Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2018

Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Energi Skala Kecil

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil

Download :
Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36 Tahun 2022

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Pergub Sulbar Nomor 36 Tahun 2022.pdf

Abstrak

RENCANA UMUM-ENERGI DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD 2022 (36) : 9 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 nomor (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 70 Tahun 2009; PP No. 7 Tahun 2014; Perpres No. 1 Tahun 2014; Perpres No. 22Tahun 2017; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Provinsi Sulbar No. 2 Tahun 2021;
Pergub ini mengatur peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan b. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
9 hlm

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017

Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PANRB No. 21 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Dicabut sebagian dengan :

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Mencabut :

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya

Download :
PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 36 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, LD.2015/36

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin di bidang pertambangan dalam wilayah provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap proses perizinan bidang pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah; Melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian perizinan bidang pertambangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014.
MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUP DAN IPR, PERPANJANGAN DAN PENCIUTAN WIUP; TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN KHUSUS DAN PERPANJANGANNYA; TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUJP DAN SKT, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN; TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN; REKOMENDASI, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015.
37 Halaman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2015

Ketentuan Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi

Mencabut :

Permen ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERGUB_NO_37_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

PERATURAN-PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-4-TAHUN-2017-TENTANG-PENGELOLAAN-PERTAMBANGAN-MINERAL-BUKAN-LOGAM-DAN-BATUAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BT.2018/No.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II IZIN PERTAMBANGAN BAB III JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG aminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
26 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1966

Badan Intan Indonesia (Disempurnakan)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Kepres No.37 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2013

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 37 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Nilai Pasar Atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

pertambangan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2014/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Nilai Pasar Atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya HSBJ (Harga Satuan Barang Jasa) Triwulan IV bulan Oktober Tahun 2014 tentang Harga Satuan Barang Jasa untuk jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan IV, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010
1 (satu) ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
4 Halaman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017

Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 1966.