Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

Menemukan 1.444 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Fatahillah Rt.10 No.99 NUNUKAN Nunukan Tengah Nunukan Timur 3 SDN 003 NUNUKAN Jl. Bhayangkara Rt. 9 NUNUKAN Nunukan Barat Nunukan Tengah 4 SDN 004 NUNUKAN Jl. ...

... Pelabuhan Baru Rt. 11 NUNUKAN Nunukan Timur Nunukan Utara 5 SDN 005 NUNUKAN Jl. Sudirman Rt. 02 NUNUKAN Nunukan Utara Nunukan Barat 6 SDN 006 NUNUKAN Jl. ...

... Aji Muda Rt. 06 KM 3 NUNUKAN Desa Binusan 14 SMPN 1 NUNUKAN JL.Iskandar Muda Rt.X NUNUKAN Nunukan Barat Nunukan Utara Nunukan Timur Nunukan Tengan 15 SMPN 2 NUNUKAN Jl.Bhayangkara NUNUKAN Nunukan Timur ...

Hal. 13, File: PERBUP 37-2019.pdf

... Wana Wisata Membunut NUNUKAN SELATAN Selisun Nunukan Selatan 2 SDN 002 NUNUKAN SELATAN JL. Yos sudarso Tanjung Harapan NUNUKAN SELATAN Tanjung Harapan Mansapa 3 SDN 003 NUNUKAN SELATAN Jl. ...

... Ujang Dewa Rt. 06 NUNUKAN SELATAN Nunukan Selatan Mansapa 4 SDN 004 NUNUKAN SELATAN Jl. Dewi Sartika Rt. 5 Sei lancing NUNUKAN SELATAN Tanjung Harapan Mansapa 5 SDN 005 NUNUKAN SELATAN Jl. ...

... Panamas Rt. 02 Sei Jepun NUNUKAN SELATAN Mansapa Tanjung Harapan 6 SMPN 1 NUNUKAN SELATAN Jl.Hasanuddin NUNUKAN SELATAN Selisun Nunukan Selatan 7 SMPN 2 NUNUKAN SELATAN Jl.Yos Sudarso Tanjung Harapan ...

Hal. 14, File: PERBUP 37-2019.pdf

... Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 14 Juni 2019 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 14 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ...

... ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR ...

Hal. 11, File: PERBUP 37-2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Nunukan No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

Download file:

PERBUP 37-2019.pdf

PETUNJUK-TEKNIS-PENERIMAAN-PESERTA-DIDIK-BARU-PADA-SEKOLAH-DASAR-DAN-SEKOLAH-MENENGAH-PERTAMA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2019 / No. 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan Zonasi
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014. PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2003
Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD,MI atau bentuk lain yang sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah yang dilakukan berdasarkan: a. Nondiskriminatif; b. Objektif; c. Transparan; d. Akuntabel; e. Berkeadilan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 44 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelopor Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 6); 8. ...

... Nunukan Tahun 2015 Nomor 7); 9. ...

Hal. 2, File: PERBUP 44-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 7 Desember 2020 BUPATI NUNUKAN ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 7 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd ...

... SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 44 ...

Hal. 6, File: PERBUP 44-2020.pdf

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELOPOR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, perlu kepeloporan Aparatur Sipil Negara; b. bahwa untuk memulai kepeloporan perlu diinisiasi ...

... dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Tentang ...

Hal. 1, File: PERBUP 44-2020.pdf

Download file:

PERBUP 44-2020.pdf

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELOPOR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelopor Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, perlu kepeloporan Aparatur Sipil Negara untuk memulai kepeloporan perlu diinisiasi dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Nunukan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III OBJEK DAN SUBJEK BAB IV PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB V SUMBER DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VI WAKTU PELAKSANAAN BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENYETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 NO NAMA KELURAHAN DAU TAMBAHAN ( ...

... Rp) APBD (Rp) TOTAL 1 KELURAHAN NUNUKAN BARAT 366,000,000.00 91,172,875.00 457,172,875.00 2 KELURAHAN NUNUKAN UTARA 366,000,000.00 91,172,875.00 ...

... 457,172,875.00 3 KELURAHAN NUNUKAN TIMUR 366,000,000.00 91,172,875.00 457,172,875.00 4 KELURAHAN NUNUKAN TENGAH 366,000,000.00 91,172,875.00 457,172,875.00 ...

Hal. 7, File: PERBUP 9-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 20 Maret 2020 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 20 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN ...

... ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 9 ...

Hal. 6, File: PERBUP 9-2020.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04); 21. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 6). 22. ...

... Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 61); ...

Hal. 3, File: PERBUP 9-2020.pdf

Download file:

PERBUP 9-2020.pdf

dANA KELURAHAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, bahwa rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Tambahan Umum Tahun Anggaran 2020 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II UMUM BAB III KATEGORI DAN ALOKASI BAB IV PENGANGGARAN BAB V PENYALURAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... NO SEKOLAH ALAMAT KECAMATAN KELURAHAN IRISAN Nunukan Timur Nunukan Utara Nunukan Tengah Nunukan Barat Nunukan Barat Nunukan Tengah Nunukan Timur Nunukan Utara Nunukan Utara Nunukan Barat Desa Binusan Nunukan ...

... Barat Nunukan Tengah Nunukan Timur Selisun (RT 01) Nunukan Barat Sei Bilal Nunukan Barat (RT 20) Sei fatimah Nunukan Barat (RT14) Nunukan Tengah Nunukan Barat Nunukan Tengah Tanjung Cantik Desa Binusan ...

... Patimura NUNUKAN 8 SDN 008 NUNUKAN Jl. Iskandar Muda Rt. 013 NUNUKAN 5 SDN 005 NUNUKAN Jl. Sudirman Rt. 02 NUNUKAN 6 SDN 006 NUNUKAN Jl. Aji Muda Rt.01 NUNUKAN 11 SDN 011 NUNUKAN Jl. ...

Hal. 1, File: LAMPIRAN I PERBUP 8-2020.pdf

... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TENTANG NO NAMA SEKOLAH ALAMAT KECEMATAN KELURAHAN IRISAN Nunukan Barat Nunukan Utara Nunukan Timur Nunukan Tengan Nunukan Timur Nunukan Tengah Nunukan Utara Nunukan Barat ...

... Padaelo SMPN 1 NUNUKAN SELATAN Jl.Hasanuddin NUNUKAN SELATAN SMPN 2 NUNUKAN SELATAN Jl.Yos Sudarso Tanjung Harapan NUNUKAN SELATAN NUNUKAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ...

... PERTAMA SMPN 3 NUNUKAN Jl.Aji Mudar Rt.01 NUNUKAN SMPN 2 NUNUKAN ZONA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN NUNUKAN 1 SMPN 1 NUNUKAN JL.Iskandar Muda Rt.X 3 2 Jl.Bhayangkara NUNUKAN ...

Hal. 1, File: LAMPIRAN II PERBUP 8-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 20 Maret 2020 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di nunukan Pada tanggal 20 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN ...

... ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 8 ...

Hal. 11, File: PERBUP 8-2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Nunukan No. 37 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Download file:

PERBUP 8-2020.pdf

LAMPIRAN I PERBUP 8-2020.pdf

LAMPIRAN II PERBUP 8-2020.pdf

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARu-SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,bahwa Kepala Daerah membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB danJalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun tentang sistem Penyeleggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PPDB BAB III PELAKSANAAN PPDB BAB IV DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG BAB V DAYA TAMPUNG DAN ZONASI BAB VI BIAYA BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN LAIN LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Nunukan
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 69 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penghasilan Dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 23 Desember 2021 BUPATI NUNUKAN ttd ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 23 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ...

... ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 69 ...

Hal. 4, File: 2021pb6503069.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Taka Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

... : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA KABUPATEN NUNUKAN. ...

... Daerah adalah Kabupaten Nunukan. 2. ...

Hal. 2, File: 2021pb6503069.pdf

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang : a. ...

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

Hal. 1, File: 2021pb6503069.pdf

Download file:

2021pb6503069.pdf

PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kab. Nunukan Tahun 2021 Nomor 69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka

ABSTRAK:

Perumda Air Minum Tirta Taka sebagai entitas bisnis berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah harus dikelola secara professional oleh organisasi perusahaan yaitu Dewan Pengawas dan Direksi. Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dalam rangka memberikan penghasilan layak yang dapat menumbuhkan motivasi berkinerja lebih baik, kepada Dewan Pengawas dan Direksi perlu dibentuk peraturan.
1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Taka Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 12).
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Penetapan Besaran; Bab IV Penghasilan dan Jasa Pengabdian Direksi; Bab V Pembiayaan; Bab VI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Peraturan ini terdiri dari 4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 3 Mei 2019 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 3 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd ...

... SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 32 ...

Hal. 6, File: PERBUP 32-2019.pdf

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang ...

... mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Nunukan ...

... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Bupati Nunukan ...

Hal. 1, File: PERBUP 32-2019.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 07 Seri E Nomor 07); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 4. ...

... Dinas Perdagangan adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Kabupaten Nunukan. 6. ...

Hal. 3, File: PERBUP 32-2019.pdf

Download file:

PERBUP 32-2019.pdf

PENGURANGAN-PENGGUNAAN-KANTONG-PLASTIK

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2019 / No. 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Nunukan; penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik; berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nunukan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi Pembatasan timbulan Sampah salah satunya adalah membatasi penggunaan kantong plastik
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; Perda Nunukan No. 12 Tahun 2008
Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan /atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 35 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DATARAN TINGGI KRAYAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 21 Mei 2019 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 21 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ...

... ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 35 ...

Hal. 6, File: PERBUP 35-2019.pdf

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DATARAN TINGGI KRAYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI NUNUKAN, Menimbang : a. bahwa sistem pertanian tradisional organik yang ditekuni petani di dataran tinggi Krayan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejateraan masyarakat; b. bahwa sistem ...

... Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan ...

Hal. 1, File: PERBUP 35-2019.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Nunukan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan; 3. Bupati adalah Bupati Nunukan; 4. ...

... Krayan adalah salah satu wilayah Adat Dayak Masyarakat Lundayeh Kabupaten Nunukan yang terletak di dataran tinggi Krayan yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan ...

Hal. 3, File: PERBUP 35-2019.pdf

Download file:

PERBUP 35-2019.pdf

SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2019 / No. 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DATARAN TINGGI KRAYAN

ABSTRAK:

sistem pertanian tradisional organik yang ditekuni petani di dataran tinggi Krayan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejateraan Masyarakat sistem pertanian tradisional di dataran tinggi Krayan mempunyai potensi dikembangkan menjadi sistem pertanian organik sesuai SOP dan dijamin dengan sertifikasi organik dan sistem PAMOR untuk melindungi dan mempertahankan sistem pertanian tradisional organik di Krayan dan sesuai deklarasi masyarakat Krayan tanggal 9 maret 2016 untuk tetap mempertahankan sistem pertanian tradisional dan organik di dataran tinggi krayan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor:64/Permentan/OT/140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik bahwa Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Nunukan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III PENERAPAN SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK BAB IV SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DATARAN TINGGI KRAYAN BAB V SERTIFIKASI PRODUK DALAM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK BAB VI INSENTIF BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 57 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penetapan Fungsi Bangunan Gedung Tertentu

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 01); 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENETAPAN ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 4. ...

Hal. 4, File: PERBUP 57-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 18 Oktober 2019 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 18 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ...

... ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 57 ...

Hal. 6, File: PERBUP 57-2019.pdf

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang : a ...

... Gedung, bahwa Penetapan Fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan ...

Hal. 1, File: PERBUP 57-2019.pdf

Download file:

PERBUP 57-2019.pdf

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2019 / No. 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Fungsi Bangunan Gedung Tertentu

ABSTRAK:

untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penentuan fungsi bangunan dengan fungsi utama hunian, Usaha dan ganda/campuran, maka perlu adanya pengaturan tentang batasan Penetapan Fungsi Bangunan untuk fungsi hunian, fungsi usaha dan fungsi campuran dalam rangka untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi, maka perlu adanya penetapan fungsi bangunan gedung untuk fungsi hunian, fungsi usaha dan fungsi campuran berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, bahwa Penetapan Fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung
Penetapan Fungsi Bangunan dengan Fungsi utama untuk hunian yang terdapat fungsi usaha ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Fungsi Hunian Penetapan Fungsi Bangunan dengan Fungsi utama untuk Usaha yang terdapat fungsi hunian ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Fungsi Usaha Penetapan Fungsi Bangunan dengan Fungsi ganda/campuran untuk Usaha dan hunian ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Fungsi ganda/campuran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19); 23 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 7) ...

... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

Hal. 4, File: PERDA 3-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 09 Agustus 2019 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 09 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ...

... ttd SERFIANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 64/7 /2019 ...

Hal. 10, File: PERDA 3-2019.pdf

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara ...

... Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

Hal. 1, File: PERDA 3-2019.pdf

Download file:

PERDA 3-2019.pdf

APBD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2019/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.322.237.182.659,49 bertambah sejumlah Rp. 62.453.086.837,84 sehingga menjadi Rp. 1.384.690.269.497,33 dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.373.862.433.759,49 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.384.690.269.397,33 Defisit setelah perubahan Rp. (10.827.835.637,84) Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 13.827.835.637,84 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 54 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Eliminasi Malaria

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. ...

... Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 16 Oktober 2019 BUPATI NUNUKAN, ttd [ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 16 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ...

... ttd SERFIANUS BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 54 ...

Hal. 10, File: PERBUP 54-2019.pdf

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG ELIMINASI MALARIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ...

... data di Kabupaten Nunukan angka kejadian malaria sudah berada di bawah 1 per 1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi; b. bahwa untuk mencapai ...

... ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Eliminasi Malaria; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP 54-2019.pdf

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG ELIMINASI MALARIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Nunukan ini, yang dimaksud dengan : 1. ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Daerah Kabupaten Nunukan. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 4. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan. 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. 6. ...

Hal. 3, File: PERBUP 54-2019.pdf

Download file:

PERBUP 54-2019.pdf

ELIMINASI MALARIA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2019 / No. 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria

ABSTRAK:

berdasarkan data di Kabupaten Nunukan angka kejadian malaria sudah berada di bawah 1 per 1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi untuk mencapai tahap eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan program dan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Nunukan perlu diatur ketentuan sebagai pedoman penyelenggaraan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN ELIMINASI MALARIA BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT