Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang tahun 2012
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dalam upaya mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi sebagian kcbutuhan pangan pokok dalarn bentuk beras, dalam pelaksanaannya efektif, efisien , sinergi dan tepat sasaran, untuk itu perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2012;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kab Sintang Nomor 25 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kab Sintang Nomor 1Tahun 2008, Peraturan Daerah Kab Sintang Nomor 25 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Program; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2012.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 77 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014, Pasal 3 ayat (2) menyatakan seluruh Bupati wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.39 Tahun 1999, UU No.26 Tahun 2000, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, Perpres No.23 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE TAHUN 2011-2014 dalam 10 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
PETUNJUK-OPERASIONAL-PELAKSANAAN-DANA-PENGARUSUTAMAAN-GENDER-MELALUI-PKK-DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2011/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Pengarusutamaan Gender Melalui PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dengan dilaksanakannya Dana Pengarusutamaan
Gender Melalui PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten
Rembang perlu Petunjuk Operasional Pelaksanaan sebagai
acuan dalam penyelenggaraannya;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2008/2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
81); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun
2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 9); 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Serita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2007 Nomor 66).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Menetapkan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Alokasi Dana
Bantuan Sosial Pengarusutamaan Gender PKK Desa/Kelurahan
Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan Alokasi Dana Bantuan Sosial Pengarusutamaan
Gender PKK Desa/Kelurahan Di Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di bawah
koordinasi Sadan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011-2014
ABSTRAK:
bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan; bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat; bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 perlu ditindaklajuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011- 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2014;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 23 Tahun 2011; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011- 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
4 HAL DAN 3 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara penyelenggaraan dana bantuan hukum masyarakat kurang mampu di kabupaten ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang yang kurang mampu yang berperkara pidana atau perdata di pengadilan Negeri Ketapang, di Pengadilan Agama Ketapang maupun peradilan lainnya tingkat pertama perlu difasilitasi pendanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang guna pembayaran sebagian dari jasa Advokat/ Pengacara Praktek/Penasihat Hukum yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.2 Tahun 1986, UU No.5 Tahun 1986, UU No.39 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.83 Tahun 2008, Keppres No.40 Tahun 2004, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pokok-Pokok Kegiatan, Sifat, Kriteria, Jenis, Persyaratan, dan Tata Cara, Nilai Bantuan dan Sumber Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 50 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2009/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dalam pelayanan pencatatan kelahiran dan untuk mendorong pecapaian Renstra 2011 yaitu “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”, maka perlu memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran di Kabupaten Blora; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2001;
Peraturan bupati ini mengatur tenga dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2009.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2009 No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Kabupaten Lanjut Usia
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, perlu membentuk Komisi Kabupaten Lanjut Usia di Kabupaten Bandung Barat yang perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; Keppres No. 52 Tahun 2004; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Komisi Kabupaten Lanjut Usia, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas; Organisasi; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2009.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 4b Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemakaman Bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Istri/Suami atau Janda/Dudanya, Pegawai Negeri Sipil, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2008
PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2008/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan; bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Larangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Bab V Hak-Hak Korban
Bab VI Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Bab VII Kelembagaan
Bab VIII Laporan Korban
Bab IX Perlindungan Korban
Bab X Pemulihan Korban
Bab XI Pembiayaan dan Pengawasan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
