Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.584 peraturan dalam 0,084 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Daerah Kabupaten Batubara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Menetapkan BUPATI BATU BARA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA Surat Gubernur Sumatera Utara beserta Lampiran Nomor 188.34/7778 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal ...

Hal. 3, File: perda batu bara no. 5 thn 2010_compare.pdf

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: perda batu bara no. 5 thn 2010_compare.pdf

Download file:

perda batu bara no. 5 thn 2010_compare.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 20 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dan ayat (2). (4) bagi PNS Togas Selajar yang akan mengikuti seleksi pada Tempat Belajar di luar Provinsi Sulawesi Utara ...

Hal. 8, File: Perwako No. 20 Tahun 2015.pdf

... SULAWESI UTARA PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN ! ...

Hal. 1, File: Perwako No. 20 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Bitung No. 8 Tahun 2015 tentang KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

Download file:

Perwako No. 20 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 63 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Silaupiasa

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 1 BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PERUSAHAAN ...

Hal. 1, File: Perbup-63-Tahun-2022-Peru...Tirta-Silaupiasa.pdf

... Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: Perbup-63-Tahun-2022-Peru...Tirta-Silaupiasa.pdf

Download file:

Perbup-63-Tahun-2022-Peru...Tirta-Silaupiasa.pdf

PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – ASAHAN – NOMOR – 3 – TAHUN – 2009 – TENTANG – PEMBERIAN – PINJAMAN – DAERAH – KEPADA – PERUSAHAAN – DAERAH – AIR – MINUM - (PDAM) – TIRTA – SILAUPIASA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Silaupiasa

ABSTRAK:

Bahwa memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa yang belum mampu melaksanakan kewajiban membayar utang sebagaimana diketahui dari Laporan Auditor Independen KAP Syamsul Bahri TRB & Rekan Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Nomor 00014 / 2.0658 / AU.2 / 04 / 0023-1 / 1/ III/2022 tanggal 8 Maret 2022; bahwa sehubungan dengan surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Nomor 690/360/PDAM-TS/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 Perihal Mohon Persetujuan Adendum Perjanjian Persyaratan Pemberian Pinjaman dan Tambahan Pinjaman Daerah Kepada PDAM Tirta Silaupiasa; bahwa agar pokok pinjaman dan bunga pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa tidak bertambah perlu menghapus ketentuan bunga pinjaman yang diatur dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2009 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi No. 24 Tahun 2013

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Batas-batas yang dimohonkan : Sebelah Utara dengan kintal Sebelah Timur dengan kintal Sebelah Selatan dengan kintal Sebelah Barat dengan kintal : / / . : 1 (Satu) berkas : Rekomendasi Izin Gangguan Nomor ...

Hal. 15, File: Perbup Wakatobi No.24 Tahun 2013.pdf

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Ka bu paten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup Wakatobi No.24 Tahun 2013.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Wakatobi No. 38 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan

Download file:

Perbup Wakatobi No.24 Tahun 2013.pdf

TATA-CARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2013 /No. 24, LL 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka untuk terciptanya efektiiitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Gangguan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33731; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Ta.hun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737}; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Ta.hun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organ.isasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26); 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 24); 26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 ten tang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 17);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PERMOHONAN BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN BAB V TATA CARA PENYETORAN BAB VI TEMPAT PEMBAYARAN BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI BAB VIII PERMOHONAN PEMBETULAN RETRIBUSI BAB IX KEBERATAN BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ...

Hal. 1, File: PERDA_5_2021.pdf

... 71,397,413 369,851,622 4,650,302 4,280,695 BELUM TERLAMPAUI 7 Morowali 441,927 142,308 7,621,490,718 485,537,258 12,295,411 497,832,669 7,123,658,049 82,592,423 82,450,115 BELUM TERLAMPAUI 8 Morowali Utara ...

Hal. 21, File: PERDA_5_2021.pdf

Download file:

PERDA_5_2021.pdf

pengelolaan lingkungan hidup

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/NO.132, TLD NO.118

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; target indeks kualitas lingkungan hidup; koordinasi dan kerjasama; partisipasi masyarakat; monitoring dan pelaporan; jangka waktu; dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
11 halaman; Penjelasan 8 halaman; Lampiran 2 halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 73 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Kelurahan Rabangodu Utara 6 8. Kelurahan Rite 8 9. KelurahanRontu 10 10. Kelurahan Nitu 8 11. Kelurahan Ntobo 10 Jumlah 325 Tabe12.4 Jumlah PNSpada Kelurahan Lingkup Pemerintah KotaBimaTahun 2019 ...

Hal. 22, File: PERWALI Kota Bima No 73 Tahun 2019.pdf

... Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km2 yang terbagi dalam 5 (lima)kecamatan yaitu Kecamatan RasanaE Barat, RasanaE Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah: -Sebelah Utara :Kecamatan ...

Hal. 15, File: PERWALI Kota Bima No 73 Tahun 2019.pdf

Download file:

PERWALI Kota Bima No 73 Tahun 2019.pdf

REFORMASI BIROKRASI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang proporsional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Linagkungan Pemerintah Daerah
Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima dab untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima agar berjlan secara efektif, efisien, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan,

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
-
-
57

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Hotel

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor se, ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Simalung...3 Tahun 2019_OCR.pdf

... PEIQJERIAl( PUOURANOAN PA.JAR llOTEL YANQ TERtfTANO KltP\l'Tll&AH KUALA. llADAN PENDAPATAN DAE.RA.II KAlltTPATltN 81NA.LUNOUN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNOUN BAD.AN PENDAPATAN DAERAH PAMA.TANG RAYA- SUMATERA UTARA ...

Hal. 34, File: Peraturan Bupati Simalung...3 Tahun 2019_OCR.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Simalung...3 Tahun 2019_OCR.pdf

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK HOTEL

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/No.384

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Hotel

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak hotel sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 4 Tahun 2013; Perbup Simalungun Nomor 31 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sistem Pemungutan Pajak; Objek, Subjek dan wajib pajak; Penggunaan bon penjualan (bill), DPP, Tarif dan cara perhitungan pajak; Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak; Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Masa pajak; Tata cara pembayaran dan penagihan; Pengurangan pajak; Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; Pembukuan dan pemeriksaan; Insentif pemungutan; Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel
22 halaman, Lampiran 12 halaman.

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ...

Hal. 2, File: Qanun-Aceh-Barat-Nomor-2-Tahun-2017.pdf

... Toko Pemda di Jalan Teuku Umar 17.500.000/pintu/ tahun Toko Pemda di Medan Provinsi Sumatera Utara: - Depan - Belakang 20.000.000 /pintu/tahun 12.000.000 /pintu/tahun Mall/Pasar Induk Meulaboh: - Lantai ...

Hal. 10, File: Qanun-Aceh-Barat-Nomor-2-Tahun-2017.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

QANUN Kab. Aceh Barat No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Mengubah sebagian

QANUN Kab. Aceh Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Download file:

Qanun-Aceh-Barat-Nomor-2-Tahun-2017.pdf

perubahan atas qanun kabupaten aceh barat nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha

2017

Qanun NO. 2, LD Tahun 2017 No 2

Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/ pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini dan bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 15 Tahun 2012.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah 2. Ketentuan Pasal 14 diubah 3. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) disisip satu huruf yakni c1 4. Ketentuan Pasal 31 diubah 5. Ketentuan Pasal 46 diubah

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
1. Ketentuan Pasal 8 diubah 2. Ketentuan Pasal 14 diubah 3. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) disisip satu huruf yakni c1 4. Ketentuan Pasal 31 diubah 5. Ketentuan Pasal 46 diubah
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Hasil pencarian pada file:

... jdih.batubarakab.go.id BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 11 TAHUN 2023 HOSPITAL BY LAW OK.pdf

Hal. 2, File: PERBUP NO 11 TAHUN 2023 HOSPITAL BY LAW OK.pdf

Download file:

PERBUP NO 11 TAHUN 2023 HOSPITAL BY LAW OK.pdf

PEDOMAN - PERATURAN - INTERNAL - (HOSPITAL - BY - LAWS) - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - KABUPATEN - BATU - BARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

ABSTRAK:

bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan karena itu rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, maka salah satu kewajiban setiap rumah sakit adalah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/ 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes /K/II/2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 119 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 120 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 121 Tahun 2022.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PRINSIP HOSPITAL BY LAWS, IDENTITAS, FALSAFAH, VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI DASAR, Identitas, Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-nilai Dasar, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DEWAN PENGAWAS, Pembentukan Dewan Pengawas, Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas, Keanggotaan Dewan Pengawas, Masa Jabatan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Biaya Dewan Pengawas, PENGELOLA BLUD RSUD, Struktur Organisasi BLUD RSUD, Pejabat Pengelola, Pengangkatan Pejabat Pengelola, Kompetensi Direktur, Kompetensi Pejabat Teknis, Pemberhentian Pejabat Pengelola, Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis Bidang Pelayanan, Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis Bidang Penunjang, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan, Status Kepegawaian Pejabat Pengelola, Rapat-Rapat, Pendelegasian Wewenang, PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG, Instalasi dan Ruangan, Organisasi Pelaksana Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Medis Fungsional, Organisasi Pendukung, Satuan Pengawas Internal, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Etik dan Hukum, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Komite Koordinasi Pendidikan, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Petugas Koordinator (Duty Manager), Tata Kerja, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tujuan Pengelolaan, Pengangkatan Pegawai, Penghargaan dan Sanksi, Rotasi Pegawai, Disiplin Pegawai, Pemberhentian Pegawai, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Pengelolaan Keuangan, Tarif Pelayanan, Pendapatan dan Biaya, Pendapatan, Biaya, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023.
51 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Biaya Transportasi Perjalanaa Daum Dalam Daerah linbapaten ≥ 05-4O Km Kecamatan Tinangkung 100.000 Trasnsportast di buktilcan dengan buk-u yang Q-111 Kecamatan Tinangkung Utara 100.000 Kecamatan Peling ...

... Tengah 100.000 > 4O-55 Km Kecamatan Tinangkung Selatan 150.000 Kecamatan Tonic-urn selatan 150.000 Kecamatan Tottk-um 150.000 > 55-61 Km Kecamatan Butarp Utara 200.000 Krearnatau 1 iauti 200.000 Kecamatan ...

Hal. 9, File: (92) PERBUP_NOMOR_3_TAHUN_2022.pdf

... Morowali Utara 1.700.000 Dan Salakan Ke Nab. R.--triggai 500.000 Dan Salakan Ke Nab. ...

Hal. 8, File: (92) PERBUP_NOMOR_3_TAHUN_2022.pdf

Download file:

(92) PERBUP_NOMOR_3_TAHUN_2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT