Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.01/2015

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2007 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Departemen Keuangan

Download :
240_PMK.01_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

Pers, Pos, dan Periklanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 41 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 6a Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Malinau No. 26 Tahun 2018 tentang TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN

Download :
PERBUP MALINAU NOMOR 6a TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6a, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 6a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

ABSTRAK:

untuk tertib administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perizinan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil di Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan
Ketentuan Pasal 2 diubah Ketentuan Pasal 26 dihapus. Ketentuan Pasal 31 diubah Ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 39 dihapus Ketentuan Pasal 40 diubah Ketentuan Pasal 57 diubah Ketentuan Pasal 70 dihapus. Ketentuan Pasal 72 diubah Ketentuan Pasal 75 dihapus. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 21 (dua Puluh satu) Pasal baru, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, Pasal 76J, Pasal 76K, Pasal 76L, Pasal 76M, Pasal 76N, Pasal 76O, Pasal 76P, Pasal 76Q, Pasal 76R, Pasal 76S, Pasal 76T, DAN Pasal 76U

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
27 Halaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

Pers, Pos, dan Periklanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 32 Tahun 2012 (1).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011

Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 2166 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2014 Tahun 2014

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Download :
PMK Nomor 141 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 Tahun 2016

Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 129/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan

Mencabut :

PMK No. 132/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
PMK 200_PMK.01_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permendag No. 77 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005

Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.