Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan; ”Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu menetapkan Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Standar Honorarium Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu adanya Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
Mengubah
PERBUP Kab. Pati No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga
barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 perlu disesuaikan.
Dasar Hukum Dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan
Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 63), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan
Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 8) diubah.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya barang yang
belum tercantum dalam daftar standar satuan harga
Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga
Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Kabupaten Bandung Tahun
2021 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 115 tahun 2020 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2021
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu regulasi terkait pengaturan Kade Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; berdasarkan Hasil Audit Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Daerah, Nomor 700/104/IPIII/ITDA/2020 tanggal 22 Desember 2020 terdapat Substansi Kade Etik belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 ten tang Kade Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kade Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
3. Kode Etik
4. Majelis Pertimbangan Kode Etik
5. Pemeriksaan dan Keputusan
6. Sanksi
7. Sekretariat
8. Ketentuan lain-lain
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
Isi 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2021
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2021/ No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 13 Tahun 1950; Undanag-Undang No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Prinsip dan Ruang Lingkup; Pelaksanaan Pengawadaan Barang/Jasa; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Perencanaan Pengadaan; Jenjang Nilai Pengadaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang
fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya, perlu adanya kelaikan
fungsi Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun
sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27/PRT/M/
2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Nomor 27/PRT/M/ 2018
tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perlu ditinjau
kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Penggolongan Bangunan Gedung dalam
penyelenggaraan SLF;
b. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
c. Penerbitan dan Perpanjangan SLF; dan
d. Pendanaan.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. SLF yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini
mulai berlaku, masih tetap berlaku hingga masa
berlaku SLF tersebut berakhir; dan
b. permohonan penerbitan atau perpanjangan SLF yang
telah diterima sebelum Peraturan Bupati ini mulai
berlaku, proses penerbitan atau perpanjangan SLF
disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2017 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan
pembangunan Tahun Anggaran 2021 yang memenuhi 5 T yaitu
Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran
dan Tepat Manfaat, telah diundangkan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021; bahwa untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 yang efisien
dan efektif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2020 diubah.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat ( 1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umurn Daerah dan Pasal 53 Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan
Layanan Urnum Daerah Pada unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung, maka
perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6 . Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; 7 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan dan prinsip pengadaan; jenis dan pelaku pengadaan; pelaksanan pengadaan; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pengadaan khusus; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021
rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 74B ayat (1) peraturan presiden republik indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah daerah wajib memiliki pengelola pengadaan barang/jasa menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 28 thn 1999; UU No. 38 thn 2000; UU No. 6 thn 2003; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 8 thn 2006; PP No. 11 thn 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 thn 2020; PERPRES No. 16 thn 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 thn 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tugas & fungsi UKBPJ, kedudukan, tanggungjawab & tugas jabatan pengelola pengadaan barang/jasa, pengangkatan dalam jabatan, rencana aksi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
