Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Untuk menyelenggarakan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk/ditunjuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat di bawah Dinas Perhubungan sebagai Pembina dan Pengawas. Diatur juga mengenai hal-hal pokok mengenai Kedudukan dan Pusat Kegiatan, Trayek dan Lokasi, Penggolongan Jenis Jasa dan Tarif, Pengawakan Kapal, dan Asuransi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Minahasa Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Amurang

Tanggal Penetapan

12 Juli 2018

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2018

Tanggal Berlaku

12 Juli 2018

Sumber

BD 2018 No.25, LL KAB MINAHASA SELATAN: 12 HLM

Subjek

TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 888 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 25 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Transportasi-kapal angkutan-pelayaran

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2018 No.25, LL KAB MINAHASA SELATAN: 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan Angkutan Pelayaran Rakyat, ditugaskan Unit Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat.
- UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 17 Tahun 2008; - UU No. 25 Tahun 2009; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 7 Tahun 2000; - PP No. 51 Tahun 2002; - PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015; - PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011; - Permenhub No. 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 74 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.66/1/2-02; - Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK.103/2/8/DJPL-17; - Perda No. 4 Tahun 2012; - Perda No. 5 Tahun 2012; - Perda No. 6 Tahun 2016; - Perbup No. 56 Tahun 2016.
Untuk menyelenggarakan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk/ditunjuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat di bawah Dinas Perhubungan sebagai Pembina dan Pengawas. Diatur juga mengenai hal-hal pokok mengenai Kedudukan dan Pusat Kegiatan, Trayek dan Lokasi, Penggolongan Jenis Jasa dan Tarif, Pengawakan Kapal, dan Asuransi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Akan diatur lebih lanjut dalam Kep Bupati : Susunan serta Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat; Penetapan Trayek dan besar Tarif.
12 halaman batang tubuh (12 pasal)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT