Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/No. 47 Seri E Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran dan memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan yang berbasis penyetaraan kewajaran alokasi anggaran secara proporsional setiap kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Purworejo; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta adanya penyesuaian indeks analisis standar belanja, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2016
PERBUP Kab. Karanganyar No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa diupayakan mampu mendukung upaya pemenuhan rumah tinggal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terjangkau, nyaman, aman,
sehat, dan bermartabat; bahwa agar pengelolaan rumah susun sederhana sewa dapat berjalan dengan tertib, konsisten, dan berkelanjutan, maka perlu diatur tata cara pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan rusunawa, pemanfaatan bangunan rusunawa, pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas, kepenghunian, administrasi keuangan dan pendapatan hasil pengelolaan rusunawa, monitoring dan pengawsan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2007 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2016 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Temang,,,CTU.Og Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 111aka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 cenlang
Peraturan Pelaksanaan IJnda ng-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Lentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemcrintah Nomor 22 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 111 Tah un
2014;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, danTransmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perencanaan pembangunan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 nomor 7) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
64 beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo, agar dapat berjalan dengan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo; bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan
belanja Daerah guna percepatan pelaksanaan
pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan
dengan pemanfaatan teknologi informasi; bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang pelaksanaannya lebih dari satu
tahun anggaran/tahun jamak/multi years; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2015
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan asas, waktu dan siklus anggaran, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, perubahan APBD, pertanggungjawbaan pelaksanaan APBD, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2015 dicabut.
64 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 45 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tegal No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Tegal No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
Mengubah
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 201 7 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017; bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang , Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nomor 18 tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 ;
Peraturan bupati ini mengatur tentang standarisasi satuan harga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2016.
Peraturan Bupati Tega! Nomor 37 Tahun 2016 diubah.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2016/No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
ABSTRAK:
bahwa adanya perubahan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit menyatakan komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola linis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkes No 755/Menkes/Per/IV/2011; Permenkes No 10 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Kepmenkes No 1333/Menkes/SK/XII/1999; Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Perda Kab Sukoharjo No 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 2 dan angka 5 Pasal 1, penyisipan angka 19a, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6, ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10, Paragraf 4 Pasal 22, Bagian Ketujuh, Paragraf 1 dan Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, penghapusan Pasal 129, perubahan Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 136, penghapusan Pasal 141 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 diubah.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daereah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maka diterbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa; bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pendirian BUMDes
Bab IV Kepengurusan dan Pengelolaan BUMDes
Bab V Jenis Usaha
Bab VI Usaha Bersama
Bab VII Bagi Hasil
Bab VIII Kerja Sama
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Kepailitan BUMDesa
Bab XI Pembubaran
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2016
JABATAN DIREKTUR DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH - TATA CARA PENGISIAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2016/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur Direksi Perusahaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Direktur/Direksi Perusahaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Direktur/Direksi Perusahaan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 huruf a, Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2011 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Bandung No. 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat