Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.273 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017

Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
pergub_67_th_2017_unlocked.pdf

Abstrak

perizinan - sistem infomasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD. 2017/No. 67

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta investasi secara elektronik, perlu dilakukan pengaturan penggunaan Sistem Informasi Apliaski Perizinan Jawa Tengah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sitem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008;Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomro 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Hak Akses, Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi, Subsistem Pelayanan Perizinan, Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi, PEngelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan, Sanksi, KEadaan Kahar, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
20 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2017

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Jawa Tengah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
pergub_68_th_2017.pdf

Abstrak

hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi - sistem informasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD. 2017/No. 68

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk mengintegrasikan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan dibatalkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dirubah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan SIH3, Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
10 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018

SATU DATA PROVINSI JAWA TIMUR

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PerGub No. 68 Tahun 2018 ttg Satu Data Jawa Timur.pdf

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 68 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SATU DATA PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat; b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara saksama dan berkelanjutan; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
peraturan ini mengenai satu data provinsi Jatim. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; ruang lingkup ; pengumpulan data ; pengolahan data ; diseminasi data ; data rahasia ; koordinasi dan kerja sama ; forum data ; insentif ; pembiayaan ; ketentuan penutup .

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
jumlah 12 halaman + lampiran 1 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 68 Tahun 1995

Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_68 TH 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 68 Tahun 2022

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN MEDIA MASSA

Pers, Pos, dan Periklanan Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download :
68-TH-2022-Kerjasama-Media.pdf

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan - Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 68/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN MEDIA MASSA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Jombang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan kerjasama publikasi; b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan kerjasama dengan unsur media massa yang terdiri dari media cetak, media siber dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; c. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Jombang, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Media Massa dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Tema dan Asas; b. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; c. Etika Kerjasama; d. Hak dan Kewajiban Para Pihak; e. Jenis Kerjasama Media; f. Tim Verifikasi; g. Tata Cara Kerjasama Media; h. Persyaratan Perusahaan Media; i. Perhitungan Pembayaran; j. Perubahan Perjanjian Kerjasama; k. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama; l. Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan); m. Penyelesaian Perselisihan; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Ketentuan Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
29 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Pergub Jateng No 68 Tahun 2010.pdf

Abstrak

komisi informasi

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2010/No.68

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukanm tugas, dan wewenang, susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu, sekretariat, pertanggungjawaban, tata kerja, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 68 Tahun 2015

Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
perwali no 68 th 2015.pdf

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD.2015/NO.68

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa hasil Analisis Jabatan menginformasikan tentang data-data jabatan dan sebagai instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan; bahwa Informal Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi Jabatan; Penyusunan Informasi Jabatan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2015.
6 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2019

Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara On-Line

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perpajakan

Download :
2019perwal3375068.pdf

Abstrak

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD.2019/No.69

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara On-Line

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) pada pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;bahwa agar pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, maka dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara on-line; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara on-line;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 ; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11. Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistem informasi manajemen transaksi usaha wajib pajak secara online, pelaporan data transaksi usaha, pengecualian pemasangan sistim online, hak dan kewajiban, larangan, pengawasan, ketentuan lain lain.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 68 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Irama FM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Purworejo No. 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Irama FM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo

Download :
PERBUP 68 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-RADIO-IRAMA-FM-PADA-DINAS-KOMUNIKASI-DAN-INFORMATIKA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/No. 68 Seri D Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Irama FM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan landasan operasional dalam pembentukan dan penyelenggaraan unit pelaksana teknis radio irama FM Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Irama FM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo; b. bahwa dengan berubahnya status Unit Pelaksana Teknis Radio Irama FM Kabupaten Purworejo menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu dicabut dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Irama FM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dengan dicabutnya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka pengelolaan dan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo beserta Peraturan Pelaksananya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Irama FM pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 103).
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2017

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
Perbup Lutra Nomor 67 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/No.68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokurnentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), bahwa dalam organisasi JDIHN pemerintah kabupaten melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum merupakan Anggota JDIHN yang berkewajiban melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum di daerah secara lengkap, akurat, rnudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Bagian Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi urusan hukum. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. 8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara, yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. ' ; . i' ,; 9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 10. lnformasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum. 11. Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum. 12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan di Kabupaten Luwu Utara. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 ( 1) Dengan maksud meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum di kabupaten, Bupati membangun JDIH Kabupaten berbasis teknologi informasi. (2) JDIH Kabupaten ditujukan untuk : a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang dapat diakses secara mudah dan cepat; dan b. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Organisasi JDIH Kabupaten; b. Pengelolaan; c. Pembinaan dan Pengawasan; dan d. Pendanaan. BAB IV ORGANISASI JDIH KABUPATEN Pasal 4 (1) Organisasi JDIH Kabupaten terdiri atas: a. pusat JDIH Kabupaten; dan b. anggota JDIH Kabupaten. (2) Bagian Hukum merupakan pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi seluruh SKPD di Kabupaten. BABV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pusat JDIH Kabupaten Pasal 5 (1) Untuk tertib penyelenggaraan Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Bupati mernbentuk tim pengelola. (2} Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan pada Bagian Hukum. (3) Keanggotaan Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten terdiri dari: a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pelindung; b. Sekretaris Daerah sebagai Pembina; c. Kepala Bagian Hukum sebagai Ketua; d. Kepala Sub Bagian yang membidangi Dokumentasi Hukum sebagai Sekretaris; dan e. Anggota sesuai kebutuhan. (4) Susunan Keanggotaan 'Nm Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6 Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan di kabupaten, meliputi: a. pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan produk hukum informasi hukum; dan penyimpanan, Daerah dan/atau ., . b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 7 (1) Pengumpulan, penyebarluasan pengolahan, produk hukum penyimpanan, Daerah dan/atau informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Keputusan Bupati; dan e. Informasi hukum lainnya. (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat: a. Putusan Badan Peradilan terkait perkara Pemerintahan Kabupaten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Surat Edaran Bupati; c. lnstruksi Bupati; d. MoU/kerjasama Pemerintah Daerah; e. Rancangan peraturan daerah; dan/atau f. Artikel/Berita hukum. Pasal 8 ( 1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana 'dimeksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui: a. Sistem katalog; dan b. Sistem internet/ website. (2) Penataan sistem infonnasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, pemrakarsa dan status produk hukum daerah ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui website JDIH Kabupaten. Pasal 9 ( 1) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri clan Badan Pembinaan Hukum Nasional paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online. _i,( .. (3) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melaporkan kepada Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website Pusat JDIH beroperasi/online. Pasal 10 Website Pusat JDIH Kabupaten wajib di integrasi/link dengan website JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional, JDIH Kementerian Dalam Negeri, dan JDIH Pemerintah Provinsi. Pasal 11 (1) Tim Pengelola Pusat JDIH sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data Produk Hukum Daerah dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH Kabupaten. \_ (2) Penyebarluasan dan upload Produk Hukum Daerah dan informasi melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan autentifikasi produk hukum daerah dan pengkajian konsekuensi serta pengklasifikasian informasi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 12 Tim Pengelola JDIH kabupaten paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan so.ft copy dan/atau laporan daftar peraturan daerah dan peraturan bupati yang telah diupload pada website kepada Pengelola JDIHN, pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pengelola JDIH provinsi. Pasal 13 Pemohon informasi dapat mengunduh/ download produk hukum daerah dan/atau informasi hukum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 melalui website jdih.luwuutarakab.go.id. Bagian Kedua Anggota JDIH Kabupaten Pasal 14 (1) Untuk tertib pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Anggota JDIH Kabupaten sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, setiap Pimpinan SKPD membentuk tim pengelola. (2) Tim Pengelola anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan pada Sekretariat masing-masing SKPD. ·, (3) Keanggotaan Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten terdiri dari : a. Sekretaris Daerah sebagai Pembina; b. Pimpinan SKPD sebagai Ketua merangkap User; c. Sekretaris SKPD sebagai Sekretaris merangkap User; dan d. Anggota sesuai kebutuhan merangkap User. (4) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. Pasal 15 Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cliterbitkan di SKPD I masing-masing, meliputi: \ ' a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah yang diterbitkan di SKPD masing-masing; dan b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 16 (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Keputusan Bupati; dan e. lnformasi hukum lainnya. (2) Informasi huk:um lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat: a. Putusan Badan Peradilan terkait perkara pemerintah .• -, Pasal 17 (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui: a. Sistem katalog; dan b. Sistem internet/ website. (2) Penataan sistem infonnasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam infonnasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, dan status produk hukum daerah ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui website SKPD. Pasal 18 (1) Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten melakukan ' penataan sistem infonnasi hukum pada website SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). . (2) Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 7 hari kerja setelah pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum telah dilakukan pada website SKPD. Pasal 19 Website Anggota JDIH Kabupaten wajib di integrasi/link dengan website Pusat JDIH Kabupaten. Pasal 20 (1} Tim Pengelola Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data Produk Hukum Daerah dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website SKPD. (2) Penyebarluasan dan upload Produk Hukum Daerah dan informasi melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi serta pengklasifikasian informasi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 21 Tim Pengelola Anggota JDIH kabupaten wajib menyampaikan laporan daftar Dokumentasi dan/atau Informasi hukum yang telah diupload pada website SKPD Kepada Tim Pengelola Pusat JDIH kabupaten paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. ·' Pasal22 (1) SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi wajib memfasilitasi penyelenggaraan website JDIH Kabupaten melalui penyediaan sub domain hosting website. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk monitoring pendampingan sesuai kebutuhan/permasalahan teknis penyelenggaraan website yang dihadapi oleh pengelola JDIH. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengelolaan Pusat JDIH Kabupaten dimak:sud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. pengawasan sebagaimana (2) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. Pasal 24 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Kabupaten. Pasal 25 . (1) Pembinaan sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 22, melalui: ' . a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten; b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten; c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala; dan d. pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola JDIH Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk penugasan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, rapat koordinasi, pertemuan berkala, study tiru dan sosialisasi atau dengan sebutan lain. Pasal 26 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. . . . (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH. BAB VII PENDANAAN Pasal 27 Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan/atau Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/27/1/2017 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pembentukan Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini mulai Tahun 2018. Pasal 29 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1995.