... Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich. ...
... sampai pada TK 13.08.04.2003-16.2002-002 dengan Koordinat 100” 10' 51,264" BT O' O' 39,724" LU merupakan batas Nagari Simpang dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol, c. selanjutnya mengarah ke utara ...
... lalu sampai pada TK 13.08.04.2004-16.2002-001 dengan koordinat 100” 11' 3,388" BT 0” O' 36,004" LS merupakan batas Nagari Simpang dengan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol: c. selanjutnya mengarah ke utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 38 Tahun 2003 UU No. 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Permendagri No. 45 Tahun 2016 Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017 Perbup Pasaman No. 21 Tahun 2017
Batas Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Alahan Mati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32 Tahun 2020
... Undang-Undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tabun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku ...
... Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264); 4. ...
... BACAN BARAT, BACAN BARAT A8 UTARA, KEPULAUAN BATANG LOMANG, MANDIOLI UTARA, MANOIOLI SELATAN. A8 1 UPAH Mand or C,wH!Yi 189.000 . . 189.000 189.000 Kepale Tukeng Kayu Org'Heri 135.000 - 135.0!) ...
... 50000 25.000 25000 300000 300 000 Peta Indonesia buah 260.900 25.000 26.090 311.990 312.000 Peta Dunia buah 373.000 25.000 37.300 435.300 435.000 Peta Propinsi Maluku Utara buah 125.000 25.000 12.500 162.500 ...
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satua Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halamahera Selatan. Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksdud merupakan harga satuan setiap unit barang /jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdud, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halamhera Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020.
PP 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
4 Halaman; Lampiran: 155 Halaman.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015
... 5 1,00 85 0 1 8 TABANG BARAT 52,47 86 020 NUNU UTARA 47,88 87 021 RAINIS BATIJPENGA 39,70 88 022 ALO UTARA 37,64 89 006 E S S A N G 49,39 90 007 LALUE 64,92 9 1 008 BU LU DE 56,43 92 1 1 2 0 1 6 MARIRIK ...
... 58,39 SALIBABU 001 BlnJNURIS 35,89 002 BtTIJNURIS SELA.TAN 50,33 003 SALIBA BU 48,66 004 SALIBABU UTARA 35,10 005 DALUM 34,80 006 BA LANG 49,22 KA LONGAN 001 KALONGAN 4 1 , 59 002 KALONGAN UTARA 43,21 ...
... LOBBO J 53,57 PULUTAN 001 PULUTAN 37,89 002 PULUTAN UTARA 53,47 003 PULUTAN SELA.TAN 38,60 004 DARAN 50,62 005 DARAN UTARA 55, 1 5 MELONGUANE TIMUR 001 TIJLE 67,04 002 nJLE TENGAH 49,08 003 TIJLE UTARA ...
... SUB RINCIAN OIJEK PENDAPATAN, IELANJA, DAN PEMBIAYMN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerlntahan Organisasi 7.01 KECAMATAN 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Tabukan Utara Koci• ltekenlng I Ural1n SeMlum Seoudoh ...
... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 9 TAHUN 2022 I KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH "ANGGARAN 2022 BUPATI SANGIHE, DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB VI huruf D angka 1 huruf h, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakuan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak; b. bahwa dengan adanya perubahan rencana kegiatan dana alokasi khusus non fisik pada Dinas Kesehatan Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan Daerah dan pergeseran terhadap belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka perlu adanya penyesuaian terhadap kegiatan, sub kegiatan dan belanja pada setiap perangkat daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2021.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
378 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2022
... Titik ini merupakan batas 3 ~tiga)Desa antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, D1e,s,B:M~u, Makmur Kecamatan Batulicin, dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Hirrtang, selanjutnya ke arah utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Mekarsari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Sukamaju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa Sarigadung dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah illumbu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/355/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Sungai Dua dengan Desa Gunung Besar, Desa Sarigadung, Desa Mekarsari, Desa Batu Ampar dan Desa Pulau Panjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/356/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Gunung Besar dengan Desa Sungai Dua, Dess Pulau Panjang, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Desa Gunung Antasari dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/348/FEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Gunung Antasari dengan Desa Gunung Besar, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Desa Bersujud, Desa Barogah, dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/358/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Barnkah dengan Desa Sarigadung. Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Hmpang Empat, kelurahan Batulicin dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Berita Acara Penyelesaian Batas Desa Sukamaju Kecamatan Batulicin dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2012, Berita Acara Nomor 130/069/BTS-W.1/PEM/X/2013 tentang Penetapan Batas Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Karang Bintang, Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Kusambi Kecamatan Batulicin dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 29 November 2012;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarigudung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Mekarsari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baruqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Sukamaju, Desa Maju Makkmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20103; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT DENGAN DESA MEKARSARI, DESA SUNGAI DUA, DESA GUNUNG BESAR, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BAROQAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA SUKAMAJU, DESA MAJU MAKMUR KECAMATAN BATULICIN, DESA KARANG BINTANG DAN DESA MANUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
RUANG LINGKUP;
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA;
LUAS WILAYAH;
PETA BATAS WILAYAH;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 19 Tahun 2021
PERBUP Kab. Mentawai No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Kep. Mentawai No. 65 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran ADD Setiap Desa di Kab. Kep. Mentawai TA 2021
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya PMK No. 17/PMK.07/2021, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Penetapan Besaran ADD setiap Desa Kab. Kep. Mentawai TA 2021
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 17/PMK.07/2021, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 5 Tahun 2020, Perbup Kep. Mentawai No. 61 Tahun 2020, Perbup Kep. Mentawai No. 65 Tahun 2021
Beberapa ketentuan Perbup Kep. Mentawai No. 65 Tahun 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah
2. Ketentuan Pasal 6 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
5 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2006
... 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tmngkat I Sulawesi Utara-Tengah ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai pasal 3,4 dan 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI No. Kep. 226/MEN/2000. Upah Minimum
terdiri dan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral
Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum
Sektoal Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan
usulan dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. bahwa Peratuan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 tahun
2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga
perlu di tinjau kembali;
c. bahwa kondisi Perekonomian saat mi memungkinkan untuk
mewujudkan penetapan yang Iebih realises sesuai kondisi daeah
kemampuan perusahaan secara sektoral, maka penetapan Upah
Minimum Sektoral Provinsi mengacu kepada pemenuhan
Kebutuhan Hidup (KHL);
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a,b dan c tersebut
diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggaa tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi
dan Upah minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Teng
1. Undang-Undang Nomor: 13 tahun 1964 tentang Peneta pan
Peraturan Pemeintah pengganti Undang-Undang Nomor: 2
tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang No. 47 tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tmngkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
RI Tahun 1964 Nomon 94 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor: 2687);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara RI No. 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara RI No. 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaan Negaa RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peatuan Pemeintah Nomor: 6 tahun 1988 tentang Koordinasi
kegiatan Instansi vertical di daerah (Lembaran Negara Nomor
:
10 Tahun 1988
,
Tambahan Lembaran Negara No. 3373);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor: 54
Tambahan Lembaran Negaa No
.
3952);
6. Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;
7. Peaturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per/01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 6/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja RI Nomor : Pen-01/Men/1999 tentang Upah
Minimum;
Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 11 Tahun 2008
... Undang-Undang Nomor 9 Drt Tab;n 1956 tentang Pembentukan Daerah O [nom Kota-Kofa Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ; · - , · . 2. ...
... Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom I Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan ...
... WALIKOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan ...
PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2022/ No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kernasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 190/PMK.07 /2021, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 5.A Tahun 2020 , Peraturan Bupati Toba Nomor 77 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Besaran Dana Desa, Ruang Lingkup, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tahapan Penyaluran Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Publikasi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban, Sanksi, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
55 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
