Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Masyarakat 3 Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor 4 Pengembangan Manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2014 I Pend.idikan, Penelitian ...

... Tarakan Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara 6 Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan ...

... Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara 7 Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi ...

Hal. 187, File: PERGUB-28-2022_opt.pdf

... Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah Utara dengan Sabah dan sebelah Bara! dengan Sarawak. ...

... Sedangkan sebelah Timur Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur). - -- i ...

... Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Sumber: RTRW Prouinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 ...

Hal. 34, File: PERGUB-28-2022_opt.pdf

... Bank Nomor: 2017 2018 Pcmbangunan 198/72/HK/XJ/2017; Dae rah Nomor: Kalimantan Timur MoU-l 19/PW34/3/2017; dan Kalimantan Nomor: 054/PRJ/BPD- Utara PSTLXIL20I7 Potenai dan Permaaalahan Berdasarkan hasil ...

... di Provinsi Kalimantan Utara; • Tingginya kebutuhan kelitbangan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; • Adanya motivasi dari ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ...

... Provinsi Kalimantan Utara dengan menerapkan hasil-hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan; • Adanya penguatan kebijakan kelitbangan satu pintu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. • Tersed.ianya ...

Hal. 123, File: PERGUB-28-2022_opt.pdf

Download file:

PERGUB-28-2022_opt.pdf

penelitian dan pengembangan

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, JDIH Kaltara

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 ten tang Alih Teknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang lnovasi Daerah Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem lnovasi Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026
BAB I KETENTUAN UMUM BAB ll JANGKA WAKTU BAB Ill PERAN SERTA MASYARAKAT BABIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
196 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. 4. ...

... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara. 6. ...

... Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 8. ...

Hal. 3, File: Peraturan Gubernur Nomor ...h Kabupaten Kota.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 201 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo ...

Hal. 8, File: Peraturan Gubernur Nomor ...h Kabupaten Kota.pdf

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI ...

... HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Yang bertanda tangan di bawah ini ...

... Bupati/Walikota*)…………………………………… (diisi nama daerah) menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota *)…………… (diisi nama daerah) telah menerima transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kalimantan Utara untuk ...

Hal. 9, File: Peraturan Gubernur Nomor ...h Kabupaten Kota.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Download file:

Peraturan Gubernur Nomor ...h Kabupaten Kota.pdf

pajak daerah-bagi hasil pajak

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD Tahun 2019 / No. 23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di bayar Sendiri oleh Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK BAB III TATA CARA PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK BAB IV MEKANISME PENYALURAN TRANSFER BAGI HASIL BAB V PENERBITAN SPM DAN SP2D BAB VI PENYAMPAIAN REKENING KAS UMUM DAERAH BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... BADRUN NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(2/88/2017) LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2 1. ...

... Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 ...

Hal. 26, File: PERDA-02-2017_SALINAN.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 17 Juli 2017 SEKRETARIS ...

... DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 8 2. ...

... Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 ...

Hal. 34, File: PERDA-02-2017_SALINAN.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara; 2. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara; 5. ...

... Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara; 6. ...

Hal. 3, File: PERDA-02-2017_SALINAN.pdf

Download file:

PERDA-02-2017_SALINAN.pdf

pelayanan kesehatan masyarakat

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2017/ NO. 2, TLD NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara sehat, mandiri dan berkeadilan, maka perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat; Urusan kesehatan yang berskala Provinsi merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN BAB III PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA KESEHATAN BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAB V KERJASAMA BAB VI MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN BAB VII PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
34 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 cu -..ser 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 O. ...

... -:cbe- 21: SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 43 ...

Hal. 14, File: PERGUB-43-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 C.s5er “012 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 (cover 2519 SEKRETARIS DAE PROVINS7 KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 143 , AS Ore. ...

Hal. 11, File: PERGUB-43-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 1 Obirtober 2015 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ...

Hal. 13, File: PERGUB-43-2019.pdf

Download file:

PERGUB-43-2019.pdf

kota layak anak

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD Tahun 2019 / No. 43

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi

ABSTRAK:

anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun social untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaan secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Chile Labour Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BAB KETENTUAN UMUM BAB II PERSIAPAN PENGEMBANGAN KLA BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN GUGUS TUGAS KLA BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB RENCANA AKSI DAERAH BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII PENGHARGAAN KLA BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perpustakaan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Agustus 2020 -37- Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. ...

... Kepala Biro Hukum Pd TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si NIP 19760116 200212 1 006 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 33 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (3-73/2020) ...

Hal. 37, File: PERDA-3-2020_SALINAN.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Ditetapkan di Tanjung Selor Plt. ...

... DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (3-73/2020) ...

Hal. 21, File: PERDA-3-2020_SALINAN.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. ...

Hal. 3, File: PERDA-3-2020_SALINAN.pdf

Download file:

PERDA-3-2020_SALINAN.pdf

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan yang merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah, guna menumbuh kembangkan budaya gemar membaca, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan; lampiran huruf W Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perpustakaan merupakan kewenangan provinsi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III PENGORGANISASIAN BAB VI PELAKSANAAN BAB V PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH BAB VI KOLEKSI KHUSUS BAB VII FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAB IX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB XI KERJASAMA BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII KELEMBAGAAN BAB XIV PENGHARGAAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
37 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 April 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 April 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 12 ...

Hal. 14, File: PERGUB-12-2021.pdf

... FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH etna PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SKPD LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN SKPD/UPT Kepala SKPD/UPT Keterangan : Lembar I : Kepala SKPD Pengelola ...

... Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltara Lembar III : Arsip Ditetapkan di Tanjung Selor Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 april 2021 pada tanggal 26 april 2021 SEKRETARIS DAERAH PROV LIMANTAN UTARA ...

... , GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 72 NO JENIS PUNGUTAN JUMLAH S/D BULAN YANG LALU BULAN JUMLAH S/D BULAN INI OBJEK ...

Hal. 21, File: PERGUB-12-2021.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Menimbang Mengingat ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ...

... ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti ...

Hal. 1, File: PERGUB-12-2021.pdf

Download file:

PERGUB-12-2021.pdf

retribusi

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IV PENAGIHAN DAN SURAT TEGURAN BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA BAB VII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB IX PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
21 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Satu Data Indonesia

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 cuni .2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Juni 2071 SEKRETARIS RAERAH PR@VINSI_ KALIMANTAN ...

... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23 ...

Hal. 14, File: PERGUB-23-2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Juni 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Juni 2021 SEKRETARIS RAH PROWINSI KALIMANTAN UTARA ...

... , SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23 ...

Hal. 13, File: PERGUB-23-2021.pdf

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. . Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 1. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. 3. . Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 4. . ...

... Kalimantan Utara. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 7. ...

Hal. 3, File: PERGUB-23-2021.pdf

Download file:

PERGUB-23-2021.pdf

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

ABSTRAK:

Data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat yang sangat dibutuhkan ketersediannya untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum serta pencegahan kriminal, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan data kependudukan Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, perlu pengaturan yang lebih terperinci
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DATA KEPENDUDUKAN BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES BAB IV PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
14 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 201 SEKRETARIS PAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, RA ...

... Wa 2) SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 22 14 ...

Hal. 16, File: PERGUB-22-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 1 ' MEA TEA MMR 2S LEK Na — Ditetapkan di Tanjung ...

... Selor “3 padatanggal 21 Jwmi 2019 1 PL DES.M- Samuti , MSI Aga Nk | GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, LL) OSOKO WOORO/gH,Mh KEPALA Bino Hurew P ttd DOK.Hi bigar KEPALA Du presup : MURYONO, M.Pd.Kong prov. ...

... KaLTARa oo “5 | IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal21 Jmi 2019 SEKRETARISNDAERAH BROVINSI KALIMANTAN UTARA Pa SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 22 ...

Hal. 17, File: PERGUB-22-2019.pdf

... nd 3111 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR ...

... BIASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan ...

Hal. 1, File: PERGUB-22-2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa

Download file:

PERGUB-22-2019.pdf

sekolah menengah-pendidikan-pserta didik baru

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD TAHUN 2019/ NO.22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajad Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan Madarasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
BAB II PENYELENGGARA BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAB IV KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB V PENDANAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
17 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor ...

... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan. 4. ...

Hal. 3, File: PG Th 2022 06.pdf

... Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR ...

Hal. 9, File: PG Th 2022 06.pdf

... Menimbang: Mengingat: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! ...

... PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, a. bahwa dalarn rangka melaksanakan ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PG Th 2022 06.pdf

Download file:

PG Th 2022 06.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD/2022/NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2020;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Pembentukan; Organisasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
10 Halaman; Lampiran 1 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Timur dan Kabupaten /Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, akibat terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dapat dilanjutkan pembiayaannya ...

... melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kebutuhan dan/atau kecukupan anggaran. ...

... Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan ...

Hal. 18, File: PERGUB-32-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Jula 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Juli 2020 SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 32 ...

Hal. 19, File: PERGUB-32-2020.pdf

... / “ee wet GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN ...

... UTARA, Menimbang : @. bahwa dalam rangka pengembangan kompetengi pegawai Negeri sipil terhadp ditetapkanya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin ...

... Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 ...

Hal. 1, File: PERGUB-32-2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016

Download file:

PERGUB-32-2020.pdf

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

dalam rangka pengembangan kompetengi pegawai Negeri sipil terhadp ditetapkanya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; untuk kepentingan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan terhadap beberapa ketentuan dan tidak sesuai dengan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembaili;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB II KEWENANGAN BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BAB IV TUGAS BELAJAR BAB V IZIN BELAJAR BAB VI BIAYA PENDIDIKAN BAB VII PROGRAM PENDAYAGUNAAN BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BAB SANKSI BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016
30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT