Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.585 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

... BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR i TAHUN 2022 TENTANG NOMENKLATURJABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 1 TAHUN 2022.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah KabupatenKonawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9Tahun 2016 tentang ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

Hal. 2, File: PERBUP KAB KONUT NO 1 TAHUN 2022.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara. 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 6. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. TENT ANG UT ARA BUPATI KON AWE PERATURAN MEMUTUSKAN : .Menetapkan ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 1 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 1 TAHUN 2022.pdf

nomenklatur

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 419

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengisian jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diperlukan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan dan tugas jabatan; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan jabatan pelaksana yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1273); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah KabupatenKonawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan polakerja. Klasifikasi Jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
69 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Atas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006-2010

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... ;a ' BU'JATI lUVIU UTARA PERATUJN BUPATI LUWU UTARA No'M10R 25 TAHUN 2007 1 1 TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCAN,j\ JPI· EMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABl!JPATEN LUWU UTARA ITAHUN 2006 - 20 IO . ...

... DENGAN iHlll MATTUHAN YANG MAHA ESA Bl'JPATI LUWU UTARA. Menimbang : a bahwa d!1Jm rangka Sinkronisasi. ...

... b. bahwa pe�lu: dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan I I Jangka Me11ngah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa b'lrdasarkan pertimbanganan sebagaimana ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2007.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... Ditetapkan di Masamba pada tanggal 31 De,aeaber 2007 _...,BUPATI LUWU UTARA, Diundangkan di Masamba pada tanggal 31 Deae11 er 2007 SEKRET ARIS DAERAH KAS. LUWU UT ARA, \ Ors. . A. ...

... CHAERUL PANGERANG SERITA DAERAH KASUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 25 ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2007.pdf

... Hasil MLsyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBAl1 ljJG) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 oelember 2005 di Masamba; . I I 3. ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUf1TEN LUWU UTARA NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG RHNCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PERIODETAHUN ...

... Otonomi yang lain sebagai Badan Ex�ekutif Daerah; 13) Kepala Daerah adalah Bup�tijLuwu Utara yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati; 14) Dewan Peiwakilan Rakyatj qaerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2007.pdf

Download file:

PERBUP NO. 25 TAHUN 2007.pdf

PERUBAHAN ATAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2006-2010

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2007/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006-2010

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Sinkronisasi, Efektiftas dan Efisiensi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara (RPJMD) maka dipandang perlu melakukan perubahan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Plemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAB III KETENTUAN PERALIHAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2007.
NOMOR 25 TAHUN 2007
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BARITO UTARA PROVTNSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NO MOR g TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEG1\WAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARJTO ...

... UTARA Menimbang Mengingat OEN GAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI BAR! ...

... perlu clitetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara; J. ...

Hal. 1, File: Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

... Peraturan Bupati Sarito Utara Nomor 30 Tahun 2013 L entang Perubahan ketiga atas Peraturan Supati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberia.n Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ...

... di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Barito Utara; dan e. ...

... Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlak u. ...

Hal. 5, File: Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

... PNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berstatus sebagai pegawai titipan pada pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintab Kabupaten Barito Utara;dan g. ...

... Pemerintah Kabupaten Barito Utara; c. ...

... di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Barito Utara; 5 ...

Hal. 4, File: Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

Download file:

Perbup Barito Utara Nomor...ten Barito Utara.pdf

pemberian Tambahan penghasilan pegawai NEGERI SIPIL

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta meningkatkan kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara berdasrkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB III KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Nama, Lambang dan Lagu Mars Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR : 3 0 TAHUN 2014 T E N T A N G NAMA, LAMBANG DAN LAGU MARS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA Menimbang Mengingat a. bahwa dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 05 ...

... Nama, Lambang dan Lagu Mars Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara. 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.30 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara. ...

... M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG NAMA, LAMBANG DAN LAGU MARS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOLAKA UTARA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ...

... Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara; 3. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara ; 4. ...

Hal. 2, File: Perbup Kolut No.30 Tahun 2014.pdf

... LAMPIRAN I pERflTUflAN BUPATI NOMOR : 2014 TENTANG PENETAPAN NAMA, LAMBANG DAN LAGU MARS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOLAKA UTARA. ...

... LAMBANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 'TIRTA TAMPANAMA KOLAKA UTARA. PDAM TIRTA TAMPANAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA KAB. i 6 ...

Hal. 7, File: Perbup Kolut No.30 Tahun 2014.pdf

Download file:

Perbup Kolut No.30 Tahun 2014.pdf

lambang

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2014 / NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nama, Lambang dan Lagu Mars Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara maka perlu memiliki Nama, Lambang dan Lagu Mars Perusahaan sebagai simbol identitas Perusahaan dan jatidiri yang merupakan perekat persatuan seluruh Karyawan(ti) PDAM untuk satu Visi dan Misi dalam membangun Perusahaan sebagai bagian Integral dari Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara pada khususnya dan NKRI pada umumnya. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara tentang Nama, Lambang dan Lagu Mars Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara. Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Re[publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambah Lembar Negara 4437 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844); 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor, Tambahan lambaran Negara Nomor); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Ketjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS DAN TUJUAN NAMA, LAMBANG DAN LAGU MARS PERUSAHAAN, BAB III BENTUK DAN MAKNA NAMA, LAMBANG DAN LAGU MARS PERUSAHAAN, BAB IV PENGGUNAAN DAN UKURAN NAMA, LAMBANG DAN LAGU MARS PERUSAHAAN, BAB V LARANGAN, BAB VI SANKSI, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasil Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan .

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Hasil pencarian pada file:

... A B ' ' m m > ^5 » 1. .1 3 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURANGUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTENGAH NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAClAN ...

... Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembagian Dan Pengqunaan Biaya Persiapan Lekmtj Uang Hosil Lelang Hasll Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan: ...

... Darat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (I.emlviran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub 26 tahun 2007.PDF

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... RANKtHVI RAS NARAN AGUSTTN k i Diundangkan di Paiangka Raya pada tanggal 15 A^uoius 2007 gjpQ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, t ' THAMPUNAH SINSENG BERTTA DAERAH PROVINSIKAUMAN TAHUN 2007 ...

Hal. 3, File: Pergub 26 tahun 2007.PDF

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembaglan Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasll Lelang Hasll Hutan Temuan,Sltaan Dan Rampasan; 17. ...

... Tengah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Dl Provinsl Daerah TingkatIKalimantan Tengah; M E M U T U S K A N : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN ...

Hal. 2, File: Pergub 26 tahun 2007.PDF

Download file:

Pergub 26 tahun 2007.PDF

penggunaan biaya lelang

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2007/26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasil Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan .

ABSTRAK:

Bahwa Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasil Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan Sebagaimana Yanq Telah Diatur Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Iahun 200/ Befurn Mencantumkan Secara Jelas Perihal Penempatan Persentase Pembagian Dan Penggunaan Biaya Dimaksud, Maka Perlu Dilakukun Perubahan Terhadap Ketentuan Tersebut Dengan Menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasil Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undnng Nomor 20 Tahun 1997; Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2005; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 1991.
Ketentuan Pasal 2 diubah,sehingga Pasal 2 berbunyi sebagal berikut; 1) Biaya Honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara disisihkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk kegiatan Operasl Pengamanan Hutan dari Biaya Persiapan Lelang; (2) Biaya Persiapan Lelang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) adaiah sepenuhnya dikelola oleh Pemohon lelang/Panitia lelang di Kabupaten/Kota.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSISULA\VESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UT ARA NOMOR iO TAHUN2019 TENT ANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DANTRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN Y MG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA, Menirnbang · a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa ...

... Utara Nomor 5 Tahun 2017. untuk efeknfitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan fasihtas perumahan dan transportasi yang ...

Hal. 1, File: Perbup No. 10 Tahun 2019.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara; 2. Kepala Daerab adalah Bupati Mmahasa Utara; 3. Pemenntah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban Daerah, 4. ...

... adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan f ungsi SK.PD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya; 9. ...

... adalah Tunjangan Operasional Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mmahasa Utara dalam melaksanakan Tugas Kedinasan yang tidak memihki kendaraan dinas. ...

Hal. 3, File: Perbup No. 10 Tahun 2019.pdf

... Menetapkan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019; 13. ...

... Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 10 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup_010 2019 Pemberian...b Minahasa Utara.pdf

Perbup No. 10 Tahun 2019.pdf

PEMBERIAN-TUNJANGAN-PERUMAHAN-DAN-TRANSPORTASI-KEPADA-PIMPINAN-DAN-ANGGOTA-DPRD

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

- Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017, untuk efektifitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan fasilitas perumahan dan transportasi yang layak; - Perlu diberikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara; - Pemberian tunjangan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 33 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 18 Tahun 2017; - Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permenkeu No. 49/PMK.02/2017; - Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2017; - Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2018; - Perbup Minahasa Utara No. 58 Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, besaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara DICABUT
5 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh (11 pasal)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR ^ TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN ...

... SOSIAL BERSKALA B E S AR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E SA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubemur ...

... Penanganan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Gorontalo Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 2, File: Perbup No.9 th 2020 ttg P...rus Disease 2019.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN ...

... Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Gorontalo Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perbup No.9 th 2020 ttg P...rus Disease 2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Gorontalo Utara p^tda tanggal 19 V\SL.\ 2020 ATI GQRONTA RI BERITA D AE INDRAYASIN Diundangkan di Gorontalo pada tanggal SEKRETARIS DAERAH M B U P A T EN GORONTALO UTARA 2020 BUPATEN GORONTALO ...

... UTARA TAHUN 2020 NOMOR Kalaksa BPBD Kabag Hukum Asisten Ft- Sekda Wakil Bupati yi,y •IL J ...

Hal. 21, File: Perbup No.9 th 2020 ttg P...rus Disease 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Mengubah

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Download file:

Perbup No.9 th 2020 ttg P...rus Disease 2019.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GORONTALO UTARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2020/NO.419

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Gorontalo telah diubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.4 Tahun 1984; UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.21 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020; Permenkes No.949/Menkes/SK/VII/2004; Permenhub No.PM 18 Tahun 2020; Permenhub RI No.25 Tahun 2020; Permenkes No.9 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB No.9.A Tahun 2020; Keputusan Menkes No.HK.01.07/Menkes/104/2020; SE Menag No.6 Tahun 2020; Maklumat Kepala Kepolisian RI No.MAK.2/III/2020; Pergub Gorontalo No.15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbub Gorontalo No.18 Tahun 2020/ Keputusan Gubernur Gorontalo No.139/31/IV/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dI Kabupaten Gorontalo Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Kabupaten Gorontalo Utara
Terdiri dari 21 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... . - BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA TENT ANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indon\a Nomor 4686); \ PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 9 TAHUN 2020 ...

Hal. 1, File: Perbup No. 8 Tahun 2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ditetapkan di Boroko pada tanggal ti ~l? ...

... (Z(Jtt(t( soso \ BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, -~ c:-:::=:::: DEPli'roN'foH Diundangkan di Boroko pada tanggal ! ...

... I ~ri.uart ( f;O;KJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOL G MONGONDOW UTARA, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR S ...

Hal. 9, File: Perbup No. 8 Tahun 2020.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 19. ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 21. ...

... Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara. ...

Hal. 4, File: Perbup No. 8 Tahun 2020.pdf

Download file:

Perbup No. 8 Tahun 2020.pdf

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan - Sistem Pengendalian Intern

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat; b. bahwa untuk efektifitas dan efesiensi dalam penggunaan nama subdomain bolmutkab.go.id bagi situs web resmi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Bolaang Mongondow Utara, perlu mengatur terkait penggunaan nama subdomain bolmutkab.go.id; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERMENKO-INFO No. 5 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERBUP No. 25 Tahun 2018.
Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2016

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTA RA NOMOR; -- ÿ -;/TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan ...

... Sistem Pengendalian Intern dalam ligkungan kerjanya salah satunya melalui penegakan Integritas dan Nilai Etika; b. bahwa dalam rangka pelaksanan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.22 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Kolut No.22 Tahun 2016.pdf

kode-etik

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib menciptakan clan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam ligkungan kerjanya salah satunya melalui penegakan Integritas dan Nilai Etika; b. bahwa dalam rangka pelaksanan Togas Pokok clan fungsi lnspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara secara Profesional dan Akuntabel diperlukan Aparat pengawas yang memiliki integritas, Kompetensi, Objektivitas, dan Independensi yang tinggi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu adanya pedoman Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan berprilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor yang diatur dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinai Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Vndang Notnor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 renrang Perubal1an atas Peratu.ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kade Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 11. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 45 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III OBJEK KODE ETIK, BAB IV KODE ETIK, BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI, BAB VI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK, BAB VII KETENTUAN PERALIHAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Pemerintah daerah adalah Gubcrnur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan ang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 3. ...

... Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

Hal. 3, File: PERGUB KALBAR NOMOR 76 TAHUN 2022.pdf

... Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentu kan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Us:ia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan ...

... DENGAN RA MATTUHAN YANG MAHA ESA GUB RNUR KAUMANTAN BARAT Menimbang P • RATU AN UBE NUR KALIMANTAN /\RAT N MOR / TAHUN 2022 TENT AN • M ENTUI AN, SUSUNI\N OR 11\NISASI, TUGA. ...

... DAN PUNOSI SERT T TA]\• RJA UNIT ELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILIT ·s1 L NJUT U IA AN RE A ILITASJ PENYANDANG DJ A ILTTAS MULIA DHARMA PROVJNSJ KALIMANTAN BARAT GUBERNUR KALIMANTAN BARA T ...

Hal. 1, File: PERGUB KALBAR NOMOR 76 TAHUN 2022.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT f PJ:;LAYANAN DAN REIIAOII.ITA I SOSIA L PENY ANDJ\NO DISABI LITA!l PELAYJ\ A DAN REH ntLITA I OSIAL LANJUT U lA • UII llA ilt\N TATA U AIIA KEPAL urr u N FUNO I. ...

Hal. 13, File: PERGUB KALBAR NOMOR 76 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 187 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 169 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pergub Prov Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 76 TAHUN 2022.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD.2022/NO.76, LL. PROV. KALBAR: 13 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 146 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentu kan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubcmur Nomor t 16 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
12 Halaman dan 1 Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT