perubahan atas peraturan bupati nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman teknis pemilihan kepala desa di kabupaten mukomuko
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
Untuk menetapkan peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 6 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014
4. PP Nomor 43 Tahun 2014
5. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017
6. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015
Perubahan mengenai Ketentuan ayat (1) Pasal 4, Pasal 6, ketentuan (1) Pasal 10, Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 19, ketentuan Pasal 31, ketentuan ayat (1) Pasal 51, Ketentuan Pasal 52, dan disisipkan (3) ayat antara Pasal 52 dan Pasal 53, ketentuan Pasal 55.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan atas Perubahan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Batas Desa Sungai Jejuru Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Batas Desa Sungai Jejuru Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal perlu ditetapkan batas wilayahnya dengan Peraturan Bupati Kabupaten OKI.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1959, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda Kab. OKI No.2 Tahun 2016, dan Keputusan Bupati No.93/KEP/I/2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, batas Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal, dan titik koordinat batas Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan,
pemerintahan dan kemasyarakatan, diperlukan wadah
dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD / K);
b. bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa diperlukan pedoman pengaturanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan
Kelurahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provisi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Urrdang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 ten tang 4 Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indononesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 /HUK/2010 tentang
Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah
Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
KETENTUAN UMUM
PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
TUGAS DAN FUNGSI
KEPENGURUSAN, MASA BAKTI DAN LARANGAN
KEANGGOTAAN
PEMBERHENTIAN
TATA KERJA
HUBUNGAN KERJA
PEMBINAAN
PENDANAAN
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan
Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi
maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
pembentukan daerah-daerah TK. ll di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahnun 1959
Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang
pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2305);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Sistim Tata Organisasi Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi desa dengan pemanfaatan potensi lok desa,
yakni potensi alam, buatan, dan budaya sebagai daya
tarik wisata yang mengutamakan prinsip-pnns1p
berkelanjutan, perlu dilaksanakan Program Desa Wisata
Lestari Tahun 2018 yang didukung Pemerintah Daerah
melalui alokasi Bantuan Keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari
Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur Bantuan Keuangan kepada suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki
potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas
masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik
wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 14 Tahun 2018
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Terkait Tata Cara Pengalokasian,Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2018
UU No. 7 Darurat Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014; PERDA KARO No. 01 Tahun 2018; PERBUB KARO No. 18 Tahun 2015; PERBUB KARO No.03 Tahun 2015.
Dalam Perbub ini diatur tentang penetapan maksud, tujuan dan prinsip Alokasi Dana Desa. Perhitungan Alokasi Dana Desa, Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah beserta penggunaan alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
Perbub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2018
Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2018
ALOKASI DANA GAMPONG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI DANA GAMPONG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (4), ketentuan Pasal 97 ayat (3), ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/8840/57 Tanggal 27 November 2017 hal Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bahwa sehubungan masih terdapatnya beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; UU No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2013; Qanun Kab. Aceh Timur No. 1 Tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Timur No. 9 Tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Timur No. 10 Tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Timur No. 3 Tahun 2013; Qanun Kab. Aceh Timur No. 4 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Asas Pengelolaan Keuangan Gampong, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong, Sumber ADG, Rumusan Penentuan Besarnya ADG, Prinsi Pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perencanaan Pembangunan Gampong, Penyusunan APBG, Penyaluran dan Pencairan, Pengelolaan kas kecil, Belanja Gampong, Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pengelolaan ADG dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Petugas Pendamping, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Perjalanan Dinas Pemerintah Gampong dan TPG, Penghargaan dan Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
27 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
