Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2018

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Dan Angkutan Sebatik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan di Kecamatan Sebatik sebagai bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Menjelaskan kedudukan UPT dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan serta fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh UPT tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan angkutan di wilayah Sebatik. Mengatur struktur organisasi UPT, termasuk jabatan-jabatan dan unit-unit di dalamnya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Menetapkan tugas dan tanggung jawab UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik, seperti pengaturan lalu lintas, pengawasan angkutan, serta pelayanan publik di bidang perhubungan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Dan Angkutan Sebatik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

09 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

11 April 2018

Tanggal Berlaku

11 April 2018

Sumber

BD 2018/NO.18

Subjek

TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 529 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 18-2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SEBATIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2018/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Dan Angkutan Sebatik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:	Dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya sistem prasarana dan sarana transportasi di wilayah kecamatan Sebatik Utara, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat yang berkedudukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara yang cepat, aman, murah dan tepat waktu, dipandang perlu melakukan penataan terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan di wilayah kecamatan tersebut. Bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan organisasi lagi sehingga perlu diganti. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan di Kecamatan Sebatik sebagai bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Menjelaskan kedudukan UPT dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan serta fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh UPT tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan angkutan di wilayah Sebatik. Mengatur struktur organisasi UPT, termasuk jabatan-jabatan dan unit-unit di dalamnya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Menetapkan tugas dan tanggung jawab UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik, seperti pengaturan lalu lintas, pengawasan angkutan, serta pelayanan publik di bidang perhubungan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas dan Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521