Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.684 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Muna No. 12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna tidak. ditetapkan nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal, rnaka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan; b. bahwa untuk memberikan kepastian ·: hukum daJam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. maka dipandang perlu ditetapkannya nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi t)an Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal di Kabupaten Muna;· c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupa.ti No.mar 05 tahun 2014 tentang Tata Cam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 38 Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3029); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).,. sehagairoaoa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4_ Undang-Undang Nomar Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4355.}; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20.14 Nam.or 244~ Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~rakhir dengan Undang- U ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ·· Perubahan Kedua atas U ndan g -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da e r ah (Lembaran Negara Republik Yadao~~ Tahun 2015 Nomnr 58 , Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679) ; 9. Pe raturan P emerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pe n y i taan D alam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 , " Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik. Indon esia Nam.or 4049) . ; 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke uangan Daerah ( Lembaran Nega r a Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Pe raturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe mberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12 . Pe rat uran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Me nt eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe ngelolaan Keuangan Daerah; 15 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 17. Peraturan Bupati Muna Nam.or 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 30 disempurnakan dan disesuaikan, serta penambahan, angka baru pada Ketentuan Pasal 1 yakni angka 38 dan angka 39 Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 3 dan satu Pasal barn yakni Pasal 8A

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2005

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
12 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NOMOR-12-TAHUN-2010.pdf

Abstrak

retribusi-pelayanan-kesehatan-uPT-dinas-kesehatan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2010/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pelayanan kesehatan yang optimal; b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan kualitas Lingkungan pada Laboratorium Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
Mencabut : a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar; b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan kualitas Lingkungan pada Laboratorium Dinas Kesehatan.
25 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2005

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kudus No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Download :
12_th_2005_ttg_perubh_ret_tmpt_rekreasi___OR-sign.pdf

Abstrak

retribusi-tempat-rekreasi-olah-raga

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2005/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka intesifikasi Pendapatan Asli Daerah dan penyederhanaan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2005.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 tentang tempat parkir kendaraan bermotor
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1992 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan Bermotor

Download :
Perda No 12 tahun 1998 ocr.pdf

Abstrak

retribusi parkir - tepi jalan umum

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.1998/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 198 Nomor 188.3/178/1984 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 4 diubah terakhirdengan peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat IIPurbalingga nomor 9 tahun 1992 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 23 tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan Bermotor, disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 188.3/255/1993 tanggal 24 Mei 1993 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 2 Perlu disesuaikan; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut huruf a, perlu mengatur Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 14 Tahun1982; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 65 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1996;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang nama, pbyek, subyek dan golongan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, retribusi, wilayah dan cara perhitungan retribusi, tata cara penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, ketentuan pidana, ketentuan penyidik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1998.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1992 dicabut.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Abstrak

pajak - perubahan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2018/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8670 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010
Materi Pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan huruf g ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 36 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Jumlah Halaman : 12 HLM; Penjelasan : 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 12 tahun 2022.pdf

Abstrak

retribusi

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2022 Nomor 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 10 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Bab VI Struktur dan Besaran Tarif Bab VII Pemungutan Retribusi Bab VIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab IX Pembetulan, Pengurangan, Ketetapan, Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Bab X Kedaluwarsa Penagihan Bab XI Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Bab XIII Insentif Pemungutan Bab XIV Pemeriksaan Bab XV Ketentuan Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Perda ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian dan keuangan daerah melalui sektor retribusi daerah dengan melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 9ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, pengadaan perawatan dan pengawasan serta pembinaan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya. (3) Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaiberikut : a. Pemakaian Alat Berat di Kabupaten Barru: 1. Stone Walls (6-8 Ton) Rp. 650.000,-/hari 2. Stone Walls (1-5 Ton) Rp. 300.000,-/hari 3. Dump Truk (1-3 Ton) Rp. 275.000,-/hari 4. Stone Cruiser Rp. 20.000.000/bulan 5. Stamper Rp. 75.000,-/hari 6. Wheel Loader Rp. 200.000,-/jam 7. Bulduser Rp. 200.000,-/jam 8. Motor Greader Rp. 200.000,-/jam 9. Excapator Rp. 400.000,-/jam 10. Tire Roler Rp. 200.000,-/jam 11. Molen Rp. 150.000,-/hari 12. AspaltSpreyer Rp. 225.000,-/hari 13. Plat Bled Truk/ Crein Rp. 300.000,-/hari 14. Beackho Loader Rp. 1.500.000,-/hari b. Pemakaian Alat Berat di luar Kabupaten Barru: k 4. Kamar VIP untuk 2 orangRp. 120.000,-/hari f. Mess Pemda di Jakarta 1. Kamar (WC luar) Rp.100.000,/hari/kamar 2. Kamar (WC dalam) Rp.125.000,-/hari/kamar 3. Kamaruntuk 6 orang Rp. 50.000,-/hari/orang g. Balai Latihan Kerja (BLK) 1. Sewa Kamar Asrama Kelas I Rp. 100.000,-/hari 2. Sewa Kamar Asrama Kelas II Rp. 75.000,-/hari 3. Ruang Belajar Kelas I Rp. 300.000,-/hari 4. Ruang Belajar Kelas II Rp. 200.000,-/hari 5. Aula Pertemuan Rp. 300.000,-/hari h. Gedung/Balai Pertemuan 1. Bola SobaE a) Malamhari Rp. 400.000,-/mlm b) Siang hari Rp. 400.000,-/hari c) Siang Malam Rp 600.000,- d) Khusus untuk pesta perkawinan Rp.1.200.000,- 2. Islamic Center a) Untuk Pesta Perkawinan 1) Malam hari Rp. 2.500.000,-/mlm 2) Siang hari Rp. 2.000.000,-/hari 3) Siang Malam Rp. 4.000.000,-/hari b) Untuk pertemuan/rapat/seminar 1) Malam hari Rp. 200.000,-/jam 2) Siang hari Rp. 150.000,-/jam i. Pemeriksaan Kualitas Air 1. Bakteriologi/e-coli Rp. 65.000,- 2. Kimia terbatas (mangan, Fe, Ni) Rp. 15.000,- j. Gudang Rp. 750,-/m/hari k. Penggunaan pelataran Rp. 500,-/m/hari l. Sewa tanah asset pemerintah daerah disesuaikan dengan harga tanah berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut : No. Tempat Jenis Pelayanan Golongan Tarif (Rp) Volume Pelayanan Tarif a. Objek a) Masuk Kawasan - Anak-anak 1.000,- /orang Wisata b) Penggunaan - Dewasa 2.000,- /orang Fasilitas : 1) parkir - Mobil 2.000,- /kendaraan - Motor 1.000,- /kendaraan 2) pondok wisata - 200.000,- /malam 3) alat pancing - 2.000,- /orang 4) permainan anak- - 1.000,- /orang anak 5) perahu dan - Anak-anak 2.000,- /orang sejenisnya - Dewasa 2.000,- /orang 6) kolam renang - Anak-anak 2.500,- /orang - Dewasa 3.000,- /orang 7) pelampung dan - Anak-anak 2.000,- /orang sejenisnya - Dewasa 5.000,- /orang 8) Kios usaha - 600.000,- /bulan pariwisata 9) Gedung usaha 600.000,- /bulan pariwisata 10) Pelataran 15.000,- /meter3/ bulan 11) Gazebo 10.000,- /petak/ jam 12) Out Bond - Anak-anak 10.000,- /orang - Dewasa 15.000,- /orang 13) ATP 20.000,- /30 menit 14) Panggung 600.000,- /kegiatan/hari hiburan b. Tempat a) Sewa Stadion untuk Olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa). 500.000,- /hari olahraga 1. Stadion - Pagi/ sore non komersil komersil kegiatan komersil 8 untuk kegiatan /hari komersil d. Kios Sewa - hari 25.000,- /hari/lods Kompleks - bulan 250.000,- /bulan/lods Olahraga e Lapangan Sewa untuk kegiatan komersial - 150.000 /hari sepakbola Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2010

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Di Kabupaten Majalengka

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

PERDA Kab. Majalengka No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Di Kabupaten Majalengka

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.