Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

BANGUNAN GEDUNG

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Hasil pencarian pada file:

... | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. , aturan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana ...

... Tidung ME NGESAHKAN su dengan Aslinya ide IAN HUI SE ataf Arif Pratomo 3800305 200904 1 001 Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 14 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, | H. ...

... YUSUF BADRUN NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI | | | | LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 Kg 3. KALIMANTAN UTARA : (23/3/2019) | | ...

Hal. 75, File: Perda Nomor 3 Tahun 2019 ttg Bagunan Gedung.pdf

... TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG. ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Tidung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Tana Tidung 3. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 3 Tahun 2019 ttg Bagunan Gedung.pdf

... Menimbang : Mengingat BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 3... ...

... TAHUN 2019 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG a. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 | tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 3 Tahun 2019 ttg Bagunan Gedung.pdf

Download file:

Perda Nomor 3 Tahun 2019 ttg Bagunan Gedung.pdf

baNgunan gedung

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2019/NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK:

Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan admnistrasi dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Dan penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyaman bagi lingkungannya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/205 tentang Bangunan Gedung Hijau; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung.
Perda ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bab III Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Bab IV Persyaratan Bangunan Gedung; Bab V Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Bab IX Sanksi Administratif; Bab X Ketentuan Pidana; Bab XI Ketentuan Penyidikan; Bab XII Ketentuan Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
75 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Satuan Harga Tahun 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan | | Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Tideng Pale, KEPALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 26 November 2021 BUPATI TANA TIDUNG : Buntar Arif Pratomo, S.H. | Penata TK.I/IIld NIP. 19800305 200904 1 001 IBRAHIM ...

... ALI | Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 26 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 50 TAHUN 2021 D: ...

Hal. 4, File: PB KTT 50-2021.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 50 £TAHUN 2021 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : 1. | | STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2022 | | ...

... | BUPATI TANA TIDUNG, | : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan ...

Hal. 1, File: PB KTT 50-2021.pdf

... perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tana ...

... Tidung. . ...

Hal. 3, File: PB KTT 50-2021.pdf

Download file:

PB KTT 50-2021.pdf

STANDAR SATUAN HARGA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2021/Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun 2022

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam 'negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan pérundang- undangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Sutuau Regional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Standar Satuan Harga adalah standar harga satuan barang dan standar biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2022. Standar Satuan Harga merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 31 Mei 2021 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 31 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, 0 | BERITA DAERAH KABUPATEN ...

... TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 20 ...

Hal. 5, File: PB KTT 20-2021.pdf

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH. ...

... Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. (1) Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. ...

... Pengguna Barang adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

Hal. 3, File: PB KTT 20-2021.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI TANA TIDUNG, a. bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah perlu Cc. dilakukan untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib administrasi ...

Hal. 1, File: PB KTT 20-2021.pdf

Download file:

PB KTT 20-2021.pdf

perangkat daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah perlu dilakukan untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah; bahwa dengan pelimpahan kewenangan beberapa urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan inventarisasi; dan bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis lnventarisasi Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilakukan pembaharuan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pemeruntah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah terdiri dari :

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah terdiri dari 6 pasal.
29 Halaman beserta lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Tidung Keterangan: AF Desa z Alokasi Formula setiap Desa Z1 - rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tana Tidung Z2 - rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap ...

... total penduduk miskin Desa Kabupaten Tana Tidung Z3 5 rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tana Tidung Z4 2 rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa | Kabupaten Tana ...

... dari Peraturan Bupati Tana Tidung ini. ...

Hal. 5, File: Perbup nomor 45 Tahun 2019.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 45 Tahun 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup nomor 45 Tahun 2019.pdf

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 3. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung. 4. ...

... Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung dan digunakan ...

Hal. 3, File: Perbup nomor 45 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup nomor 45 Tahun 2019.pdf

Dana desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2019/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tenatang Desa; PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Permenkeu Nomor 193/PMK/07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Perhitungan Pembagian Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa; Bab III Penyaluran Dana Desa; Bab IV Prioritas Penggunaan Dana Desa; Bab V Sanksi Administratif; Bab VI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
80 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perumahan, Permukiman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 150; 18. ...

... (Llembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16). ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. 2. ...

Hal. 4, File: PD KTT 03-2022.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 27 April 2022 BUPATI TANA TIDUNG, _NGESAHKAN Entgt » Hi dengan Aslinya Pate fe HL vi Arif Pratomo BDUEDE IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 27 April ...

... 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, ea AY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN. 2022 NOMOR 3 ...

Hal. 29, File: PD KTT 03-2022.pdf

... Bates BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN Menimbang KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan a. perumahan dan permukiman yang baik dan sehat; ...

Hal. 1, File: PD KTT 03-2022.pdf

Download file:

PD KTT 03-2022.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN-PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2022/Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK:

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat pertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf Undang- Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 15. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAB III KEGIATAN RP3KP BAB IV KELEMBAGAAN BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII BSPS BAB VIII PENERIMA BSPS BAB IX PERIZINAN BAB X KAWASAN DAERAH TERLARANG BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
42 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Fi Serat BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN ...

... Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penetapan ...

Hal. 1, File: PB KTT 22-2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 31 mei 2021 BUPATI TANA TIDUNG — —..—. 7. —. ...

... IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 31 mei 2021 ABUPATEN TANA TIDUNG, SEKRETARINDAERA 0 SA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 22 TA ...

Hal. 6, File: PB KTT 22-2021.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI 11. Operasional Petugas Kebersihan Kuburan 5.000.000 - 7.000.000/ Tahun 12. Operasional Fardhu Kifayah 5.000.000 — 20.000.000/ Tahun 13. ...

Hal. 8, File: PB KTT 22-2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021

Download file:

PB KTT 22-2021.pdf

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN-PEMERINTAH DESa-BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal Ayat (4) dan Ayat (5) dihapus Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan (satu) pasal yakni pasal 4A Ketentuan Pasal 8 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... ‘ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. MENGESAHKAN : i dengan Aslinya SET. ...

... A198 201001 Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 06 Januari 2020 BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 4 ...

Hal. 32, File: Perbup Nomor 4 tahun 2020.pdf

... LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR : TAHUN 2020 TANGGAL : KOP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Nomor Tideng Pale, tgl/bin/tahun Lampiran Perihal Dee Kepada Yth. ...

... Tidung Nomor ....Tahun ....tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Tahun Anggaran ....berdasarkan cek list dari kecamatan ....Perihal kelengkapan Pencairan anggaran kegiatan Desa ...

... Bupati Tana Tidung Sebagai Laporan; 2. Inspektur Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale 3. Arsip. NO URAIAN LENGKAP TIDAK LENGKAP JUMLAH (Rp) SUMBER DANA ...

Hal. 54, File: Perbup Nomor 4 tahun 2020.pdf

... Menimbang Mengingat at, a ° oA & OO Mad > “egaae BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI TANA TIDUNG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 4 tahun 2020.pdf

Download file:

Perbup Nomor 4 tahun 2020.pdf

keuangan desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2020/4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sat ini.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Ruang Lingkup; Bab III : Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Bab IV : Pengelolaan; Bab V : Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI : Ketentuan Lain-lain; Bab VII : Ketentuan Peralihan; Bab VIII : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
94 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale. pada tanggal 04 Januari 2022 BUPATI TANA TIDUNG,, | HKAN Eotdt sy dengan Aslinya Pas fe HL vi Arif Pratomo BDUEDE IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 04 Januari ...

... 2022 AERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, SEKRETARIS A DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 6 ...

Hal. 5, File: PB KTT 06-2022.pdf

... Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7); Peraturan ...

... Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4); ...

Hal. 2, File: PB KTT 06-2022.pdf

... Menimbang Mengingat Uk BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil (Outcome}, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan ...

... Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); | . ...

Hal. 1, File: PB KTT 06-2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Bupati Nomor 060/008/K-1/2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018-2021

Download file:

PB KTT 06-2022.pdf

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2022/Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil (Outcome), serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, diperlukan indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB III SISTEMATIKA BAB IV EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Keputusan Bupati Nomor 060/008/K-1/2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018-2021
46 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Tana Toraja Nomor 19); 15. ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja. 5. ...

Hal. 3, File: Perbup Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017.pdf

... Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Norn�) dJcabut dan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya c;ialam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Ditetapkan di Makale � �('J. pada tanggal }\ -� c BUPATI TANA TORAJA, GKANAE Diundangkan di Makale pada tanggal 1'\ \'(\d,t, f)..o l={ H KABUPATEN TANA TORAJA, BERITA OAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ...

Hal. 8, File: Perbup Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017.pdf

... BUPATI TANA TORAJA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR CfJ TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ...

... TERPADU SATU ... ·· PINTU KABUPATEN TANA TORAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf d angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten ...

... Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai ...

Hal. 1, File: Perbup Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2017.pdf

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU . . ·· PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2017/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf d angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai tugas membantu dan mendukung Bupati Tana Toraja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan urusan pemerintaha.n bidang sumber daya mineral; b. bahwa untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tantang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD TUJUAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
NOMOR 09J TAHUN 2017
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

'Penetapan Penegasan Batas Desa

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana | Tidung. ...

... Ditetapkaf di Tideng Pale pada tafggall17 September 2020 BUPATI TANA TIDUNG H. ...

... UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 17 September 2020 $ DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, SEKRETARI SAI BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 39 ...

Hal. 37, File: PB KTT 39-2020.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG ...

... penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana ...

... Tidung tentang Penetapan Penegasan Batas Desa. ...

Hal. 1, File: PB KTT 39-2020.pdf

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN TANA TIDUNG | BAB 1] KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Tidung. ...

Hal. 2, File: PB KTT 39-2020.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Penegasan Batas Desa

Download file:

PB KTT 39-2020.pdf

PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang 'Penetapan Penegasan Batas Desa

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah disepakati batas desa, maka perlu ditetapkan batas desa; Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur mengenai: 1. Penetapan Batas Desa Di Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia, Muruk Rian, Betayau 2. Administrasi Peraturan ini terdiri dari 169 Pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
37 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT