Peraturan Bupati Katingan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/No.676
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kineija pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Sekretariat;
5. Kelompok Jabatan;
6. Kepegawaian dan Eselon;
7. Tata Kerja dan Laporan;
8. Pendanaan;
9. Ketentuan Peralihan; dan
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan ketiga Peraturan Bupati Kuala Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka adanya keperluan belanja yang mendesak, belanja yang menjadi prioritas daerah ataupun prioritas nasional, adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata
cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Dacrah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pectaturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (Lima) Pasal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tata kelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melakukan pendaftaran,pembayaran dan pelaporan karena transaksi jual-beli, waris, hibah wasiat ataupun pemindahan hak lainnya serta Pemberian Hak Baru;
Bahwa dalam rangka mempermudah pelaksanaanpendaftaran, pembayaran, dan pelaporan terhadap pemindahan hak tanah dan/atau bangunan dari wajibpajak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis Online.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis Online, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
BPHTB Online;
Tata Cara Pelaksanaan BPHTB Online;
Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran E-BPHTB;
Tata Cara Pelaksanaan Pemabayaran BPHTB Melalui E-BPHTB;
Tara Cara Pelaporan Transaksi Oleh ppan dan ppat Sementara;
Kewajiban,Hak dan Larangan Wajib Pajak,ppat dan ppat Sementara;
Sanksi;
Pengawasan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu di Luar Panti
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko sosial
kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak
mampu karena salah satu atau kedua orang tuanya
meninggal dunia, perlu diberikan bantuan sosial; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan sosial kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di
Luar Panti sudah tidak sesuai dengan perkembangan
yang ada, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu,
Dan Yatim Piatu Di Luar Panti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2021 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 26 Tahun 2022
RETRIBUSI PENJUALAN BARANG KELONTONG, KEGIATAN USAHA MAKAN/MINUM KAKI LIMA DAN KEGIATAN USAHA LAINNYA DI TEPI JALAN UMUM
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. No. 2022/26, LL Kab Raja Ampat: 10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI PENJUALAN BARANG KELONTONG, KEGIATAN USAHA MAKAN/MINUM KAKI LIMA DAN KEGIATAN USAHA LAINNYA DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
Bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, banyak obyek retribusi yang belum diakomodir, karena tidak tersedia fasilitas pendukung atas obyek dimaksud, maka pengenaan atas retribusi jasa umum perlu diatur kembali.
Obyek retribusi jasa umum yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa penjualan barang kelontong, kegiatan usaha makan/minum kaki lima dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan umum sambil menunggu penetapan dengan peraturan daerah, dan untuk menghindari kevakuman hukum, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai Retribusi Penjualan Barang Kelontong, Kegiatan Usaha Makan/Minum Kaki Lima dan Kegiatan Usaha lainnya di Tepi Jalan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Standar Harga Satuan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penetapan Standar Harga Satuan; Standar Harga Satuab Di Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021
tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2022
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa TA 2022
ABSTRAK:
Bahwa standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah untuk ketiga kalinya beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Mengubah untuk ketiga kalinya beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 057 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - badan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022 /No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan Persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat No 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal pertimbangan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 tahun 2016; PERMENDAGRI No 46 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No 7 Tahun 2022; PERDA No 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang penanggulangan Sencana yang menjadi kewenangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 057 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
11 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota No 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022 dan menjadi Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 8 Tahun 2001; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 1 Tahun 2019; Peraturan Walikota Pagar Alam No 25 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan rencana kerja perangkat daerah kota Pagar Alam, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Diatur mengenai ketentuan umum, perubahan rencana kerja perangkat daerah, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
