Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN BAB III PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA KESEHATAN BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAB V KERJASAMA BAB VI MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN BAB VII PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

11 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2017

Tanggal Berlaku

17 Juli 2017

Sumber

LD 2017/ NO. 2, TLD NO. 8

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 979 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-02-2017_SALINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelayanan kesehatan masyarakat
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2017/ NO. 2, TLD NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:	Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara sehat, mandiri dan berkeadilan, maka perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat; Urusan kesehatan yang berskala Provinsi merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN BAB III PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA KESEHATAN BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAB V KERJASAMA BAB VI MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN BAB VII PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017. 34 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521