Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.524 peraturan dalam 0,073 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Provinsi Kalimantan ...

... 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. ...

Hal. 1, File: Pergub Kalteng No. 46 Tahun 2011.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TANGGAL 30 DESEMBER 2011 A. ...

... NAMA GUBERNUR : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya Jalan RTA. ...

... dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ...

Hal. 11, File: Pergub Kalteng No. 46 Tahun 2011.pdf

... BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA LAIN. ...

... Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun ... sampai dengan ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan ...

... Tahun ... tanggal ... tentang Pengangkatan Gubernur selain Gubernur Kalimantan Tengah/ Bupati/Walikota ... ...

Hal. 15, File: Pergub Kalteng No. 46 Tahun 2011.pdf

Download file:

Pergub Kalteng No. 46 Tahun 2011.pdf

pedoman

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2011/46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerja sama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang berdasarkan pertimbangan eflsiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama daerah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KERJA SAMA DAERAH; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV NASKAH KSD; BAB V TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; BAB VI BADAN KERJA SAMA; BAB VII MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X PERSETUJUAN DPRD; BAB XII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... No. 39, 2018 internal Rumah sakit yang akan menerapkan PPK-BLUD; c. bahwa dalam rangka memenuhi syarat menjadi Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Standar Pelayanan ...

... Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 2, File: Pergub No 39 Tahun 2018 ttg SPM RSJ.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. 4. Direktur adalah Direktur Rumah Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. 5. ...

... Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan Keperawatan, Pelayanan penunjang medik, ...

Hal. 6, File: Pergub No 39 Tahun 2018 ttg SPM RSJ.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT T.T.D DODI RIYADMADJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 14 SALINAN ...

Hal. 14, File: Pergub No 39 Tahun 2018 ttg SPM RSJ.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 126 Tahun 2020 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 39 Tahun 2018 ttg SPM RSJ.pdf

pelayanan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2018/NO.39,LL PROV KALBAR : 15 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan teknis dan administrative sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 23 Tahun 1992, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, Permendagri No 6 Tahun 2007, Permendagri No 61 Tahun 2007, Permendagri No 79 Tahun 2007, Kepmenkes No 228/Menkes/SK/III/2002, Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2018.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis pelayanan,indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal; pelaksanaan; penerapan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Pergub ini terdiri dari 15 hlm peraturan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026.

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur - Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar - Sebelah Selatan berbatasan ...

... 12,05 4 Barito Kuala Marabahan 2.996,46 7,73 5 Tapin Randau 2.700,82 6,97 6 Hulu Sungai Selatan Kandangan 1.804,94 4,66 7 Hulu Sungai Tengah Berabai 1.472,00 3,80 8 Hulu Sungai Utara ...

... Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan Sumber: Hasil Pengolahan, 2021 ...

Hal. 21, File: PG Th 2023 No 087.pdf

... Rendah 4 Barito Kuala Rendah Rendah Rendah Rendah 5 Tapin Rendah Rendah Rendah Rendah 6 Hulu Sungai Selatan Rendah Rendah Rendah Rendah 7 Hulu Sungai Tengah Rendah Rendah Rendah Rendah 8 Hulu Sungai Utara ...

... Hanya 2 kabupaten/kota yang memiliki kelas risiko Rendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kota Banjarmasin kemudian selebihnya memiliki risiko Tinggi. ...

... Tinggi 4 Barito Kuala Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 5 Tapin Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 6 Hulu Sungai Selatan Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 7 Hulu Sungai Tengah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 8 Hulu Sungai Utara ...

Hal. 70, File: PG Th 2023 No 087.pdf

... multibahaya di tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Tinggi 4 Barito Kuala Sedang Sedang Tinggi Tinggi 5 Tapin Sedang Sedang Tinggi Tinggi 6 Hulu Sungai Selatan Sedang Sedang Tinggi Tinggi 7 Hulu Sungai Tengah Sedang Sedang Tinggi Tinggi 8 Hulu Sungai Utara ...

... Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Kalimantan Selatan No. ...

Hal. 76, File: PG Th 2023 No 087.pdf

Download file:

PG Th 2023 No 087.pdf

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 87, BD/2023/NO.87

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, perlu dilakukan upaya strategis pengelolaan risiko bencana yang didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada dan diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana; Bahwa kajian risiko bencana merupakan fase awal dari strukturisasi perencanaan penanggulangan bencana dan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan untuk menurunkan indeks risiko bencana di daerah; Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup KRB; Prinsip Pengkajian Risiko Bencana; Fungsi Pengkajian Risiko Bencana; Posisi Kajian Dalam Metode Kajian Lain; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
104 Halaman; Lampiran 94 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 128 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 26. ...

... Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah lKalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

Hal. 4, File: Pergub No 128 Tahun 2019 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR < TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINS] KALIMANTAN BARAT DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai pengembangan kompetensi Pegawai Negeri ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 128 Tahun 2019 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal t ' ' 2019 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,}¥ 2 Diundangkan di Pontianak pada tanggal [w 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR: ¢ Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 16, File: Pergub No 128 Tahun 2019 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 128 Tahun 2019 ocr.pdf

KEPEGAWAIAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 128, BD.2019/NO.129, LL Prov Kalbar : 24 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

Bahwa berdasarPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai pengembangan komptensi Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PermenpanRB No.38 Tahun 2017, Permendagri No.85 Tahun 2017, Permendagri No.108 Tahun 2017, PermenpanRB No.41 Tahun 2018, Perka LAN No13 Tahun 2011, Perka LAN No.14 Tahun 2011, Perka LAN No.15 Tahun 2011, Peraturan LAN No.24 Tahun 2016, Peraturan LAN No.16 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No 124 tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; maksud, tujuan, ruang lingkup dan sasaran; Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Perencanaan Kebutuhan pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Pembiayaan Pengembangan Kompetensi; Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 8 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 39 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71); 43. ...

... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

Hal. 7, File: PG Th 2022 039.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sela tan Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 40. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor ...

Hal. 6, File: PG Th 2022 039.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0�� TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 ...

Hal. 12, File: PG Th 2022 039.pdf

Download file:

PG Th 2022 039.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD/2022/NO.39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perangkat daerah harus mempunyai Rencana Kerja Perangkat Daerah; Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022; Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sela tan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Penyusunan Renja PD; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
14 Halaman; Lampiran 3 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ...

Hal. 4, File: PERGUB NO 049 THN 2019 tt...ja PD Tahun 2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2019 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru ...

... pada tanggal 15 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 ...

Hal. 7, File: PERGUB NO 049 THN 2019 tt...ja PD Tahun 2020.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 049 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. ...

... bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2019 pada tanggal 26 Juni 2019; c. ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 049 THN 2019 tt...ja PD Tahun 2020.pdf

Download file:

PERGUB NO 049 THN 2019 tt...ja PD Tahun 2020.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD.2019/No.49

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perangkat daerah harus mempunyai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2019 pada tanggal 26 Juni 2019; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 201; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020,yang berisi: Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...

... Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 5. ...

... Negeridi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 3-2019 ttg ...ub TGUPPP Kaltim.pdf

... Tim; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979); Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 3-2019 ttg ...ub TGUPPP Kaltim.pdf

... -7(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Gubemur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaliamatan Timur ...

... dan Keputusan Gubemur Kalimantan Timur tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (5) Sekretaris darr/atau anggota sekretariat dalam melakukan ...

... BABIX PEMBIAYAAN Pasal20 Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi TGUP3 dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda. ...

Hal. 7, File: Pergub Kaltim 3-2019 ttg ...ub TGUPPP Kaltim.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Mengubah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Download file:

Pergub Kaltim 3-2019 ttg ...ub TGUPPP Kaltim.pdf

TIM GUBERNUR-PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2019/No.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 maka perlu dilakukan pengawalan percepatan pembangunan oleh Tim.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; Perda Prov. Kalimantan Timur No.15 Tahun 2008.
Pada peraturan gubernur ini diatur tentang Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi: a. Pembentukan dan Kedudukan; b. Tugas dan Fungsi; c. Pengorganisasian; d. Honorarium dan Perjalanan Dinas; e. Tata Kerja; f. Pelaporan; dan g. Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
8 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Dalam Negeri Golongan I/II Kalimantan Selatan OH 540.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Kalimantan Timur OH 804.000 8.1.02.04.01.0001 ...

... Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Kalimantan Utara OH 804.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Sulawesi Utara OH ...

... 786.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Maluku OH 667.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Maluku Utara ...

Hal. 30, File: Pergub Kaltim 24-2023 ttg...Timur Tahun 2024.pdf

... Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Kalimantan Selatan m2/Tahun 148.000,00 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Kalimantan Timur ...

... m2/Tahun 200.000,00 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Kalimantan Utara m2/Tahun 200.000,00 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan ...

... Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri S Ulawesi Utara m2/Tahun 122.000,00 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Gorontalo m2/Tahun ...

Hal. 562, File: Pergub Kaltim 24-2023 ttg...Timur Tahun 2024.pdf

... Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Kalimantan Selatan OH 1.500.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Kalimantan ...

... Timur OH 1.507.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Kalimantan Utara OH 1.507.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan ...

... Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Sulawesi Utara OH 924.000 8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Gorontalo ...

Hal. 27, File: Pergub Kaltim 24-2023 ttg...Timur Tahun 2024.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 56 Tahun 2023 tentang PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Download file:

Pergub Kaltim 24-2023 ttg...Timur Tahun 2024.pdf

harga - satuan - STANDAr

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD 24/2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016
Pergub ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
775 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 156 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR WTAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan perubahan pola pikir (mind-set ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 156 Tahun 2020 ocr.pdf

... Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. ...

... Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

Hal. 3, File: Pergub No 156 Tahun 2020 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal o Desoto 2020 )GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,/ SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal o sewr 2020 SEKRETARIS DAERAH � PROVINS! KALIMANTAN BARAT,3) A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR \ ...

Hal. 8, File: Pergub No 156 Tahun 2020 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 156 Tahun 2020 ocr.pdf

SPI-PELAYANAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 156, BD.2020/NO.156 LL Prov. kalbar : 14 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperluhkan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Permenpan RB No PER/01/M.PAN/01/2007, Permendagri No.31 Tahun 2011, Permenpan RB No.39 Tahun 2012, Perda No.8 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Nilai Budaya Kerja; Penerapan Budaya Kerja; Pelaporan; Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
14 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN ...

... pemerintahan daerah. b. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kalimantan Timur, diperlukan keterbukaan informasi publik ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor ...

Hal. 1, File: Perda Kaltim 15-2012 ttg ...n Pemprov Kaltim.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 9. ...

... Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 10.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur. 11. ...

Hal. 5, File: Perda Kaltim 15-2012 ttg ...n Pemprov Kaltim.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR I. ...

... UMUM Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan adanya keterbukaan infonnasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu segera dilakukan langkah-langkah dan upaya ...

... Berdasarkan kondisi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dalam rangka membuka akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka sudah selayaknya ...

Hal. 34, File: Perda Kaltim 15-2012 ttg ...n Pemprov Kaltim.pdf

Download file:

Perda Kaltim 15-2012 ttg ...n Pemprov Kaltim.pdf

INFORMASI PUBLIK - LAYANAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.15, TLD NO. 56

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Masyarakat Kalimantan Timur menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, dan budaya olah bebaya di bumi etam yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kalimantan Timur, diperlukan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dalam mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan guna percepatan pembangunan di Kalimantan Timur. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, secara bersama-sama, bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 4 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; Kepres No. 117/P Tahun 2008; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik; Badan Publik; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Daerah; Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan; Informasi yang Dikecualikan; Standar Pelayanan Informasi Publik; Tata Cara Pengelolaan Keberatan; Laporan dan Evaluasi; Komisi Informasi Provinsi; Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Pembebanan Pidana Denda; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
45 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT