Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa mengingat Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum dapat menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan, maka perlu diatur mengenai Standarisasi harga sewa rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang belum mendapatkan rumah jabatan dan rumah dinas; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka perlu diatur mengenai Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Kabupaten Karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2006.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2005 dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2006
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2006/No.07 Seri E Nomor 07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk
pelaksanaannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2006.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2006
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahPerumahan, Permukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; bahwa tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2005
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati terdiri atas : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2006.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2006
DANA CADANGAN - PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2006/No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa guna membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tamanggung Tahun 2008 yang
dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran,
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 63 ayat (2), maka perlu membentukdana cadangan
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu dicantumkan besaran dan rincian tahunan dana
cadangan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63ayat (3); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di
atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip dana cadangan, maksud dan tujuan, jumlha dan sumber dana cadangan, penganggaran dana cadangan, bentuk cadangan, tata cara penggunaan dana cadangan, akuntansi dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2006.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 250 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 250, BD.2006/Seri No.27 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Index Biaya Kegiatan, Pengadaan dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan, pengadaan dan pemberian
honorarium dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu
ditetapkan Standarisasi Indek Biaya Kegiatan,
Pengadaan dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2006;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 467 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan standarisasi index biaya kegiatan, pengadaan dan honoraium pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2005
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahPerumahan, Permukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahw~ berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; bahwa tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peratura_n Bupati tentang Tunjangan Petumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor ·10 Tahun 2004; Undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005.
PERBUP ini mengatur tentang tunjangan perumahan yang ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati diberikan Tunjangan Perumahah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan yang dapat diberikan dalam bentuk uang; bahwa untuk Ketua DPRD Kab Tegal telah disedikan rumah jabatan sedangkan kepada Wakil dan Anggota Pemerintah Kab Tegal belum menyediakan rumah jabatan, maka untuk Wakil Ketua dan Anggota dapat diberikan tunjuangan perumahan dalam bentuk uang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 37 tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2005; Perbup Tegal No 6 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besarnya tunjangan perumahan, pembayaran tunjangan perumahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun
2023 Tentang Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye
Pemilihan Umum Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
ABSTRAK:
bahwa penataan Alat Peraga Kampanye dan Bahan
Kampanye diarahkan untuk mendukung predikat Kota
Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman; bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keindahan, dan
kebersihan di Kota Yogyakarta pada saat pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, maka diperlukan perubahan ketentuan
dan mekanisme dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye
dan Bahan Kampanye; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun
2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota masih memerlukan penyempurnaan dalam rangka
menampung kebutuhan hukum masyarakat, sehingga
perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
Mengubah: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun
2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota.
Jumlah Halaman: 5 hlm; Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat berjalan dengan
tertib dan aman, Pemerintah Kota Pekalongan perlu
memfasilitasi Lokasi Kampanye Rapat Umum,
Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka,
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan
Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Lokasi Kampanye Rapat
Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka,
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan
Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum, Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Penyebaran dan Pemasangan Bahan Kampanye, Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Ketentuan Perizinan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Rapat Umum, Pengaman dan Penertiban Alat Peraga Kampanye, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
15 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, BD Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Jaminan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap petugas pada penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, rentan mengalami masalah kesehatan dan kegawatdaruratan medis; bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya masalah kesehatan dan kegawatdaruratan medis, perlu diberikan kepastian perlindungan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02. 01/MENKES/133/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Wali Kota memberikan dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah, Terdiri dari:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEPESERTAAN
BAB III PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN
BAB IV MANFAAT
BABV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
