dan Lokasi, Penggolongan Jenis Jasa dan Tarif, Pengawakan Kapal, dan Asuransi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Akan diatur lebih lanjut dalam Kep Bupati : Susunan serta Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat; Penetapan Trayek dan besar Tarif.
12 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 25 Tahun 2018
Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan pelayanan angkutan umum telah dilaksanakan rapat koordinasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2018 dengan rekomendasi kesepakatan bersama besaran Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Toba Samosir sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 1964; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENHUB No : KM. 35 Tahun 2003; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 77 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tarif Angkutan Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek, Informasi Mengenai Besaran Tarif, Pengawasan, Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 19 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SEBATIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2018/NO.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Dan Angkutan Sebatik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya sistem prasarana dan sarana transportasi di wilayah kecamatan Sebatik Utara, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat yang berkedudukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara yang cepat, aman, murah dan tepat waktu, dipandang perlu melakukan penataan terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan di wilayah kecamatan tersebut. Bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan organisasi lagi sehingga perlu diganti. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan di Kecamatan Sebatik sebagai bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Menjelaskan kedudukan UPT dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan serta fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh UPT tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan angkutan di wilayah Sebatik. Mengatur struktur organisasi UPT, termasuk jabatan-jabatan dan unit-unit di dalamnya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Menetapkan tugas dan tanggung jawab UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik, seperti pengaturan lalu lintas, pengawasan angkutan, serta pelayanan publik di bidang perhubungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas dan Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
