Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis Online, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; BPHTB Online; Tata Cara Pelaksanaan BPHTB Online; Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran E-BPHTB; Tata Cara Pelaksanaan Pemabayaran BPHTB Melalui E-BPHTB; Tara Cara Pelaporan Transaksi Oleh ppan dan ppat Sementara; Kewajiban,Hak dan Larangan Wajib Pajak,ppat dan ppat Sementara; Sanksi; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

16 Februari 2022

Tanggal Pengundangan

16 Februari 2022

Tanggal Berlaku

16 Februari 2022

Sumber

BD.2022/NO.26

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 336 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP BALANGAN NO 26 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan tata kelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melakukan pendaftaran,pembayaran dan pelaporan karena transaksi jual-beli, waris, hibah wasiat ataupun pemindahan hak lainnya serta Pemberian Hak Baru; Bahwa dalam rangka mempermudah pelaksanaanpendaftaran, pembayaran, dan pelaporan terhadap pemindahan hak tanah dan/atau bangunan dari wajibpajak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara); Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis Online.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis Online, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; BPHTB Online; Tata Cara Pelaksanaan BPHTB Online; Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran E-BPHTB; Tata Cara Pelaksanaan Pemabayaran BPHTB Melalui E-BPHTB; Tara Cara Pelaporan Transaksi Oleh ppan dan ppat Sementara; Kewajiban,Hak dan Larangan Wajib Pajak,ppat dan ppat Sementara; Sanksi; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Online

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT