Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.222 peraturan dalam 0,005 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

inpres0131999.pdf

pelanggaran

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 13, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur

ABSTRAK:

Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membentuk Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, yang bertugas mengumpulkan fakta, data dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Timor Timur;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Memberikan dukungan dan dukungan sepenuhnya kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, sehingga memperoleh data yang lengkap, akurat dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya mengumpulkan fakta, data dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Daerah Timor Timur.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 26 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Inpres Nomor 26 Tahun 1998.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Abstrak

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2024.pdf

Penyelenggaraan-Pengarusutamaan-Gender

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NO.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat di Daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan Gender; bahwa untuk melaksanakan pembangunan Daerah yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender diperlukan strategi pengintegrasian gender dengan memperhatikan penguatan kelembagaan, perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam optimalisasi Pengarusutamaan Gender dengan memperhatikan kelompok rentan, maka diperlukan pengaturan untuk Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Perencanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 18 hlm. Penjelasan: 7 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015

Download file:

2024pd3323009.pdf

penyandang disabilitas

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, BD.2024/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

bahwa setiap warga masyarakat, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, guna mencapai kesejahteraan; bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di Daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi perlu adanya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan terhadap hak Penyandang Disabilitas; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Daerah, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ragam dan Hak Penyandang DIsabilitas, Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang DIsabilitas, Rencana Aksi Daerah, Unit Layanan Disabilitas, Penghargaan, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 dicabut.
46 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

2024perda3333__009.pdf

hak asasi manusia

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

bahwa nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, harus tertuang dalam setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjadi pedoman oleh setiap pejabat Pemerintah Daerah; bahwa Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui penyusunan langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan HAM, RAD HAM, Pembentukan Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

2024pd3301006.pdf

pengarusutamaan gender

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender; bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu mengatur Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Perencanaan dan Pelaksanaan, RAD, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pemberian Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
23 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA SERUYAN NO 5 TAHUN 2024.pdf

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Tahun 2024 No. 78, TLD No. 91

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

ABSTRAK:

bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: a. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; b. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; c. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; d. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; e. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; f. Penyelesaian Sangketa; dan g. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
Peraturan bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
28 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA NO. 5 TAHUN 2024.pdf

pemenuhan hak penyandang disabiitas

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. NO. 2024/5, LL PROMAL : 56 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) tentang PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK:

Bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Daerah menyju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlaksanaan Penghornatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

13062024021633.pdf

lampiran_31122024041252.pdf

Perda Kabupaten Pangandar...mor 5 Tahun 2024.pdf

Hak Penyandang Disabilitas - Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. 2024 (5) ; 39 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah menghormati, melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan bagi setiap Warga Negara Indonesia; bahwa penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibutuhkan agar tidak ada Penyandang Disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan oleh diskriminasi, terbatasnya kesetaraan, dan kebebasan; bahwa dibutuhkan aturan hukum untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, perencanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, evaluasi, koordinasi, partisipasi penyandang disabilitas, pendanaan, penghargaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
39 hlm

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 1998.