Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarkat Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa perlu dilestarikan secara
berdayaguna dan berhasilguna untuk meraperkuat integritas sosial masyarakat di desa / kelurahan serta rnemperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian yang berdayaguna dan berhasilguna tersebut pada huruf a, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b , perlu diterbitkan Instruksi Bupati tentang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2007
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT - PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2007/No.5 Seri E Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan
Sosial Masyarakat (P2KSM) di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lancar,
tepat sasaran dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Program P2KSM; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program P2KSM
Tahun 2006, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Program P2KSM yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tehnis pelaksanaan di lapangan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran program, tim koordinasi pelaksana program dan pendamping, alokasi dan sumber dana, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, persyaratan dan plafond kredit dana bergulir, ketentuan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2006 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 9 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya tertib adminitrasi pengelolaan keuangan daerah untuk perjalanan dinas pejabat negara,DPRD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS),dilingkungan peemrintah kabupaten jemberana perlu diatur
b. bahwa adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa yang menimbulkan biaya semakin tinggi maka peraturan Bupati Jemberana Nomor 36 Tahun 2005 tentang perjalanan dinas pegawai
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor· 17 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal
I Maret 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2007.
-
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2007
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) KABUPATEN KARANGANYAR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2007/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan
Kecamatan (PNPM-PPK) yang dikelola Pemerintah dengan
dilandasi semangat alih kelola pembinaan hasilnya dari
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diperlukan
ketentuan dan penegasan yang mengatur tentang kebijakan
perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program
Pengembangan Kecamatan dan atau Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan
Kecamatan (PNPM-PPK); bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pengembangan kecamatan (ppk)/program nasional pemberdayaan masyarakat program pengembangan kecamatan (pnpm-ppk) kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 582 Tahun 2006
JADUAL KEGIATAN TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 582, BD.2006/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadual Kegiatan Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna, maka perlu kegiatan tahunan; Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang;- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undangj-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang jadual kegiatan tahunan perencanaan pembangunan daerah kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 565 Tahun 2006
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BAGI APARAT PENGAWASAN INTERNAL
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 565, BD.2006/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalami rangka pelaksanaan Otonomi Daerah perlu ditingkatkan kegiatan
Pengawasan Internal untuk menuju terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan berwibawa; bahwa untuk prioritas kegiatan Pengawasan Internal dimaksud perlu ditetapkan Kebyakan Pengawasan dan Program Ketja Pengawasan tahunan ( PKPT ) sebagai pedoman Kegiatan Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang program kerja pengawasan tahunan bagi aparat pengawasan internal pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
39 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 415 Tahun 2006
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 415, bd.2006/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian
bantuan pembangunan kepada Desa / Kelurahan, maka perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan Bantuan
Pembangunan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 2006; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 465 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan daerah bawahan kabupaten karanganyar tahun anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2006.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 98 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di
Kabupaten Pemalang agar dapat dilakukan secara
berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011,
perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007
sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2006.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 41 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2006/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2006
PERBUP - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD.2006/No.26
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transis Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 dan mengaturnya dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006
Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah; Prioritas Pembangijnan; Rencana Kerja; Ringkasan Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
59 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
