PERWALI Kota Cirebon No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018. Peraturan Wali Kota Cirebon tersebut, harus dilakukan penyesuaian sehubungan dengan kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam beberapa program dan satuan belanjanya, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERPRES No 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No 11 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 33 Tahun 2017; Peraturan Menkeu No 49/PMK.02/2017; PERMENDAGRI No 62 Tahun 2017; PERDA Kota Cirebon No 12 Tahun 2015; PERDA Kota CIrebon No 6 Tahun 2016; PERDA Kota Cirebon No 7 Tahun 2016; PERDA Kota Cirebon No 9 Tahun 2016; PERDA Kota Cirebon No 13 Tahun 2017; PERWALI Kota Cirebon No 28 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan PERWALI Kota Cirebon No 23 Tahun 2018
Peraturan Wali Kota Cirebon ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 23) diubah
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD Kota Manado Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawabn Belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
28 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d sub angka 60 Lampiran Peraturan MENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan bantuan keuangan atas beban APBD mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan daerah.
Dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (8) PERDA No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2020; PERDA No. 6 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup; perencanaan; penganggaran; penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan; pengendalian; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mencabut PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kaupaten /Kota dan / atau Pemerintah Desa
13 hlm, 1 lampiran 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya pengaturan standar pembiayaan bagi guru honorer di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009
Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya; Pasal II (Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Dan Standar Pembjayaan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Halaman dan 2 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka percepatan penurunan jumlah dan
persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues,
diperlukan upaya afirmatif dalam satu kesatuan kebijakan,
strategi, program kerja, anggaran, kelembagaan dan tata kelola
percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gayo Lues
yang terukur, terstruktur dan terintegrasi;
- bahwa untuk memenuhi target indikator makro pembangunan
Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2017-2022, angka kemiskinan Kabupaten Gayo
Lues pada Tahun 2022 diharapkan turun menjadi. 17,5%
(tujuh belas koma lima persen);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sistem
Data Terpadu Perencanaan .
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan President Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Gubernur ini mengatur 28 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan, BAB III Pengelolaan Sistem Data Terpadu Perencanaan, BAB IV Sasaran dan Lokasi, BAB V Data dan Sistem Informasi, BAB VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Peralihan, BAB IX Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD TA 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi dan efektifitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau; Perbup No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Perbup No. 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
68 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 34 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar termasuk didalamnya mengatur tentang satuan kerja perangkat daerah pengelola retribusi, klasifikasi pasar, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran, pengadaan dan penyediaan alat pungut, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi, tata cara pemberian keringanan, tata cara pengajuan keberatan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemkab Tulang Bawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 34 Tahun 2021
PERBUP Kab. Ketapang No. 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan biaya honorarium dan rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor telah ditetapkan dengan peraturan bupati nomor 27 tahun 2020 tentang standar harga satuan biaya honorarium dan rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.14 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR terdiri atas 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 29 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
