Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2018

PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini megatur mengenai penataan sistem transportasi yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perairan dan angkutan darat. Penetapan Sistem Transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jenis moda angkutan yang digunakan untuk melayani masing masing trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jumlah armada pada masing – masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan Oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2018 tentang PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN NUNUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

31 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2018

Tanggal Berlaku

06 Juni 2018

Sumber

BD Tahun 2018 / No. 27

Subjek

TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 521 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 27-2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN NUNUKAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2018 / No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI DI KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:	Bahwa sebagian urusan perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya dibidang transportasi belum terlaksana, dan tertata dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem tranportasi belum berjalan dengan optimal. Dan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Nunukan, perlu dilakukan Penataan Sistem Transportasi yang terkoneksi antar moda di Kabupaten Nunukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penataan Sistem Transportasi di Kabupaten Nunukan. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Ketertiban Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin penunjang angkutan laut, Izin Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Peraturan ini megatur mengenai penataan sistem transportasi yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perairan dan angkutan darat. Penetapan Sistem Transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jenis moda angkutan yang digunakan untuk melayani masing masing trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jumlah armada pada masing – masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan Oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018. 5 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521