PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

Menemukan 1.444 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 35 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 1 ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 149 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara
Hasil pencarian pada file:

... BALlKPAPAN 249.000 1919 NUNUKAN BALI[{PAPAN viatli 338.000 1920 NUNUKAN BAU-BAU via blp.pre.mks 426.000 1921 NUNUKAN KUPANG viablp.pre.mks.rnre.lwb 468.000 1922 NUNUKAN LARANTUKA viatoli2, blkpn, pare2 ...

... , mks, mrnre 484.000 1923 NUNUKAN LARANTUKA viatoli2, blkpn, pare2, mks, mmre 484.000 1924 NUNUKAN LEWOLEBA viablp.pre.mks.mre 450.000 1925 NUNUKAN LEWOLEBA via tli.blp.pre.mks.mmr 461.000 1926 NUNUKAN ...

... MAKASSAR viablp.pre 355.000 1927 NUNUKAN MAKASSAR viatli.blp.pre 387.000 1928 NUNUKAN MAUMERE viablp.pre.mks 396.000 1929 NUNUKAN MAUMERE viatli,blp,prc,mks 424.000 1930 NUNUKAN PARE-PARE viablp 291.000 ...

... /Penumpangl 1933 NUNUKAN TOll-TOLl 195.000 1934 P.ImAM TO.PRIOK 33.000 1935 P.TOOlAN AMBON viagrt.btg.tnr.snn.nml 388.000 1936 P.TOGIAN BITUNG via grt 155.000 1937 P.TOGIAN OORONTALO 53.000 1938 P.TOOlAN ...

... mks,bau,nml,amb,fak,srg,mwr 810.000 1963 PANTOLOAN NI\BIRE via btg,tnt,srg,mwr 500.000 1964 PANTOLOAN NABIRE viatol,btg,tnt,srg,mwr 500.000 1965 PANTOLOAN NAMLEA via blp,mJcs,bau 486.000 1966 PANTOLOAN NUNUKAN ...

... via blp.trk 355.000 1993 PARE-PARE NUNUKAN via blp.ptl.trk 428.000 1994 PARE-PARE PANTOLOAN via blp 259.000 1995 PARE-PARE PARE-PARE via blp,trk,nnk,blp 464.000 1996 PARE-PARE SEMARANG via mks 421.000 ...

... viaIrk.rnmr 223.000 1400 LEWOLEBA MANOKWARI viaamb,fak,srg 428.000 1401 LEWOl-EBA MAUMERE 67.000 1402 LEWOLEBA MAUMERE viaIrk 67.000 1403 LEWOLEBA NABIRE viaarnb.fak.srg.mnw.wsr 504.000 1404 LEWOLEBA NUNUKAN ...

... via mre,mks,pre,blp,trk 473.000 1405 LEWOLEBA NUNUKAN via mmr.mks.pre.blp.ptl.trk 562.000 1406 LEWOLEBA PANTOLOAN viammr,mks,pre,blp 422.000 1407 LEWOLEBA PARE-PARE viamre.mks.pre.blp.trk.nnk.blp 640.000 ...

... nnk,b1p,pre,mks 760.000 1438 LOWELEBA KUPANG 132.000 1439 LOWELEBA MAKASSAR viamre 223.000 1440 LOWELEBA MAKASSAR viamre,mks,pre,blp,trk,nnk,blp,pre 684.000 1441 LQWELEBA MAUMERE 67.000 1442 LOWELEBA NUNUKAN ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 07 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Desa
Hasil pencarian pada file:

... atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...

... 2. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2015
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
Hasil pencarian pada file:

... 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Nomor 5074), Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...

... -2Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Rekomendasi ini sebagai dasar untuk penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. ...

... Contoh Simulasi Perhitungan Kriteria Indikator Satuan Bobot Tarakan Nunukan Bulungan Malinau Tana Tidung Tarakan Nunukan Bulungan Malinau Tana Tidung Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di APL 15% ...

... Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Mengubah
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Dana Desa
Hasil pencarian pada file:

... menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Dana Desa, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten ...

... -2Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten ...

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Hasil pencarian pada file:

... Nunukan Utara 2. Bulungan 3. Kota Tarakan 21. Sulawesi Utara 1. l. Minahasa 2. Minahasa Selatan 2. l. Kepulauan Sangihe 2. Kepulauan Talaud 22. Sulawesi 1. 1. Donggala Teng ah 2. Sigi 3. Kota Palu 4. ...

... Nunukan Utara 2. l. Bulungan 2. Kota Tarakan 21. Sulawesi Utara l. l. Minahasa 2. Minahasa Utara 3. Kota Tomohon - 22 - ...

... Nunukan -- Utara 2. 1. Bulungan ·- 2. Tarakan 24. Sulawesi Utara 1. 1. Minahasa 2. I. Minahasa Selatan 3. 1. BolaangMongondow 25. Sulawesi Tengah 1. 1. Banggai 2. I. Morowali 2. ...

Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmentan No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sumber Daya Alam Kebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:

... Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan ...

... dengan ibukota Nunukan, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam dan Tana Tidung dengan ibukota Tideng Pale (pemekaran dari Kabupaten Bulungan disetujui pembentukannya pada sidang paripurna DPR RI pada ...

... Daerah-daerah yang termasuk berkembang cepat adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Nunukan. ...

... tipologi relatif tertinggal, dimana baik tingkat PDRB per kapita non migas maupun laju pertumbuhan PDRB non migas daerah-daerah tersebut lebih rendah dari rata-rata provinsi Kalimantan Timur. 16x : £ Nunukan ...

... Malinag Aa aa Nunukan “ ai L ... - - NN : ' i Lo RBATF & Bontang ! ' MARI TAPI : 1 TERTINGGAL | -x $ 190 50 0 z0 100 180 200 Juta Ruplah ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:

... 2 | Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kuta Barat, Kabupaten Kutai Timur dar kota Bontang (Lembaran Mepara Tahun 13599 Men 175, Tambahan ...

... Lembaran Negara Nomor 3896), sebagutmana telah dizrbah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undans-bndang Homo 47 Tahun 1999 tentang Fembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten ...

... Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur ...

... Perbandingan angka putus sekolah tingkat SD antar kabuparen/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009 terdapat enam ($) kabupaten, kota di Kalimantan Timur berada di aras rata-rata provinsi, Kabupaten Nunukan ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... - 2 Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan