Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis; bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, sehingga perlu eliminasi malaria.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1991; Permenkes No. 5 Tahun 2013; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Kermenkes No. 293/MENKES/SK/IV/2009
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kebijakan dan Strategi Bab III Penemuan, Surveilen Migrasi dan Tata Laksana Penderita Malaria Bab IV Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko Bab V Surveilence Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Bab VI Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Bab VII Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Bab VIII Peningkatan Sumber Daya Manusia Bab IX Peran Serta Rumah Sakit dan Masyarakat Bab X Kelompok Kerja Pemeliharaan Eliminasi Malaria Bab XI Pembiayaan Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BESARAN BIAYA JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, pembiayaan pelaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan. dalam rangka melaksanakan kegiatan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan kewenangan di Daerah, perlu diatur standar pembiayaan jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dimaksud, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Standar Pembiayaan Jasa Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan ditetapkannya PERBUP ini, Ruang Lingkup, Asas penyelenggaraan pemberian jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar serta untuk memberikan kemudahan pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah, perlu diselenggarakannya kegiatan angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat di Kabupaten Magetan;
b. bahwa agar angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat di Kabupaten Magetan dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya pedoman penyelenggaraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat Di Kabupaten Magetan.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
11. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
13. Permenhub Nomor 139 Tahun 2016;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.967/AJ.202/DRJD/2007;
15. Perbup Magetan Nomor 71 Tahun 2014;
16. Perbup Magetan Nomor 56 Tahun 2019.
Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat bertujuan untuk :
a. mendukung program wajib belajar di Daerah;
b. membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat; dan
c. mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Lumajang Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONlK
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang selaku penyelenggara sistem elektronik perlu untuk melindungi data informasi dari risiko modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan dalam transaksi elektronik serta melindungi keamanan sistem elektronik.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950; 3. UU Nomor 11 Tahun 2008; 4. UU Nomor 14 Tahun 2008; 5. UU Nomor 12 Tahun 2011; 6. UU Nomor 23 Tahun 2014; 7. UU Nomor 30 Tahun 2014; 8. PP Nomor 61 2010; 9. PP Nomor 71 Tahun 2019; 10. Perpres Nomor 53 Tahun 2017; 11. Perpres Nomor 95 Tahun 2018; 12. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2019; 14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; 15. Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020; 16. Perka LSN Nomor 7 Tahun 2017; 17. Perka LSN Nomor 10 Tahun 2017; 18. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019; 19. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020.
Mengatur antara lain tentang:
1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem elektronik lingkup publik menggunakan Sertifikat Elektronik;
2. Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022.; PP No.55 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ringkasan laporan realisasi anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 31 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2022 (31)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sehubungan dengan adanya perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program/kegiatan pada tahun berjalan perlu adanya perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 40 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP No 17 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, Perpres No 18 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 18 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 27 Tahun 2021, Permenkeu No 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu No 118/PMK.07/2022, Kepmendagri No 50-3708 Tahun 2020, PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2017, Perbup Boalemo No 35 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun ANggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu adanya standar harga satuan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ;Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa ; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Halaman: 8 hlm Lampran: 110 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019;
Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2019
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
oleh Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2
Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022;
RKPD Tahun 2023 terdiri dari: Pendahuluan, Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Tahun 2022 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai dengan kewenangannya kepada penggun informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Taahun 1950; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU nomor 23 Taahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 39 tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, badan publik, umum, hak dan kewajiban badan publik, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi, pembentukan, struktur, tanggung jawab, tugas dan wewenang atasan PPID, tugas dan wewenang PPID, Tugas dan wewenang PPID Pelaksana, informasi, umum, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan, standar layanan, umum, standar pengumuman, standar perintaad informasi, pencatatan permintaan informasi, permintaan informasi tidak memenuhi persyaratan, permintaan informasi dikabulkan, standar biaya informasi, penyampaian informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat pelayanan informasi publik, standar pengujian konsekuensi, tahapan dan tata cara pengujian konsekuensi, pemberian dan penyimpangan informasi yang dikecualikan, jangka waktu pengecualian, pengubahan status informasi yang dikecualikan, bantuan kedinasan, syarat bantuan kedinasan, tata cara pelaksanaan bantuan kedinasan, laporan dan evaluasi, laporan layanan informasi publik, monitoring dan evaluasi, struktur organisasi, standar operasional prosedur, daftar informasi publik, mekanisme dan form layanan informasi publik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Perbup Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 dicabut.
.
63 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
