Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.519 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. ...

... 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub 21 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...

... Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 3. ...

Hal. 4, File: Pergub 21 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun ...

... 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 21. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah ...

Hal. 3, File: Pergub 21 Tahun 2018.pdf

Download file:

Pergub 21 Tahun 2018.pdf

Kebijakan pemerintah

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2018/21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018; b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, disusun secara konkret dan sistematis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. 5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 34 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4); 35. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

Hal. 5, File: Peraturan Gubenur Nomor 34 Tahun 2012.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

Hal. 13, File: Peraturan Gubenur Nomor 34 Tahun 2012.pdf

... Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 21); 30. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 4, File: Peraturan Gubenur Nomor 34 Tahun 2012.pdf

Download file:

Peraturan Gubenur Nomor 34 Tahun 2012.pdf

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia;Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2012/NO.34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ. tanggal 12 Januari 2007, bahwa Pemerintah Provinsi harus mempunyai Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P);bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P);bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008;. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012.
Peratuan Gubernur ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Program Pembangunan Daerah Perusahaan Provinsi Kalimantan Selatan;Pengendalian Dan Evaluasi;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2012.
16 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR :r TAHUN 2021 TENT ANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAI-I PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Pernerinrah Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu diatur dalam suatu Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 79 Tahun 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Mei 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /,. Diundangkan di Pontianak pada tanggal Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 21, File: Pergub No 79 Tahun 2021.pdf

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal �) 1 Mei 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal ';\ I Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7 ' ...

Hal. 22, File: Pergub No 79 Tahun 2021.pdf

Download file:

Pergub No 79 Tahun 2021.pdf

PEDOMAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 79, BD.2021/NO.79, LL. PROV. KALBAR: 22 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi biroaksi di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.81 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permen BAN No.25 Tahun 2020, Permen BAN No.26 Tahun 2020, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pelaporan, Pembinaan, Pengendalian Dan Penilaian Dan Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 22 halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 18 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2008 ...

... , Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44) ...

Hal. 3, File: Peraturan Gebenur Nomor 018 Tahun 2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 April 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 8 April 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR ...

Hal. 7, File: Peraturan Gebenur Nomor 018 Tahun 2014.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 018 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan, tempat kerja dan sarana perkantoran merupakan tempat yang harus ...

Hal. 1, File: Peraturan Gebenur Nomor 018 Tahun 2014.pdf

Download file:

Peraturan Gebenur Nomor 018 Tahun 2014.pdf

Lingkungan Hidup

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2014/NO.18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan, tempat kerja dan sarana perkantoran merupakan tempat yang harus ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;bahwa Gubernur sesuai dengan kewenangannya diamanahkan untuk menetapkan dan mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012.
Peratuan Gubernur ini Mengatr Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan Dan Sasaran;Laangan Dan Kewajiban;Tempat Khusus Merokok;Tanda/Petunjuk/Peringatan/Larangan Merokok;Pembinan Dan Pengawasan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2014.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71); 26. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. ...

Hal. 4, File: PERGUB NO 050 THN 2019 tt...un 2019 sdh edit.pdf

... Pasal 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi: Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 15 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 5, File: PERGUB NO 050 THN 2019 tt...un 2019 sdh edit.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 050 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN ...

... bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta sebagai acuan ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 050 THN 2019 tt...un 2019 sdh edit.pdf

Download file:

PERGUB NO 050 THN 2019 tt...un 2019 sdh edit.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BD.2019/No.50

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, bahwa Pemerintah Provinsi harus mempunyai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD); bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019,yang berisi: Pasal I; Pasal II; Pasal III; Pasal IV; Pasal V; Pasal Vi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
5

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 128)yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan: a. ...

... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 6, File: (arsip) Pergub No 013 Th ...v Kalsel TA 2021.pdf

... Republik Indonesia Nomor 124/PHP.GUBXIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang diantaranya memutuskan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan ...

... Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, dan dalam rangka penanganan bencana banjir di Provinsi Kalimantan ...

... Selatan serta adanya Penambahan Dana Alokasi Khusus dari Dana Transfer Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penyesuaian Anggaran Tahun ...

Hal. 1, File: (arsip) Pergub No 013 Th ...v Kalsel TA 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

Hal. 8, File: (arsip) Pergub No 013 Th ...v Kalsel TA 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 tahun 2020

Download file:

(arsip) Pergub No 013 Th ...v Kalsel TA 2021.pdf

APBD

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2021/No.13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 ten tang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 124/PHP.GUBXIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang diantaranya memutuskan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota) Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) , dan 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, dan dalam rangka penanganan bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan serta adanya Penambahan Dana Alokasi Khusus dari Dana Transfer Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penyesuaian Anggaran Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020;Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020.
Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubenur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 Tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 berisi Tentang: Ketentuan Umum: Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
8

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Melakukan Pemantauan ke OPD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan c. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal I [£ . ...

... KALIMANTAN BARAT,l Diundangkan di Pontianak pada tanggal 16 PU el7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SY ARIF KAMARUZAMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR \] ...

Hal. 9, File: Pergub No 16 Tahun 2019 ocr.pdf

... 0 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR \G TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup ...

... Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pera tu ran Gu bernur ten tang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 16 Tahun 2019 ocr.pdf

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembcntukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... KALIMANTAN BARAT I • BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. ...

Hal. 2, File: Pergub No 16 Tahun 2019 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 16 Tahun 2019 ocr.pdf

KESEHATAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2019/NO.17, LL Prov Kalbar : 9 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperluhkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakaan hidup sehat
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2003, Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No.188/Menkes/PB/I/2011,
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Kawasan Tanpa Rokok; Penandaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
Peraturan ini memiliki 9 halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 95 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 ...

... tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ...

Hal. 2, File: PERGUB NO 095 TH 2014.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 095 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN ...

... b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan ...

... Undang– Undang 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang– Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 095 TH 2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan . ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 29 Desember 20142011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ...

Hal. 4, File: PERGUB NO 095 TH 2014.pdf

Download file:

PERGUB NO 095 TH 2014.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 95, BD.2014/NO.95

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan untuk penetapan jenis, jenjang, jabatan fungsional umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentangg Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketyentuan Umum; Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Umum; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9); ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 24-2019.pdf

... Timur Tahun 2019-2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Timur; Mengingat 1. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... Jatan Gajan Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur , Telepon: (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 We site : http://kaltimprov.go.ld ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 24-2019.pdf

... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pasal6 Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi : a. ...

... Pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan b. ...

... Bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. ...

Hal. 5, File: Pergub Kaltim 24-2019.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
Mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Download file:

Pergub Kaltim 24-2019.pdf

PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023-RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2019/No.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

ABSTRAK:

Ditetapkannya Perda Kaltim No.2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)Perangkat Daerah. Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan menetapkannya dalam Pergub Kaltim
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.17 Tahun2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2010; Perpres No.29 Tahun 2014; Perpres No.2 Tahun 2015; Permendagri No.86 Tahun 2017; Pergub Kaltim No.76 tahun 2016; Perda Kaltim No.15 Tahun 2008; Per da Kaltim No.1 Tahun 2016; Perda kaltim No.9 Tahun 2016; Perda Kaltim No.2 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Gambaran pelayanan perangkat daerah, Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, Tujuan dan sasaran, Strategi dan arah kebijakan, Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
5 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi Kalimantan Tengah; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah; Ketua ...

... adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah; Kepala Pelaksana Harian adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah; Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Kalimantan ...

... Tengah; Kotamadya adalah Kotamadya di Provinsi Kalimantan Tengah; Walikota adalah Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah; Bupati adalah Bupati Kabupaten di Provinsi Kalimantan T engah; Badan Narkotika ...

Hal. 3, File: Pergub 21 tahun 2007.PDF

... Sekretaris Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengab Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Asisten Pemerintahan Setda Propinsi Kalimantan Tengah d. Anggota 1. ...

... Kepala Biro Bina Mitra Polda Kalimantan Tengah. 2. Assintel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 3. Komandan POM AD, AU, AL dan Kepolisian Kalimantan Tengah 4. Kepala Kanwil Dep. ...

... Kehakiman dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah 5. Kepala Sadan Linmas Kesbang Provinsi Kalimantan Tengah 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah 7. ...

Hal. 5, File: Pergub 21 tahun 2007.PDF

... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah 10. ...

... Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 . Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah 12. ...

... Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah 13. ...

Hal. 6, File: Pergub 21 tahun 2007.PDF

Download file:

Pergub 21 tahun 2007.PDF

organisasi dan tata kerja bnp

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD. 2007/

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

A. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional; B. Bahwa Sehubungan Dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/Skb/M.Pan/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/Skb/XII/2003/Bnn Tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Maka Perlu Menyesuaikan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199 ; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional; Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003 Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN; Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/21/X/2005; Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 1991.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; BAB III : ORGANISASI; BAB IV : PELAKSANA HARIAN; BAB V : TATA KERJA; BAB VI : PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII : KEPEGAWAIAN; BAB VIII : PEMBIAYAAN; BAB IX : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2007.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT