PERBUP Kab. Bulungan No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, semula berjumlah Rp1.271.911.177.076,86 berkurang sejumlah Rp506.648.781,29 sehingga menjadi Rp1.271.404.528.295,57;
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2020
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM ONLINE
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online
ABSTRAK:
untuk meningkatkan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak serta dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak melalui sistem online, meka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui sistem online yang terintegrasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online.
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Asas, Maksud, dan Tujuan c.Jenis Pajak d.Kewenangan e.Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Online f.Pembukaan Rekening, Penyetoran Dana dan Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak g.Pembayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak h.Pembayaran dan Pelaporan Pajak secara Manual i.Hak dan Kewajiban j.Larangan j.Pengawasan k.Sanksi Administratif l.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan daerah bagi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Perbup Kudus No 30 Tahun 2014 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus; bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Perka Arnas No 2 tahun 2014 tentang Pedoman tata Naskah, maka Perbup No 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kudus No 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950;UU No 43 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 66 Tahun 1950; PP No 43 Tahun 1958; PP No 28 tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 2 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perbup Kudus No 30 Tahun 2014; Perbup Kudus No 43 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, penyisipan Pasal 1A, perubahan pada Pasal 9, penyisipan Pasal 9A dan Pasal 9B, perubahan Pasal 12, penyisipan Pasal 14A, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 27, perubahan ayat (1) Pasal 30, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 42.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD No.31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.7 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No86 Tahun 2017; Permendagri No.40 Tahun 2020
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
RKPD Tahun 2021 memuat: rancangan kerangka ekonomi Daerah; prioritas pembangunan Daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di Daerah; dan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah. RKPD Tahun 2021 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan RKPD Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
-
-
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020
PERGUB No. 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif, transparan, dan akuntabel;
c. bahwa seiring dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diantisipasi dampaknya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/NO.30, LL Kab. Kubu Raya : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan perlu dilakukan secara nondiskriminatif, objektuf, tranparan, akuntabel dan berkeadilan agar semua peserta didik baru mendapatkan layanan Pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendikbud No.44 Tahun 2019, Perda No.9 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Jumlah Peserta Didik Baru dan Jumlah Rombongan Belajar; Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru; Persyaratan; Persyaratan; Mekanisme PPDB; PPDB Taman Kanak-Kanak; PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; Mutasi Peserta Didik; Pendanaan Pendaftaran PPDB; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
Pencabutan Perbup No.46 Tahun 2019
Peraturan ini memiliki 11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH,
PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA ARIEF RACHMAN HAKIM
DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL , PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Tidak Tetap Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Tidak Tetap Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020. memuat antara lain: ketentuan umum; penerima tunjangan hari raya; pembarayan THR; anggaran; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
jumlah 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 19 Tahun 2020 ttg Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat
bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu
dilakukan modifikasi kegiatan yang dibiayai dengan
anggaran Bantuan Keuangan Khusus.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019.
Materi pokok : Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagai berikut : Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIIA
dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni
Pasal 20A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan
Jumlah halaman : 5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
