Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

09 November 2006

Tanggal Pengundangan

09 November 2006

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2006 / NO.35

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 620 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.35 Tahun 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 25 Tahun 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008

PENETAPAN
2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2006 / NO.35
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai pasal 3,4 dan 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 226/MEN/2000. Upah Minimum terdiri dan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoal Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa Peratuan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga perlu di tinjau kembali; c. bahwa kondisi Perekonomian saat mi memungkinkan untuk mewujudkan penetapan yang Iebih realises sesuai kondisi daeah kemampuan perusahaan secara sektoral, maka penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi mengacu kepada pemenuhan Kebutuhan Hidup (KHL); d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a,b dan c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggaa tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Teng 1. Undang-Undang Nomor: 13 tahun 1964 tentang Peneta pan Peraturan Pemeintah pengganti Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tmngkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomon 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 2687); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI No. 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaan Negaa RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 4. Peatuan Pemeintah Nomor: 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertical di daerah (Lembaran Negara Nomor : 10 Tahun 1988 , Tambahan Lembaran Negara No. 3373); 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negaa No . 3952); 6. Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 7. Peaturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per/01/Men/1999 tentang Upah Minimum; 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 6/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Pen-01/Men/1999 tentang Upah Minimum; Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521