... Tabur Kalimantan Kaitimtara Ma ha mpung 0062296151 Kapan, Redeb | 77352 28 | 6403062008 | MERANCANGILIR00.090.428.4-727.000 | Jl.BukitIndahRT.003 Gunung Tabur Kalimantan Kaltimtara Ma Ka PPUNg 0062314231 Tana ...
... | Kalimantan | Kekimtara apaan Kampung | 0062296071 Pagal Redep | 77352 30 | 6403062010 | MELATIJAYA00.043.605.5-727.000 | Jl.KutaiRT.07 Gunung Tabur Kalimantan Kaltimtara Mn TAS Kampung | 0062295007 Tana ...
kampung - DANA - rincian - pembagian - PENETAPAN - tata cara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permenkeu No. 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 69/PMK.07/2021; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 4 Tahun 2015; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018; Perbup Berau No. 7 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2021 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 17; serta Pasal 32 ayat (4). Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang disisipkan, yaitu: Pasal 11 ayat (6a) dan ayat (8a); Pasal 12 ayat (5a) dan ayat (7a); Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C; serta Pasal 26A dan Pasal 26B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021.
48 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:
... Kalimantan Selatan - Kuaro - Long Kali - Penajam Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta Muara Wahau - Muara Lesan - Tanjung Redeb Tanjung Batu - Tanah Kuning - Tanjung Selor Kerang Agung - Sesayap - Tidung ...
... Tana PETA : Kab.Malinau an La TOPOGRAFI LI | Pa . Ke u Ao “. Kab. Berau (4) - ia “ . tama .. x Ba 1. mn 2 ph Pa 1. “Ai Keterangan BatNutra nam Nana Kec.MusaWahau Ne Ia PN Ker. ...
... Teluk pand Ka Tana ad Ta " ng PAahig H.ARDIANSYAHSULAIMAN ! FA Tn Pad “«Kota Rai daan: bd an—-4$ Bontang beaOtto PI . » $ 8 Kab.Kutai Kartanegara raPan L La Ag ud anda NAN PP na hi g “& i N F 1 8 7. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.26 tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten; tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; kelembagaan; hak kewajiban dan peran serta masyarakat; ketentuan lain; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
66 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023
... Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau. ...
... Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau. ...
... Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau. ...
... Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah Kemenkes, Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang WIlayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023- 2042
ABSTRAK:
Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Perda Prov. Kaltim 1/2016). Berdasarkan hasil peninjauan kembali dan revisi, Perda Prov. Kaltim 1/2016 perlu diganti dengan Perda yang baru. Berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 32 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Kaltim No. 15 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Kaltim No. 8 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang; Rencana Struktur Ruang Wilayah; Rencana Pola Ruang Wilayah; Kawasan Strategis Provinsi; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah; Kelembagaan; Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 serta Perda Prov. Kaltim No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
206 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2022
... tugas dan fungsinya, e. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, $$ Na ameenak , 1 KAgAG Ji SNI aka IE sekpa taman Pulo Tana ...
PERBUP Kab. Boalemo No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 63 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15)
ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022 (21)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, serta Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sudah tidak sesuai dengan sistem kerja, tugas dan fungsi perangkat daerah yang baru, sehingga perlu dicabut.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 5 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen PAN-RB No 7 Tahun 2022, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas PUPR Perkim, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, satuan polisi pamong praja, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian dan ketahan pangan, dinas lingkungan hidup dan perubahan, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas transmigrasi dan tenaga kerja, dinas komunikasi dan informatika, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, badan kepegawaian dan pengembangan SDM, badan penanggulangan bencana daerah, kecamatan, staf ahli, unit pelaksana, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, penyesuaian sistem kerja, kepegawaian dan jabatan perangkat daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15),
b. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 602) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 59),
c. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 60),
d. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 61),
e. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 605) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 62),
f. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 63),
g. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 64),
h. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 608) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 65):
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 329 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 55 Tahun 2020
... ayat(l) meliputi: a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1) Lingkungan pemukiman, 2) transportasi, 3) energi,dan (» P3 51 | as Tana ...
PERBUP Kab. Boalemo No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2020 (55)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 205/PMK.07 /2019 entar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, Uu No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 55 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015, PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 8 Tahun 2016, Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permenkeu No 193/PMK.07/2018, Permenkeu No 112/PMK.07/2017, Permenkeu No 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 40/PMK.07/2020, Permendes No 17 Tahun 2019, Permendes No 46 Tahun 2016, Permendes No 2 Tahun 2015, Permendes No 3 Tahun 2015, Permendes No 4 Tahun 2015, Permendes No 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendes No 22 Tahun 2018, Permendes No 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes No 6 Tahun 2020, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2004, PERDA Kab Boalemo No 7 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Terdiri dari 68 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 19 Tahun 2020
... . - . . ' 2 URA A 1 KODE #E£NG ran Penn«rinth Daerah o I ' NAA ' ' Tien An u ' ' A8A,TAN ' 7ANDA TANA tad.rni. +I. " -·· - ;: - . L �-----·-- ---···----·.--- ' f 8 ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pergeseran APBD
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan belanja daerah yang berpotensi terjadinya perubahan anggaran akibat belanja untuk keperluan mendesak dan/atau ketentuan Peraturan Perundang undangan, yang belum termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP PERGESERAN APBD
BAB III JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN
BAB IV TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN
BAB V TUGAS SKPD, TAPD DAN PPKD
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 87 Tahun 2019
... BABIII BENTURAN KEPENTINGAN Eh 2 Ta | Pasal 4 | Gn f ' Pejabat/ Pegawai | yang -. berpotensi .. memiliki | “benturan 5 i kepentingan meliputi: Tana La, Pejabat pemerintah yang bervenang dalam pengambilan ...
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PROGRAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2019/No. 808
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU no.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 2000; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permenpan RB No.60 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabvupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan, serta Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis " Gedange " Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyebutkan bahwa RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan yang bersifat prioritas, terintegrasi dan spesifiik;
b. bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melaiui pendekatan pembangunan partisipatif;
c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangurunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis "GEDANGE" Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2021 2025.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU No 25, Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 1950, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Perda Kab Pemalang No 15 Tahun 2015, Perda Kab Pemalang no 3 Tahun 2016, Perda Kab. Pemalang No 5 Tahun 2017, Perda Kab Pemalang No 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yang berlaku selama 5 tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
163 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 92 Tahun 2018
... Pasal 9 (1) Areal tan h untuk keperluan TPU diberikan status hak sesuai per turan dan perundangan yang berlaku. (2) Areal tana untuk keperluan TPBU dan TPK Krematorium dan Ruma Duka diberikan status hak ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
ABSTRAK:
Pesatnya perkembangan kota dan meningkatnya populasi penduduk kota Tangerang akan mempengaruhi ketersediaan lahan pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum masyarakat.
UU No 2 Th 1993; UU No 41 Th 2004; UU No 26 Th 2007; UU No1 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 9 Th 1987; Kepmendagri No 26 Th 1989; Perda Kota Tangerang No 15 Th 2011 yang telah diubah dengan Perda Kota Tangerang No 2 Th 2017; Perda kota Tangerang No 6 Th 2012; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... infrastrulitt-tt' )'allg meliputi Prasarana Perhubungan,Kebinamargaan,Kecipllllialryaan'Perllmahan'Kawasan pemukiman, Surlber claya air, Lingkungirtt hidup dan Kehutanan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagrtitt-tana ...
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/NO.596
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, serta jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boalemo No. 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2009 No. 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
