Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kantong belanja plastik pada aktifitas jual beli di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik;
"Undang-Undang Nomor 5.4 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomoi 80 Tahun
2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019. "
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 556
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pondidaha Tahun 2022-2042
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang WP Pondidaha Tahun 2022-2042.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327).
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III TUJUAN PENATAAN WP PONDIDAHA; BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG; BAB V RENCANA POLA RUANG; BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG; BAB VII PERATURAN ZONASI; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX SANKSI; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
129 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Pinjaman dan Investasi Pada Rumah Sakit Umum Payangan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pengelolaan dan/ atau mekanisme pengajuan pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Payangan perlu mengatur mengenai pengelolaan Pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Payangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Dan Investasi Pada Rumah Sakit Umum Payangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 9 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum
Pasal 4 Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
Pasal 11 Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Gianyar Nomer 32 Tahun 2022
18 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2022
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 45)
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pernerintah daerah, perlu
dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas
Kornunikasi, Inforrnatika dan Persandian Kabupaten Kolaka
Utara;
b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nornor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kornunikasi, Inforrnatika dan
Persandian Kabupaten Kolaka Utara sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nornor 43
Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkernbangan
hukurn sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a dan huruf b, serta untuk rnelaksanakan
Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi
Nornor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pernerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kornunikasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1308);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 7 Tah un
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indionesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI JABATAN PELAKSANA BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BAB VIII TATA KERJA BAB IX KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara
(Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Nomor 45)
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2022
pembentukan - susunan - organisasi - dan - tata - kerja - unit - pelaksana - Daerah - Pada - dinas - perubahan - kabupaten - indramayu
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Kab. Indramayu Tahun 2022 NO 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakn ketentuan Pasal 19 Perbup Indramayu NO. 24 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 51 tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen Perubahan No. PM 133 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2021; Perbup No. 24 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Keduudkan Tugas Pokok Dan Fungsi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional Dan jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2018 dicabut.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi peran serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan besaran tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi perekonomian dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003, UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Mamuju Utara No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Pasangkayu No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Mamuju Utara No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Pasangkayu No. 3 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 diubah dan dihapus
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN - PERLINDUNGAN - ANAK - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Pakpak Bharat, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM , MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA SERTA ANAK (Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua, Anak), PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Sarana dan Prasarana), PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA, FORUM PARTISIPASI ANAK, LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN SANKSI dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 32 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah Kabupaten Tanggamus;
berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020, perlu di susun kembali rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Peraturan Bupati;
untuk maksud huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus .
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 56 Tahun 2019; PermenPAN&RB No. 17 Tahun 2021; PermenPAN&RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kabupaten Tanggamus No. 08 Tahun 2016
Peraturan BUpati ini menetapkan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
43 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
