Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.524 peraturan dalam 0,069 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1955 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Kabupaten dalam ...

Hal. 1, File: perda simalungun no. 2 thn 2008.pdf

... Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Prcpinsi Sumatera Utara dan Departemen PU c -q. ...

Hal. 11, File: perda simalungun no. 2 thn 2008.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 atau IUJK yang diterbitkan untuk daerah ini tentang pemberian Izin Jasa Konstruksi

Download file:

perda simalungun no. 2 thn 2008.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur Sulawesi Utara ...

Hal. 5, File: Perbup No. 1 Tahun 2013.pdf

... Biaya penginapan dan uang harian dalam dan luar provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini. b. ...

Hal. 4, File: Perbup No. 1 Tahun 2013.pdf

Download file:

Perbup No. 1 Tahun 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... f . r , BUPATI LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ...

Hal. 1, File: Nomor 16 Tahun 2020.pdf

... BABAIAN SECURAI UTARA 72216593 315600.000 82631 417 154 848.010 170 TELUK MEKU 72216593 391200.000 106695039 178911632 171 399.745.000 535.745000 PELAWISELATAN SECURAISELATAN 265.200000 72216.593 62328375 ...

Hal. 5, File: Nomor 16 Tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Download file:

Nomor 16 Tahun 2020.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/ No. 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020

ABSTRAK:

A. bahwa dengan terbitnya PEraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COvid-19 dan/atau menghadapi Ancaman Yang Menbahayakan Perekonomian Nasional, maka Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020, perlu direvisi pada lampirannya; B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 tentnag Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020
1. UU nomor 7 Drt Tahun 1956 2. UU nomor 6 Tahun 2014 3. UU nomor 23 Tahun 2014 4. PP nomor 5 Tahun 1982 5. PP nomor 10 tTahun 1986 6. PP Nomor 43 Tahun 2014 7. PerMen Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 8. PerMenKeu RI nomor 35/PMK.07/2020 9. Perda Kab. Langkat nomor 6 Tahun 2016 10. Perda Kab. Langkat nomor 12 Tahun 2019 11.Perbup Langkat nomor 42 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Pergub nomor 15 tahun 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Pergub nomor 15 tahun 2020
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 79 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian & Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... 222.472 838.817 BATUDAA BARAKATI 616.345 0 180.084 796.429 BATUDAA ILOHUNGAYO 616.345 0 210.779 827.124 BATUDAA DUNGGALA 616.345 0 217.934 834.279 BATUDAA PILOBUHUTA 616.345 0 205.380 821.725 AWA ISIMU UTARA ...

Hal. 15, File: Perbup Kabgor No 79 th 20...iap Desa TA 2018.pdf

... TUNGGULO 616.345 0 211.462 827.807 ILIMBOTO BARAT HUTABOHU 616.345 0 341.724 958.069 #LIMBOTO BARAT PADENGO 616.345 0 195.951 812.296 ((IMBOTO BARAT HAYA-HAYA 616.345 0 310.167 926.512 'LIMBOTO BARAT HUIDU UTARA ...

Hal. 17, File: Perbup Kabgor No 79 th 20...iap Desa TA 2018.pdf

Download file:

Perbup Kabgor No 79 th 20...iap Desa TA 2018.pdf

Tata Cara Pembagian & Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2017/NO.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian & Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016; Perpres No. 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.07/2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian & penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 termasuk di dalamnya mengatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa serta sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Keuangan Nagori

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang pembsntukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

Hal. 1, File: perda simalungun no. 14 thn 2006.pdf

... Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. 3 Daerah adalah Kabupaten Simalungun. 4. ...

Hal. 2, File: perda simalungun no. 14 thn 2006.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2000.

Download file:

perda simalungun no. 14 thn 2006.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 51a Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro d1 Pryvlnsi SUiawesi Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahon 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: Perbup No. 51a Tahun 2011.pdf

Download file:

Perbup No. 51a Tahun 2011.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pengelolaan Irigasi

Abstrak

Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dilingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 ...

Hal. 1, File: perda simalungun no.2 thn 2004.pdf

... Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri; Pemerintah Propinsi dan selanjutnya disebut Propinsi adalah Kepala Daerah Propinsi yang disebut Gubernur beserta perangkat daerah Propinsi Sumatera Utara ...

Hal. 2, File: perda simalungun no.2 thn 2004.pdf

Download file:

perda simalungun no.2 thn 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Perda Provinsi Sultra No.04 Tahun 2008.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.04 Tahun 2008.pdf

Pembentukan-Organisasi-Tata-Kerja-Dinas

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2008 /No. 4 , LL 67 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nonror 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Provinisi 4. Susunan Oragnisasi Dinas 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah 7. Tata Kerja 8. Kepangkatan, Pengangkatan, Esselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008.
23

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian

Abstrak

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Hasil pencarian pada file:

... 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah'l'ingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ...

Hal. 2, File: Pergub Sultra No.02 Tahun 2006.pdf

Download file:

Pergub Sultra No.02 Tahun 2006.pdf

pengelolaan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2006 / NO.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai- Daerah Otonom adalah Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Udang-gn6ung Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dengan Peraturan Daerah dapat menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan c. bahwa Pengelolaan otonominla; Laboratorium lGgiatan Kemetrologlan mempunyai Provinsi Kemetrologian dan peranan penting daGm rangka memberikan perlindungan konsumen, produsen, kepentingan umum serta kepastian hulium dalam pemakaian stardar ukuran dan standar satuan alat ukur, takar, tlmbang dan perlengkaPannYa; d. bahwa utuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kemetrologian, maka pada perlu dipungut retribusi daerah terhadap beberapa keigatan kemetrologian; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah'l'ingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acafa Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembardn Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembamn Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunda ng-Unda nga n (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomo l437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Nomor 32 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Timbahan Lembamn Negara Nomor 4548); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 21438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 1985 tentang wajib dan Pembebasan Unuk diTera dan/atau DiTera Uling serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25fahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Dlerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nom6r 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAN KEMETROLOGIAN BAB III KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT TERA DAN TERULANG BAB IV KETENTUAN PEMUNGUTA RETRIBUSI DAERAH BAB V PENYIDIKAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... akatob1 dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawe ii Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '. !003 Norn r 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indo re ia Norn r 4339); 4. ...

Hal. 2, File: Perbup Bombana No.06 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Bombana No.06 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Perat ran Bupi ti Born a a Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pe iganggaran, Pelak:sanaan dan Penatausahaan, Pert nggungje wa ban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah d an Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angg ran Pend, .patan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana diparu la.ng perlu dilak:ukan perubahan dalam rangka tertibnya pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dai i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana berkenan dengan berlak:unya Peraturan Menteri alarn Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentaru. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam N eger i Rep blik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentaru: Pedo an Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Ben umber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan , ebagaima ~ dirnaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan de g n Perati ran Bu pati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungja waban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hioah d in Bant an Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pen c patan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199< J teniang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d rri Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negar Republi <: [ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bah n Lernbar an egara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 03 tentaru Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ah.un 2003 ~ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara epubli c ::ndonesia 4286); 3. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 20( 3 tentang Pernbentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten V..'akatob1 dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawe ii Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '. !003 Norn r 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indo re ia Norn r 4339); 4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negar 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 6t , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nornor 23 Tah 201 l ten tang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republ k Indo esia Tahun 2014 Nornor 244, Tambaha Lemba ran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana t elah di bah beberapakali terakhir dengan Undang-Undaru; Nom r 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang- n iang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintaha Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567~ ); 6. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang -\dministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu lik Ind01 .esia Tc h n 2014 Nomor 192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun l 99E. tent:ang Koordinasi Vertikal di Daerah (Lernbaran Nega ·a Rep blik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahar Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3073); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200~1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem aran Nega ·a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tah n 2012 tei tang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20: 2 omor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik .ndon. .sia mor 5272); 10. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 20 l6 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republil lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernba an Ne ara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri N mor 13 T ahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri N mor 80 T ihun 2 15 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Bc-ria Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri N mor 14 T ihun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mer teri alarn Negeri Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 2( 1 J. tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Nomor 3 ''ahu 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk at Daerah ~ Kabupaten Bornbana (Lembaran Daerah Kab paten Bornbana Tahun 2016 Nomor 3).
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Norn rr 11 I'ahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pen atausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan E 'aluas Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana diubah pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 22, dan Pasal 59.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
13 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT