Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.850 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa

Download file:

Perda KBB 2 2023 Perubahan Desa.pdf

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Kab. Bandung Barat 2023 No. 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa

ABSTRAK:

Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Desa agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UUNo. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PPNo. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 28, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 67, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 103, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 142, Pasal 144, Pasal 155, Pasal 161, Pasal 165, Pasal 169, Pasal 172, PAsal 176, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191. Menambah Pasal 166A, Pasal 187A, Pasal 189A, Pasal 190A. Mengubah Judul Bagian Kedua Bab XII. Menghapus ketentuan Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
28 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Badan Hippun Pemekonan

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Pringsewu No. 02 Tahun 2013 tentang BADAN HIPPUN PEMEKONAN

Download file:

Perda No 2 Tahun 2023.pdf

BADAN HIPPUN PEMEKONAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Hippun Pemekonan

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 dan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Badan Hippun Pemekonan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD 1945; UU No. 48 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Badan Hippun Pemekonan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
40 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemerintah Desa

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Lampung Selatan No. 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Download file:

Perda No 2 Tahun 2023.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA_NO_2_TAHUN_2023_SAL...BAHAN_ATAS_PERAT.pdf

penetapan-desa

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dalam Penyelenggaraan Pemenntah Desa sehubungan dengan adanya penambahan Desa baru yaitu Desa Ketro Harjo di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui proses pemekaran, c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di wilayahnya, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan perlu dilakukan perubahan, d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan,
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Comd-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmomsasi Peraturan Perpajakan, 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 10. Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2019, 11. Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, 13. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, 14. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, 15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan, 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan.
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan pada pasal 3.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Desa
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas

Abstrak

Desa

Download file:

Perda 1 Tahun 2023 ME.pdf

PEMBENTUKAN-DESA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan untuk terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri, maka perlu dilakukan Peningkatan Status Desa Persiapan Ujan Mas Ulu Menjadi Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas; serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas. Mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan desa, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas.
6 hlm, Lampiran: 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Karanganyar No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Download file:

Perda Krgnyr 1_2023.pdf

pengelolaan keuangan desa

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

ABSTRAK:

bahwa salah satu upaya pembangunan di Desa adalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang transparan dan akuntabel; bahwa guna ketertiban pengelolaan keuangan dan aset Desa perlu mengatur pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Keuangan clan Aset Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 19.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 diubah.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Download file:

Perda Kbm 1_2023.pdf

pemilihan kepala desa

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa Kepala Desa memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa; bahwa pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam lingkup Desa sehingga perlu adanya kepastian hukum, kesesuaian dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan yang dapat berimplikasi hukum terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa; bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penambahan ayat pada Pasal 31, perubahan Pasal 43, penyisipan Pasal 44A, penyisipan Pasal 50A dan Pasal 50B, perubahan ayat (2) Pasal 58, perubahan Pasal 68.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 diubah.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2020 tentang Lurah

Download file:

Perda Kab Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023.pdf

lurah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2023/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 20 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah, Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 80A, Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 119A, Ketentuan Pasal 120 diubah, Di antara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 124A.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah.
Jumlah halaman : 11 HLM, Penjelasan : 2 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Abstrak

Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup Desa

Download file:

1684462814_PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023 (PPMHA).pdf

hukum-adat

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

ABSTRAK:

Bahwa Masyarakat Hukum Adat dengan segala hak yang melekat dan menyertainya harus diakui dan dilindungi oleh Pemerintahan Daerah sehingga keberadaannya dapat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/5/2017; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/ Kum.l/8/2020;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 36 (tiga puluh enam) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengakuan; Perlindungan; Hak dan Kewajiban; Pemberdayaan; Penyelesaian Sengketa; Peran Serta Masyarakat; Sistem Informasi; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penataan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2012

Download file:

Perda Byl 1_2023.pdf

penataan desa

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Desa

ABSTRAK:

bahwa penataan desa merupakan upaya sistematis, terencana, terpadu, dan demokratis dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bo3rolali Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Kelurahan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Pembentukan Desa, Penghapusan Desa, Perubahan Status Desa, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2012 dicabut.
28 hlm

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT