Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan dengan penomoran rekening pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2004; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentangRincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.
Ketentuan pokok yang diatur yaitu:
1. Penetapan rincian Dana Desa
2. Penyaluran Dana Desa
3. Penggunaan Dana Desa
4. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 No 39; http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202300200043
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015';
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
Permendagri No 7 Tahun 2007;
Permendagri No 54 Tahun 2007;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 84 Tahun 2015;
Permendagri No 18 Tahun 2018;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permendagri No 84 Tahun 2015;
Permendagri No 18 Tahun 2018;
Permendagri No 20 Tahun 2018;
Perda Kab. Sidoarjo No 19 Tahun 2011;
Perbup Sidoarjo No 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Sidoarjo No 7 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah;
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disispkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A;
3. Ketentuan Pasal 8 dihapus;
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah;
5 Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 15 diubah;
5. Ketentuan Pasal 21 diubah.
6. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 23 diubah;
7. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dalam Pasal 24 diubah;
7. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2015
tata - cara - pengadaan - barang - jasa - di - desa
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 105 PP No 43 Tahun 2014 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengna PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri NO. 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lebaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang Jasa, TPK, Pengadaan Barang /Jasa, Swadaya Masyarakat Dan/Atau Sumbangan /Bantuan Pihak Lain, Pembayaran , Honorarium TPK, Pelaporan Dan Serah Terima, Pembinaan Dan pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 39 Tahun 2015
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahPerpajakanDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata CaraPemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu merubah Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun
2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2013 pada Pasal 7. Dalam peraturan tersebut ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pentahapan pemberian insentif pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Brebes dibagi menjadi Triwulan ke-1, Triwulan ke-2, Triwulan ke-3 dan Triwulan ke-4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2013 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 2020
tata - cara - pengadaan - barang - jasa - di - lingkungan - pemerintah - desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2020/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No. 20 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perda.
Dasar Hukum Peraturan BupatiIni Adalah UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 114 Tahun 2014;Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Cianjur No. 4 Tahun 2015; Perbup Cianjur No. 13 Tahun 2018; Perbup Cianjur No. 15 Tahun 2018; Perbup Cianjur No. 73 Tahun 2018; Perbup Cianjur No. 97 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Tata Nilai Pengadaan , Ruang Lingkup Pengadaan , Para Pihak, Perencanaan Pengadaan , Persiapan Pengadaan , Pelaksanaan Pengadaan , Pembayaran Peserta Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusa Surat Perjanjian , Sanksi, Penyelenggaraan Perselisihan , Pelaporan Dan Serah Terima, Pembinan Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Lain- Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 039
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa dan Kelurahan Inklusi
ABSTRAK:
a. Bahwa perubahan paradigma pembangunan yang menuntut adanya inklusivitas atau pembauran dari setiap aspek pembangunan pemenuhan hak masyarakat marjinal haruslah dimulai dari unit pemerintahan desa dan kelurahan melalui penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
b. Bahwa dalam rangka penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat marjinal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pendekatan inklusi untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam setiap proses
pembangunan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Desa dan Kelurahan Inklusi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Indikator Desa dan Kelurahan Inklusi; Bab 4. Prinsip-Prinsip Desa dan Kelurahan Inklusi; Bab 5. Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi; Bab 6. Tujuan dan Sasaran; Bab 7. Peran Desa dan Kelurahan; Bab 8. Peran Serta Masyarakat dan Pihak Lain; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jujur, adil dan bersih serta untuk meningkatkan kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDES No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 48 Tahun 2018.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
49 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LD Kab. Sumedang No. 39 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2000.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
